ASKARA - Di tengah wacana besar tentang swasembada pangan dan kedaulatan benih, kisah seorang kepala desa di Aceh menjadi sorotan. Tengku Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, bukanlah pejabat tinggi negara, melainkan pemimpin lokal yang kesehariannya bersentuhan langsung dengan denyut nadi petani. Namun namanya tiba-tiba melambung pada 2019, saat langkah sederhana untuk membantu warganya berbalik menjadi perkara hukum.

Ia dikenal bukan hanya sebagai aparatur desa, tetapi juga sebagai sosok yang berupaya keras menghadirkan kesejahteraan melalui terobosan pertanian. Harapan itu diwujudkan lewat benih padi varietas IF8, benih yang kala itu diyakini petani lebih tangguh melawan hama, menghasilkan gabah lebih banyak, dan bisa mengurangi beban biaya produksi. Di tengah stagnasi hasil panen dan harga gabah yang sering jatuh, IF8 dianggap secercah cahaya baru. 

Namun kemudian, seperti ironi klasik yang sering menimpa rakyat kecil, cahaya itu seketika disambut dengan tuduhan. Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh karena dianggap mengedarkan benih padi IF8 yang belum memiliki sertifikasi resmi dari Kementerian Pertanian. Tuduhan yang dilayangkan kepadanya seakan-akan menegaskan bahwa kreativitas warga desa hanyalah ilusi: berinovasi tanpa restu birokrasi berarti siap berhadapan dengan jeruji besi. 

Munirwan sendiri pernah menyatakan:

> “Padahal benih padi IF8 yang dikembangkan Munirwan sejatinya berasal dari bantuan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, pada 2017.” 

Ucapan ini membuka fakta bahwa benih tersebut bukan hasil eksperimen sembarangan, melainkan bagian dari program bantuan pemerintah, yang kemudian berkembang di desa dan dinikmati banyak petani.

Pak Hasan, seorang petani di Meunasah Rayeuk, berkata:

> “Setelah ada bursa inovasi itu, seluruh desa di Aceh Utara mulai menanam IF8 karena terbukti meningkatkan hasil panen petani.” 

Dari bibir petani, terlihat harapan yang nyata: panen bertambah, pendapatan membaik, tampilan sawah menjadi lebih hijau. Tetapi harapan-harapan itu kemudian dihadang oleh pasal dan regulasi yang seakan tidak melihat manusia di balik sawah.

Reaksi publik terhadap penetapan tersangka begitu deras. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan, diskusi publik membicarakan nasib Munirwan, dan solidaritas datang dari berbagai penjuru. Tidak sedikit yang menilai kasus ini memperlihatkan wajah “politik pangan” di Indonesia: benih menjadi komoditas strategis, tetapi akses terhadapnya sering kali dipagari regulasi yang kaku. Lembaga hukum tampak lebih cepat menindak seorang kepala desa ketimbang menyelesaikan persoalan kartel beras atau monopoli pangan yang jelas-jelas merugikan rakyat dalam skala luas. 

Kritik pun muncul terhadap sistem sertifikasi benih di Indonesia. Prosedur panjang dan biaya besar membuat banyak komunitas petani kesulitan memperoleh pengakuan legal untuk varietas lokal. Padahal, sejarah pertanian Nusantara dibangun dari kearifan petani dalam merawat, menyilangkan, dan mewariskan benih turun-temurun. Apa yang dilakukan Munirwan sesungguhnya tidak berbeda dengan tradisi lama itu bedanya, kini ada regulasi yang lebih berpihak pada industri besar dan mengabaikan ruang bagi inovasi komunitas.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyuarakan keberatan keras terhadap tindakan hukum terhadap Munirwan. Ketua Umumnya, Henry Saragih, mengatakan:

> “SPI pada dasarnya menolak bentuk-bentuk penghukuman terhadap petani akibat ketidak fahaman berbagai pihak atas suatu hukum.” 

Ia juga menambahkan:

> “Hal ini dapat dilihat dari masih tidak adanya pemahaman bersama terhadap frasa ‘komunitasnya sendiri’, yang mendapatkan pengecualian dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara petani dengan pemerintah.” 

Kutipan ini menggarisbawahi bahwa persoalan bukan sekadar regulasi, tetapi bagaimana hukum itu dipahami, dikomunikasikan, dan dijalankan di lapangan. Petani desa, aparat lokal, dan instansi regulasi sering kali berbicara bahasa yang berbeda bahasa prosedur versus bahasa kebutuhan mendesak.

Dalam Desa Meunasah Rayeuk, warga masih menyebut-nyebut namanya dengan rasa hormat. Munirwan dianggap berani, meski berisiko. Ia menolak tunduk sepenuhnya pada logika birokrasi yang sering kali abai pada kebutuhan mendesak masyarakat. Baginya, desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang mampu menciptakan solusi.

Kisah ini juga mengingatkan kita pada sebuah ironi: negara yang selalu mengagungkan kata “inovasi” justru sering mencurigai ketika inovasi itu lahir dari desa. Padahal, sejarah bangsa ini dipenuhi contoh di mana perubahan besar dimulai dari langkah kecil rakyat di pelosok. Jika benih pun harus selalu bergantung pada sertifikasi panjang, apakah berarti kreativitas petani harus mati di sawahnya sendiri?

Munirwan mungkin hanyalah seorang kepala desa dari Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Tetapi kisahnya adalah cermin lebih besar tentang nasib petani Indonesia. Ia mengajarkan bahwa keberanian mencari jalan keluar sering kali berhadapan dengan risiko besar. Namun, justru dari benih-benih keberanian seperti itulah masa depan desa bisa tumbuh.

Benih IF8 mungkin hanyalah sebutir padi, tetapi kisah Tengku Munirwan menjadikannya simbol. Simbol bahwa harapan bisa datang dari desa, sekalipun dihambat aturan. Simbol bahwa kreativitas rakyat tak seharusnya dianggap ancaman. Dan simbol bahwa keadilan sejati hanya bisa tumbuh jika negara berani menempatkan petani bukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai pemilik sah tanah dan masa depan pangan bangsa. (Dwi Taufan Hidayat)