ASKARA – Di tengah klaim pemerintah soal produksi padi nasional yang mencapai rekor tertinggi, Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI justru menemukan kenyataan pahit di lapangan: harga beras terus melambung, rakyat makin terhimpit. 

Hal ini terungkap ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rice Milling Plant (RMP) Modern milik Bulog di Subang, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). Sidak ini dipimpin oleh Alex Indra Lukman bersama Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS serta 11 anggota Komisi IV lainnya.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kepala Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro, dan sejumlah pejabat terkait.

Dalam diskusi yang berlangsung usai sidak, terungkap paradoks pangan yang mengkhawatirkan. Meski stok Bulog disebut terbesar sepanjang sejarah, harga beras di pasaran justru tak terkendali. Komisi IV menyoroti paradoks pangan nasional: pemerintah mengklaim produksi padi mencapai 31 juta ton dan stok Bulog tertinggi dalam sejarah, namun harga beras di pasaran justru melonjak tajam dan membebani rakyat.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkap akar masalahnya: penetapan harga gabah kering panen Rp6.500/kg tanpa standar kualitas. Dengan rendemen gabah 50%, harga beras semestinya minimal Rp13.500/kg. Kebijakan ini dinilai menciptakan "moral hazard" di kalangan petani dan pengusaha penggilingan, yang berujung pada beras kualitas campuran dan kelangkaan pasokan.

Ini menimbulkan moral hazard. Petani panen dini, kualitas gabah rendah. Di hilir, pengusaha penggilingan mencampur kualitas beras demi mengejar HET Rp12.500/kg, tapi harga pokok bisa di atas itu. Ini mendorong pengusaha dan pedagang menahan stok, bahkan takut dipolisikan. Ini blunder,” kata Rektor Universitas UMMI Bogor ini.

Komisi IV DPR RI memperingatkan bahwa situasi ini bisa dimanfaatkan mafia pangan untuk memaksakan impor, yang pada akhirnya bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kalau impor lagi, siapa yang bisa jamin petani kita bisa bangkit? Cukup sudah rakyat menderita! Komisi IV siap bekerja sama dengan pemerintah untuk solusi konkret,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Komisi IV memperingatkan, jika harga terus naik, mafia pangan bisa memaksa pemerintah melakukan impor beras. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo dan arah kebijakan pangan nasional.

“Kami tidak ingin krisis 2024 terulang. Enough is enough! Rakyat tidak boleh terus dibiarkan susah. Komisi IV siap menjadi mitra sejati pemerintah untuk solusi nyata,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu..

Sidak ini dihadiri oleh 13 anggota Komisi IV lintas fraksi, menunjukkan keseriusan DPR dalam mengawal kebijakan pangan yang adil dan berkelanjutan.