ASKARA - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRa) Zulfadli yang dinilai bermuatan provokatif menuai kritik keras. Ucapan tersebut disebut mencoreng lembaga terhormat DPRa sekaligus mengganggu iklim investasi di Aceh serta menambah citra negatif provinsi ini di mata internasional.

Ketua Umum Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menegaskan bahwa pernyataan Zulfadli telah memperlihatkan bahaya laten separatisme yang masih mengintai. “Sudah hampir satu minggu Ketua DPRa tidak memberikan klarifikasi ataupun meminta maaf. Ucapan bernuansa makar ini berpotensi membangkitkan kembali trauma konflik bagi rakyat Aceh,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (9/9/2025).

Menurut Zam Zam, pernyataan Ketua DPRa juga mencederai suasana damai yang selama ini terus dijaga. Padahal, Aceh tengah menghadapi persoalan serius, termasuk statusnya sebagai provinsi termiskin di Sumatra meski mendapatkan dana otonomi khusus (Otsus) yang besar. “Ketua DPRa gagal paham mengartikulasikan kesejahteraan rakyat Aceh. Dana Otsus yang melimpah tidak dikelola secara optimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, seharusnya para elit Aceh fokus mendorong pembangunan dan memperkuat diplomasi ekonomi. Dengan letak strategis di pintu gerbang barat Indonesia, Aceh memiliki peluang besar memimpin pertumbuhan nasional. “Narasi disintegrasi bangsa justru merusak kesempatan emas ini,” ujarnya.

Sebagai langkah solusi, Zam Zam kembali mendesak pemerintah pusat segera menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Menurutnya, pemekaran ini penting untuk menjaga kedaulatan negara, mempercepat kesejahteraan masyarakat, sekaligus melestarikan budaya nasional.