Oleh: Saur S. Turnip

Pendahuluan: Saat Rakyat Merasa Tidak Didengar

ASKARA - Dalam beberapa tahun terakhir, keresahan publik di Indonesia semakin nyata. Demonstrasi mahasiswa, protes buruh, hingga letupan kerusuhan sosial di berbagai daerah memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam relasi antara rakyat dan elit politik. Fenomena ini sering dijelaskan secara sederhana: ada provokator, ada penunggang, ada aktor politik yang memanfaatkan momentum. Namun, pandangan seperti itu justru mengaburkan masalah yang lebih mendasar.

Sesungguhnya, keresahan rakyat bukanlah gejala instan. Ia adalah akumulasi kekecewaan struktural yang lama terpendam. Ketimpangan ekonomi, simbol kemewahan pejabat, represi aparat, skandal korupsi, hingga keterbatasan partisipasi publik, semuanya berpadu menjadi bara dalam sekam. Pertanyaan pentingnya: mengapa bara ini terus menyala, dan bagaimana negara seharusnya meresponsnya?

Mengapa Masyarakat Gelisah?

1. Ketimpangan Ekonomi yang Meningkat
Bank Dunia (2024) mencatat indeks Gini Indonesia stagnan di angka 0,38–0,40, menandakan kesenjangan yang cukup tinggi. Segelintir elit menikmati kekayaan luar biasa, sementara sebagian besar rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Ted Robert Gurr, dalam teori relative deprivation, menjelaskan bahwa konflik muncul ketika ada jurang antara harapan dan kenyataan. Melihat pejabat hidup mewah di tengah harga pangan melambung, rakyat merasa diperlakukan tidak adil.

2. Simbol Kemewahan Elit Politik
Tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, misalnya, menjadi simbol jarak sosial. Pierre Bourdieu menekankan bahwa symbolic capital dapat menciptakan perbedaan kelas yang kasatmata. Ketika simbol kemewahan tampil kontras dengan penderitaan rakyat, ia menjadi bahan bakar kebencian kolektif.

3. Represi Aparat dan Kekerasan Negara
Sosiolog Charles Tilly menegaskan bahwa represi justru memicu resistensi lebih besar. Kasus kematian seorang pengemudi ojek online akibat kendaraan aparat, misalnya, memperkuat persepsi bahwa negara gagal melindungi warganya. Aparat yang seharusnya pelindung, berubah menjadi ancaman.

4. Korupsi dan Skandal BUMN
PertaminaGate 2025 yang merugikan negara triliunan rupiah menegaskan rapuhnya pengawasan. Samuel P. Huntington berpendapat, korupsi di negara berkembang bukan hanya persoalan moral, tetapi tanda lemahnya institusi politik dalam mengendalikan kekuasaan. Korupsi merugikan ekonomi sekaligus menggerus legitimasi.

5. Keterbatasan Partisipasi Publik
Partisipasi rakyat masih sebatas formalitas. Kebijakan strategis diputuskan secara top-down. Padahal, Jürgen Habermas melalui teori demokrasi deliberatif menegaskan: legitimasi hanya lahir bila rakyat ikut berdiskusi dan memengaruhi kebijakan. Ketika suara rakyat diabaikan, kepercayaan pun menipis.

Respons Pemerintah: Fokus pada Gejala, Lupa pada Penyakit

Setiap kali keresahan meledak di jalan, respons pemerintah hampir selalu sama: menurunkan aparat, menangkap provokator, lalu menegaskan bahwa situasi terkendali. Publik pun diberi narasi bahwa kerusuhan hanya ulah pihak tertentu. Namun, pola ini sesungguhnya hanya meredam api di permukaan, sementara bara penyebabnya tetap menyala.

Sejarah membuktikan. Malari 1974 dipadamkan dengan penangkapan mahasiswa, Reformasi 1998 dengan tumbangnya rezim lama, hingga protes 2019–2020 yang berulang. Semua memperlihatkan bahwa penekanan pada keamanan tanpa reformasi substantif hanya menunda krisis, bukan menyelesaikannya.

Dalam teori politik, pendekatan semacam ini dikenal sebagai state-centric security—di mana stabilitas dianggap tercapai bila tidak ada kerusuhan. Padahal, human security menekankan bahwa keamanan sejati adalah ketika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi: pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman untuk bersuara.

Pemerintah yang hanya menuding “dalang kerusuhan” ibarat dokter yang hanya memberi obat penurun panas, tetapi mengabaikan infeksi di dalam tubuh pasien. Gejalanya hilang sebentar, tetapi penyakitnya tetap berkembang. Inilah yang membuat krisis kepercayaan semakin dalam.

Perspektif Akademis: Membaca Krisis dengan Helikopter View

Untuk benar-benar memahami krisis ini, kita perlu naik ke ketinggian: melihat dengan helikopter view. Dari sana, kita bisa menyadari bahwa ketimpangan, simbol kemewahan, represi, korupsi, dan minimnya partisipasi publik saling terkait, membentuk lingkaran setan.
• Relative deprivation menjelaskan akar frustrasi rakyat.
• Symbolic capital Bourdieu menunjukkan betapa gaya hidup elit memperlebar jarak sosial.
• Tilly memperingatkan bahwa represi melahirkan perlawanan.
• Huntington menekankan bahwa korupsi adalah tanda lemahnya institusi.
• Habermas menuntut demokrasi deliberatif sebagai syarat legitimasi.

Jika ditarik dalam satu jaring analisis, tampak bahwa keresahan rakyat bukan sekadar reaksi emosional, melainkan alarm sosial yang memperingatkan rapuhnya fondasi negara. Mengabaikannya sama saja membiarkan rumah terbakar perlahan.

Rekomendasi: Jalan Menuju Penanganan yang Substansial

Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa langkah mendesak:
1. Mempersempit jurang ketimpangan ekonomi. Redistribusi melalui pajak progresif, peningkatan akses UMKM, dan penguatan jaring pengaman sosial.
2. Mengendalikan simbol kemewahan elit. Transparansi anggaran, pembatasan fasilitas mewah, dan teladan kesederhanaan.
3. Reformasi aparat keamanan. Profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan HAM harus menjadi prioritas.
4. Pemberantasan korupsi. Mengembalikan independensi KPK, transparansi aset pejabat, serta pengawasan lintas lembaga.
5. Partisipasi publik yang bermakna. Dialog terbuka dalam penyusunan kebijakan, bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan dibuat.
6. Komunikasi politik yang jujur. Mengakui kesalahan lebih baik daripada menciptakan narasi manipulatif.
7. Penguatan kelembagaan demokrasi. DPR harus mewakili rakyat, bukan partai atau oligarki. Peradilan harus independen.

Langkah-langkah ini tidak mudah, karena menuntut keberanian politik dan pengorbanan kepentingan jangka pendek. Namun, hanya dengan cara inilah kepercayaan rakyat bisa dipulihkan.

Penutup: Alarm Sosial dan Jalan Menuju Harapan

Keresahan masyarakat adalah alarm, bukan ancaman. Ia bukan sekadar gejolak jalanan, melainkan tanda bahwa ada yang keliru dalam hubungan antara negara dan rakyat. Bila alarm ini dipadamkan dengan kekerasan, krisis hanya akan ditunda. Tetapi bila ia ditanggapi dengan reformasi substantif, keresahan itu bisa berubah menjadi energi konstruktif bagi perubahan.

Indonesia telah melewati berbagai gelombang krisis politik: dari Malari, Reformasi, hingga protes 2019. Setiap kali, pesan yang sama terdengar: rakyat ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan adil. Tugas elit politik dan pemerintah bukanlah menutup telinga, tetapi membuka hati.

Jika langkah-langkah substantif diambil, kita tidak hanya menghindari kerusuhan, tetapi juga membangun masa depan demokrasi yang sehat. Sebaliknya, jika masalah ini terus diabaikan, bangsa ini hanya akan mengulang siklus keresahan, dari satu krisis ke krisis berikutnya.

Kini, pilihan ada di tangan kita semua—elit politik, pemerintah, DPR, dan rakyat. Apakah kita akan membiarkan alarm sosial ini menjadi tanda kehancuran, atau menjadikannya sinyal untuk bangkit menuju harapan baru?