Rabu, 22 Juli 2026 | 04:17
NEWS

Panglima TNI dan Menhan Hadiri Peluncuran Program SPHP dan Distribusi Bantuan Beras di Bandung

Panglima TNI dan Menhan Hadiri Peluncuran Program SPHP dan Distribusi Bantuan Beras di Bandung
Peluncuran Program SPHP dan distribusi bantuan beras di Bandung (Dok Puspen TNI)

ASKARA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan beras, Kamis (24/7/2025), di Lapangan Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat.

Acara ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan membantu meringankan beban masyarakat. Selama Juni hingga Juli 2025, sebanyak 18,2 juta lebih Penerima Bantuan Pemerintah (PBP) di 38 provinsi dan 83.000 desa telah menerima bantuan beras. Distribusi dilakukan oleh Perum Bulog melalui jaringan Kanwil dan Kancab, dengan pengamanan serta pendampingan oleh satuan teritorial TNI AD (Satkowil).

Dalam arahannya, Menhan Sjafrie menegaskan posisi penting Bulog sebagai institusi kunci dalam pengelolaan dan distribusi pangan nasional, khususnya beras. “Peranan Bulog itu sangat strategis. Ia adalah pusat institusi pangan, khususnya beras. Harus proaktif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan nasional,” ujar Menhan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan telah mendapat mandat dari Presiden untuk membangun 25.000 unit gudang sementara di seluruh Kodam sebagai infrastruktur pendukung ketahanan pangan nasional. “TNI akan mendukung penuh. Namun, Bulog harus siap dan memiliki kepemimpinan yang kuat serta organisasi yang solid,” tegasnya.

Kegiatan ini turut diselenggarakan secara serentak secara daring yang diikuti seluruh jajaran Perum Bulog dan TNI AD dari 38 provinsi, sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah, TNI, dan Bulog dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia.

Peluncuran SPHP dan distribusi bantuan beras menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah situasi ekonomi global yang dinamis.

 

 

Komentar