ASKARA - Nasib tragis menimpa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang teknologi tinggi, PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki. Perusahaan yang dahulu menjadi tumpuan pengembangan bahan bakar nuklir nasional ini kini nyaris tinggal nama.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (23/7/2025), Direktur Utama Inuki R Herry mengungkap kondisi memilukan perusahaan yang sudah tidak beroperasi sejak Agustus 2022. Ia menyebut, Inuki kini hanya memiliki lima orang karyawan kontrak dan tidak lagi memiliki akses listrik di fasilitasnya.

"Sejak 19 Agustus 2022, kami tidak mendapatkan akses ke fasilitas. BRIN juga telah menghentikan pesanan elemen bahan bakar nuklir, yang selama ini menjadi 50% margin kami," ujar Herry.

Kondisi itu membuat Inuki tidak lagi memiliki pendapatan. Kerugian pun menumpuk hingga mencapai Rp 114,5 miliar, dengan total kewajiban sebesar Rp 84 miliar, dan ekuitas negatif sebesar Rp 80,27 miliar. Arus kas operasional perusahaan bahkan tercatat defisit sebesar Rp 5,6 miliar.

Dengan kondisi keuangan dan operasional yang nyaris lumpuh, Herry mengaku pihaknya telah mengajukan permohonan resmi untuk menutup perusahaan dan mengalihkan aset Inuki ke BRIN sejak Maret 2022. Namun pengalihan tersebut tertunda karena diperlukan kajian ulang atas dokumen serah terima oleh BRIN.

"Kami kembali mengajukan permohonan pengalihan aset pada 26 Juni 2025, lengkap dengan hasil review BPKP, laporan audit akuntan publik, dan legal opinion dari Jamdatun," jelasnya.

Ironisnya, meski menyandang status sebagai BUMN strategis, Inuki kini tak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi ketenaganukliran. "Inuki sudah tidak memiliki kemampuan operasional, dan tidak lagi tercatat secara fungsional dalam sistem ketenaganukliran nasional," kata Herry dengan nada getir.

Kisah Inuki menjadi cermin buram nasib BUMN strategis yang terpinggirkan di tengah kurangnya dukungan dan sinergi antar lembaga negara. Perusahaan yang dahulu menyuplai elemen penting bagi riset dan pengembangan nuklir nasional, kini tinggal bayang-bayang masa lalu—dengan lima karyawan, tanpa listrik, dan menanti kepastian akhir.