ASKARA - Bank Syariah Matahari, institusi keuangan milik Muhammadiyah, resmi beroperasi setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025. Izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan OJK Nomor KEP-39/D.03/2025.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Anwar Abbas, menyambut baik kabar tersebut dan mengajak seluruh warga Persyarikatan untuk mendukung Bank Syariah Matahari secara aktif. Ia menekankan bahwa bank ini bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat.

"Bank ini adalah milik Muhammadiyah. Kita harus dukung bersama agar bisa menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Anwar juga mengimbau seluruh unsur Muhammadiyah, mulai dari pimpinan wilayah, daerah, organisasi otonom, hingga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), untuk mulai menempatkan dana pihak ketiga—seperti tabungan dan deposito—di Bank Syariah Matahari. Ia menilai langkah ini sebagai kontribusi konkret dalam membangun sistem ekonomi umat yang mandiri dan berkeadilan.

Tak hanya itu, Muhammadiyah juga mendorong agar keberadaan Bank Syariah Matahari segera disosialisasikan secara luas agar manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh internal Persyarikatan, tapi juga masyarakat umum.

"Bank ini diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi umat dan alat dakwah di bidang keuangan,” tambah Anwar.

Bank Syariah Matahari sendiri merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya, yang sebelumnya beroperasi sebagai lembaga keuangan konvensional di bawah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Transformasi ini merupakan bagian dari strategi besar Muhammadiyah dalam memperluas jaringan perbankan syariah internal.

Hingga pertengahan 2025, Muhammadiyah tercatat telah memiliki dan mengelola sekitar 10 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan Bank Syariah Matahari diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat.