ASKARA - Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menegaskan, oligarki masih mencengkeram sistem pemerintahan Indonesia, bahkan kian menguat di era Reformasi. Dalam tulisannya yang bertajuk Negara dalam Cengkeraman Oligarki, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu memaparkan dengan tajam bagaimana dominasi elit ekonomi telah memengaruhi jalannya pemerintahan, legislasi, dan distribusi sumber daya negara.

Menurut Yuddy, oligarki adalah bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri. Konsep ini sudah dikritik sejak zaman Yunani Kuno oleh Plato dan Aristoteles, dan terbukti berbahaya dalam banyak sistem pemerintahan modern. Dalam konteks Indonesia, Yuddy menilai bahwa kekuasaan oligarki bukan hanya sekadar warisan Orde Baru, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor utama di balik kebijakan politik nasional.

"Sejak era Soeharto, negara telah menjadi ladang subur bagi tumbuhnya elite kaya-militer-birokrasi dan keluarga penguasa. Kini, di era reformasi, oligarki justru menjadi mitra strategis pemerintah yang masuk langsung ke dalam sistem," tulisnya, Jumat (11/7).

Pengusaha Dominasi DPR, Kebijakan Pro-Korporasi

Dalam kajiannya, Yuddy mencatat bahwa sejak Pemilu 1999, peran pengusaha dalam legislatif terus meningkat secara signifikan. Dari 33,6% anggota DPR RI pada 1999, jumlah ini naik menjadi 61% pada Pemilu 2024, setara dengan 354 dari 580 kursi DPR. Dominasi tersebut, menurutnya, berdampak pada lahirnya berbagai regulasi yang cenderung berpihak pada kepentingan bisnis dan korporasi besar, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan revisi UU Ketenagakerjaan.

"Wajar saja jika produk-produk legislasi nasional lebih menguntungkan elite ekonomi dibandingkan rakyat. Ini konsekuensi logis dari politik biaya tinggi yang membuka ruang masuknya oligarki dalam proses elektoral," jelasnya.

Yuddy menyebut bahwa dalam sistem demokrasi yang mahal, seperti pemilihan langsung legislatif dan eksekutif, para kandidat membutuhkan dana besar yang kerap disediakan oleh para pengusaha. Imbal balik atas dukungan ini adalah kebijakan yang mendukung bisnis sang pendonor.

"No free lunch in politics. Yang menang karena uang akan berpihak pada pemilik uang. Inilah akar masalah korupsi di tanah air," tegas Yuddy.

Skandal dan Proyek Pro-Oligarki

Yuddy juga menyoroti sejumlah proyek dan kasus yang ia sebut sebagai bukti nyata pengaruh oligarki terhadap kebijakan negara. Ia menyinggung proyek Rempang di Kepulauan Riau, tambang Wadas di Purworejo, Proyek Ibu Kota Negara (IKN), kasus ekspor minyak goreng, dan Proyek Strategis Nasional sebagai contoh bagaimana kekuasaan dijalankan demi kepentingan segelintir elite, bukan untuk kesejahteraan publik.

Lebih jauh, ia mengaitkan pengaruh oligarki dalam skandal korupsi besar seperti:

Tata kelola minyak mentah Pertamina (kerugian Rp 968,5 triliun),
Skandal PT Timah (Rp 300 triliun),
Korupsi PT Asabri (Rp 22,7 triliun),
Kasus pengadaan laptop Kemendikbudristek (Rp 9,9 triliun),
Ekspor CPO 2021–2022 (Rp 11,8 triliun).

Semua itu, menurut Yuddy, menggambarkan pola kronisme dan kolusi yang disokong oleh kekuatan ekonomi-politik oligarki.

Ketimpangan Kekayaan dan Penurunan Demokrasi

Yuddy turut menyoroti persoalan ketimpangan kekayaan yang semakin tajam. Ia mengutip data Credit Suisse bahwa 100 orang terkaya Indonesia menguasai lebih dari USD 350 miliar, lebih dari 10% kekayaan nasional Indonesia, di tengah realitas bahwa 68% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan global versi Bank Dunia (USD 8,3 per hari atau Rp 1,5 juta per bulan).

Sementara itu, indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Dari skor 6,95 pada 2014 (peringkat 56 dunia), turun menjadi 6,44 pada 2024 (peringkat 59 dunia), yang menurut The Economist Intelligence Unit masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.

"Demokrasi Indonesia secara substansi sedang mengalami erosi. Media, parlemen, dan birokrasi dikendalikan oleh kepentingan elite. Suara rakyat kalah oleh kekuatan uang," ujar Yuddy.

Seruan kepada Presiden Prabowo

Di akhir tulisannya, Yuddy menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan pemerintahannya dari jerat oligarki. Ia menyatakan bahwa masa depan bangsa hanya bisa diselamatkan jika ada pemisahan tegas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis.

"Presiden harus memberi pilihan kepada pejabatnya: memilih menjadi penguasa untuk rakyat atau menjadi pengusaha untuk dirinya. Tapi jangan berbisnis dengan kekuasaan politik yang dipegangnya," tegas Yuddy.

Menurutnya, pemerintahan yang bebas dari oligarki adalah prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia menambahkan, selama pengaruh oligarki tidak diputus, maka target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi mimpi belaka. Bank Dunia bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh di kisaran 5,2% hingga 5,4%.

Menatap Masa Depan

Sebagai mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia (2017–2021), Yuddy menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain tentang bagaimana membangun demokrasi yang sehat dan ekonomi yang adil.

"Cukuplah bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan oligarki di dalam sistem pemerintahan adalah benih kehancuran demokrasi dan ketimpangan sosial. Jika kita ingin Indonesia terbang tinggi, maka kita harus memutus cengkeraman oligarki hari ini juga," pungkasnya.