ASKARA — Dalam episode inspiratif Jendela Negeri di TVRI, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S, membalikkan persepsi publik soal ketahanan pangan. Ia menyuarakan pentingnya laut sebagai poros strategis untuk memenuhi gizi bangsa, sambil mengangkat ikan kembung, sederhana namun bergizi tinggi, yang ternyata memiliki kandungan omega-3 lebih tinggi dibanding salmon.

“Jangan terpaku pada promosi luar negeri. Ikan kembung milik kita jauh lebih unggul dari sisi nutrisi,” tegas Prof. Rokhmin yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas UMMI Bogor, dikutip Selasa (8/7).

Putra nelayan yang kini duduk di Komisi IV DPR RI itu, melontarkan pernyataan tajam: laut bukan sekadar pelengkap, melainkan penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Laut tidak hanya menyediakan protein seperti ikan dan udang, tetapi juga pangan fungsional yang menyehatkan dan mencerdaskan, berkat kandungan vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif alami.

"Sebagai anak nelayan, saya tahu betul nilai laut. Ikan kembung—makanan favorit saya sejak kecil—ternyata punya kandungan omega-3 lebih tinggi dari salmon. Tapi kenapa salmon yang dielu-elukan? Karena kita kalah promosi!" tegasnya.

Peluang Emas Sektor Perikanan Budidaya

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti bahwa ketahanan pangan Indonesia tak cukup sekadar ketersediaan, namun harus memenuhi tiga syarat mutlak: surplus produksi, akses luas untuk rakyat, dan jaminan keamanan pangan. "Jangan sampai cukup di jumlah tapi membuat rakyat diare dan muntah," ujarnya dengan nada prihatin.

"Ketahanan pangan tidak hanya soal stok, tetapi juga soal akses dan keamanan. Percuma stok berlimpah kalau rakyat malah sakit gara-gara kualitasnya buruk,” ujarnya tegas.

Ia menyindir keras strategi ketahanan pangan nasional yang kerap terpaku pada produksi darat, padahal Indonesia adalah negara maritim dengan 90 juta hektare potensi budidaya laut dan perairan darat. Ironisnya, baru 20% yang dimanfaatkan. 

Prof. Rokhmin Dahuri menilai sebagai peluang emas. Jika sektor perikanan budidaya dioptimalkan, Indonesia bukan hanya bisa swasembada protein laut, tapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

“Kalau laut terus diabaikan, kita kehilangan peluang emas untuk menciptakan jutaan lapangan kerja dan gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 seperti janji Presiden Prabowo,” tambahnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2005 itu menyampaikan urgensi membangun kembali paradigma bangsa terhadap laut. Ia menekankan bahwa 55% konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan, menjadikannya fondasi nyata ketahanan pangan.

“Tahun 2024 kita produksi 25 juta ton produk perikanan. Itu terbesar kedua dunia setelah Tiongkok. Tapi potensi kita bisa 50 juta ton, bahkan bila budidaya dimaksimalkan bisa capai 100 juta ton,” ungkapnya.

Langkah Revolusioner China

Ironisnya, Indonesia masih terpaku pada hasil tangkap dan protein laut semata. “Padahal laut juga sumber pangan fungsional: vitamin, mineral, dan zat peningkat kecerdasan. Ikan itu bukan cuma lauk, tapi penopang kualitas SDM,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti menyoroti langkah revolusioner China yang sudah membudidayakan padi di laut dengan hasil 4,5 ton/hektare, dengan teknologi mutakhir seperti genome editing dan DNA recombinant. 

Sementara Indonesia masih bergantung pada lahan darat yang terbatas.  “Kita? Masih bergantung pada sawah yang makin sempit. Kita harus berani keluar dari zona nyaman,” sindirnya.

Menurutnya, pelabuhan perikanan seharusnya dikembangkan sebagai world class fishing port, bukan sekadar tempat labuh, tapi sebagai kawasan industri strategis yang mampu mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tinggi seperti ikan kaleng, tempura, dan udang beku. 

Kondisi food loss yang tinggi akibat lemahnya cold chain system dan infrastruktur distribusi harus segera diatasi. Meski punya garis pantai lebih dari 108.000 km, Indonesia hanya menempati posisi keempat dunia dalam ekspor udang vaname, bahkan kalah dari Ekuador yang panjang pantainya hanya 2.300 km.

Sementara itu, Ekuador bisa produksi 1,2 juta ton udang, Indonesia baru setengahnya. Menurutnya, ini bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita belum serius.

“Jika Ecuador dengan garis pantai hanya 2.300 km bisa jadi eksportir udang vaname terbesar dunia, kenapa Indonesia dengan 108.000 km garis pantai baru berada di posisi keempat?” tantang Guru Besar bidang Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Prof. Rokhmin juga mengecam buruknya infrastruktur perikanan. “Pelabuhan perikanan kita masih jadi tempat kotor penuh bau amis, bukan kawasan industri. Harusnya, nelayan bisa untung besar dari produk olahan, bukan jual ikan segar murah,” tegasnya.

Ia menyerukan pembangunan pelabuhan kelas dunia dengan sistem rantai dingin (cold chain), sanitasi modern, dan industri pengolahan bernilai tambah. “Kalau tidak sekarang kita benahi, kita akan terus jadi raksasa laut yang tertidur,” tandasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa modernisasi budidaya dan penangkapan sangat mendesak, begitu pula pembangunan kawasan industri perikanan di daerah perbatasan seperti Natuna, Nunukan, dan Morotai agar tidak terus tertinggal dan dieksploitasi asing.

Di tengah ketimpangan pembangunan dan alokasi anggaran, di mana sektor pertanian mendapat lima kali lipat dana dari kelautan, Prof. Rokhmin menuntut keadilan fiskal. Ia menyebut bahwa laut menyimpan 70% sumber migas nasional dan berpeluang besar mengangkat kontribusi ekonomi hingga 10% PDB.

Pembangunan Bisnis Kelautan

Prof. Rokhmin Dahuri menyerukan dua hal krusial: membangun ekosistem bisnis kelautan yang modern, dan memperkuat kebijakan yang menyentuh akar permasalahan struktural. “Jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan, sektor perikanan bisa jadi jawaban atas pengangguran, gizi buruk, dan stagnasi ekonomi,” tegasnya.

Ia mengungkap hanya 15% tambak udang di Indonesia yang modern. Sisanya masih tradisional, dengan produktivitas 800 kg/ha/tahun—jauh dibanding sistem modern yang bisa capai 60 ton/ha/tahun. Hal serupa terjadi di sektor penangkapan: dari 800 ribu kapal, hanya sebagian kecil yang layak laut dan modern.

Prof. Rokhmin Dahuri mendorong industrialisasi di daerah terluar seperti Natuna, Morotai, dan Nunukan. Menurutnya, kemiskinan di wilayah perbatasan jadi akar dari pencurian ikan dan imigrasi ilegal. “Kalau wilayah perbatasan makmur, itu otomatis jadi benteng NKRI,” ujarnya.

Mirisnya, anggaran pertanian saat ini lima kali lipat dari kelautan, padahal 75% wilayah Indonesia adalah laut. “Ini ketimpangan. Kita negara maritim, tapi laut dipinggirkan. Padahal laut bisa jadi solusi pengangguran, stunting, dan ekonomi rendah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pembangunan bisnis kelautan yang nyata dan menyasar akar masalah: kemiskinan nelayan, lemahnya sistem distribusi, dan minimnya industri pengolahan. “Indonesia harus bangun. Kita terlalu lama tidur di atas harta karun biru yang belum kita gali. Kalau negara lain bisa bikin salmon mendunia, masa kita tak bisa angkat kembung ke kelas dunia?” tantangnya.