ASKARA - Enam Menteri Koordinator (Menko) dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2026, Senin (7/7).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Hadir dalam rapat itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena tengah melakukan dinas luar negeri.

Dalam rapat tersebut, keenam menko secara resmi mengusulkan tambahan anggaran untuk program kerja masing-masing kementerian koordinator tahun 2026. Usulan itu diterima oleh Banggar DPR RI, namun masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan, insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan," ujar Ketua Banggar, Said Abdullah.

Rincian Usulan Tambahan Anggaran Para Menko Kabinet Merah Putih:

1. Kemenko Bidang Pangan

Pagu: Rp 137 miliar
Tambahan: Rp 273 miliar
Total Usulan: Rp 410 miliar

2. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pagu: Rp 224 miliar
Tambahan: Rp 276 miliar
Total Usulan: Rp 500 miliar

3. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan

Pagu: Rp 127 miliar
Tambahan: Rp 602 miliar
Total Usulan: Rp 729 miliar

4. Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

Pagu: Rp 107 miliar
Tambahan: Rp 207 miliar
Total Usulan: Rp 314 miliar

5. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Pagu: Rp 125 miliar
Tambahan: Rp 101 miliar
Total Usulan: Rp 225 miliar

6. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pagu: Rp 116 miliar
Tambahan: Rp 200 miliar
Total Usulan: Rp 316 miliar

Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional di berbagai sektor.