ASKARA – Seruan agar masyarakat Gayo diakui sebagai Orang Asli Aceh (OAA) kembali bergema. Zam Zam Mubarak, Founder Linge Antara Institute, menegaskan pentingnya perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memuat pengakuan resmi terhadap masyarakat Gayo sebagai bagian integral dari orang asli Aceh.

Menurut Zam Zam, pengakuan tersebut tidak hanya penting untuk menjaga identitas dan hak adat masyarakat Gayo, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dunia yang dimiliki oleh suku Gayo. "Kita belajar dari Papua, di mana Orang Asli Papua diakui dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Hal yang sama sangat relevan diterapkan di Aceh," ujarnya, Minggu (6/7).

Ia menilai, selama ini hak-hak hukum masyarakat adat Gayo belum mendapatkan porsi yang memadai dalam regulasi pemerintahan Aceh. Padahal, struktur kultural masyarakat Gayo, seperti kelembagaan Reje Linge, telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial di wilayah tersebut.

Zam Zam juga menyinggung bukti-bukti arkeologis yang menguatkan eksistensi masyarakat Gayo sebagai salah satu komunitas asli Aceh. Temuan di Ceruk Mendale, kawasan Danau Laut Tawar, disebutnya sebagai jejak penting yang menguatkan klaim tersebut.

"Pengakuan OAA bagi masyarakat Gayo sangat urgent, demi menjaga identitas, cagar budaya, serta hak adat yang telah diwariskan turun-temurun," tegasnya.

Lebih jauh, ia mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Gayo sebagai langkah strategis untuk memperkuat perdamaian dan otonomi khusus Aceh. "Aceh istimewa salah satunya karena kekayaan adat. Hukum adat Gayo yang dikenal dengan 45 Pasal Negeri Linge adalah bagian dari tatanan peradaban Gayo yang mesti dilindungi dan diperkuat melalui DOB," kata Zam Zam.

Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh dapat membuka ruang dialog konstruktif terkait tuntutan ini. "Ini bukan soal politik semata, tapi soal keberlanjutan budaya dan keadilan bagi masyarakat adat Gayo," pungkasnya.