ASKARA - Barisan Shirathal Mustaqim Central Kota (BSM CK) Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan historis dan ideologis dengan PDI Perjuangan ini menilai sikap oposisi tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Ketua Umum BSM CK Yogyakarta, Jimmy Asmoro, mengatakan pihaknya akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak secara optimal kepada kepentingan masyarakat. Namun, kritik tersebut disampaikan secara konstruktif dan tidak menghilangkan ruang untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang membawa manfaat bagi rakyat.

"Kami tetap menjalankan fungsi kontrol sebagai tanggung jawab moral organisasi. Jika ada kebijakan yang kami nilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tentu akan kami kritisi secara terbuka dan konstruktif. Tetapi apabila pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, sudah sepatutnya kami memberikan dukungan," ujar Jimmy dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Menurut Jimmy, peran oposisi dalam sistem demokrasi bukanlah untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sikap kritis, kata dia, merupakan bentuk kepedulian terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

BSM CK Yogyakarta yang berdiri sejak 23 Januari 2016 selama ini aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan politik, konsolidasi organisasi, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Organisasi tersebut saat ini memiliki sekitar 4.000 anggota dan simpatisan yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah.

Dalam perjalanan organisasinya, BSM CK juga aktif menggelar kegiatan kebangsaan, deklarasi pemilu damai, serta berbagai aksi sosial yang bertujuan memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas masyarakat.

Jimmy menambahkan, pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, evaluasi dan kritik terhadap implementasi program merupakan bagian dari upaya agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Kritik bukan berarti ingin menjatuhkan pemerintah. Justru kritik yang objektif diperlukan agar program yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Selain menjalankan fungsi kontrol politik, BSM CK Yogyakarta juga menyatakan kesiapan untuk ikut menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Yogyakarta. Organisasi tersebut menilai stabilitas daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Menurut Jimmy, kawasan strategis seperti Malioboro, Titik Nol Kilometer, Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, hingga berbagai destinasi wisata harus tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan mencerminkan keramahan Yogyakarta.

"Kondusivitas Yogyakarta adalah tanggung jawab bersama. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan munculnya kegaduhan atau mengganggu keamanan daerah. Kami siap bersinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa menjaga Yogyakarta tetap aman dan harmonis," tegasnya.

BSM CK Yogyakarta berharap dinamika politik nasional tetap berjalan dalam koridor demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat gotong royong. Organisasi ini menegaskan bahwa oposisi yang bertanggung jawab adalah oposisi yang kritis, objektif, serta tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan bangsa.