ASKARA - Di republik tercinta ini, jabatan publik tampaknya bukan lagi tentang kerja nyata atau pengabdian, tapi soal branding damage control setiap kali netizen keburu mencium bau amis. Baru satu isu muncul di timeline, langsung gelar jumpa pers dadakan, seperti artis FTV tertangkap basah. Kali ini giliran Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang unjuk kebolehan dalam seni bela diri retorika: menggiring narasi, mengelak elegan, dan menyelipkan air mata logika demi membela dugaan plesiran sang istri dan anak ke Eropa.

Lupakan soal mengurus UMKM atau menyusun kebijakan: di sini, jadi pejabat itu berarti lulus audisi sebagai klarifikator profesional. Pak Maman rupanya tak hanya paham seluk-beluk UMKM, tapi juga piawai menyusun kisah heroik: anak SMP konon dikirim demi "misi budaya", didampingi sang ibu tercinta. Sebuah adegan manis nan patriotik, hampir seperti film dokumenter minus fakta yang diverifikasi.

Dan tentu, jangan lupa mantra sakti setiap kali muncul tudingan: "Tidak pakai uang negara." Kalimat ini tampaknya sudah bisa diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Masalahnya, rakyat kita sudah terlalu sering dibodohi oleh "uang pribadi" yang mendadak muncul dari lubang anggaran yang tak pernah terbuka. Hari ini katanya swadaya, besok disponsori BUMN, lusa ditemukan di pos taktis, pekan depan ternyata bagian dari "oleh-oleh dinas".

Pak Maman, dengan santun dan nada tulus, mengaku telah menyerahkan bukti tiket ke KPK. Wah, luar biasa. Apakah ini bentuk transparansi sejati atau justru drama sinetron jam tayang utama? Kalau harus repot ke KPK hanya untuk menunjukkan tiket, itu pertanda kita sudah masuk era pejabat yang sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak korup, ketimbang bekerja agar rakyat tidak miskin.

Yang paling menggelikan adalah pola yang selalu sama: isu muncul → klarifikasi terburu-buru → baper kolektif → serangan balik ke publik. Ulangi terus, sampai rakyat bosan atau lupa. Ketika publik bertanya, "Kenapa baru klarifikasi setelah viral?" jawabannya biasanya dibungkus dengan bahasa indah semacam, "Kami tak ingin gaduh, kami fokus bekerja." Padahal yang gaduh itu justru karena diam di awal, bicara hanya setelah ketahuan.

Mari kita berikan standing ovation untuk para klarifikator negara. Di tengah UMKM yang megap-megap, malah publik disuguhkan drama tiket dan tur Eropa. Bahkan, dalam klarifikasinya, tidak ada data rinci tentang berapa dana pribadi yang digunakan, siapa yang mengatur perjalanan, apa saja kegiatan "misi budaya", dan siapa saja yang terlibat. Tapi hei, jangan cerewet! Namanya juga misi budaya, cukup percaya dan beri tepuk tangan.

Publik pun hanya bisa duduk di warung kopi sambil tertawa getir. "Misi budaya" ini mungkin terdengar menginspirasi, kalau tidak sedang terjadi di negeri tempat rakyat jualan gorengan sambil menghindari debt collector. Ketika kata “biaya pribadi” keluar dari mulut pejabat, yang terdengar di telinga rakyat adalah, “biaya pribadi Anda, tapi memakai jalan negara, fasilitas negara, dan mungkin diam-diam ditutupi negara.”

Kita juga diajak percaya bahwa para pejabat ini terlalu terhormat untuk memanipulasi tiket. Astaga, mungkin kita perlu disegarkan kembali: ini Indonesia, tempat di mana laporan perjalanan dinas bisa dicetak ulang lima kali demi menyesuaikan "kenyataan yang lebih nyaman".

Jadi, wahai rakyat, jangan terlalu berharap pejabat akan terbuka sejak awal. Mungkin mereka memang perlu suasana gaduh dulu agar bisa tampil sebagai "pahlawan yang difitnah." Klarifikasi bukan lagi bentuk tanggung jawab, tapi panggung pencitraan. Bahkan bisa jadi, kontroversi ini hanya prelude dari upaya rebranding menjelang reshuffle atau pilkada.

Selamat menikmati episode terbaru dari serial "Klarifikasi Pejabat", tayang setiap kali kejujuran dipertanyakan dan integritas mulai luntur. Siapkan popcorn, dan jangan lupa: tonton sambil tertawa karena kalau terlalu serius, bisa bikin darah tinggi.

Dan kepada Pak Menteri, semoga plesiran misi budaya itu benar-benar mengangkat nama bangsa, bukan hanya mempertebal highlight Instagram atau story WhatsApp keluarga. Kalau pun tidak, setidaknya bisa jadi bahan content yang bagus: "Dari UMKM ke Eropa: Kisah Tiket, Klarifikasi, dan Kekebalan Memori Publik."

Sampai jumpa di klarifikasi berikutnya. Tentu saja. (Dwi Taufan Hidayat)