ASKARA – Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) DPR RI menggelar Seminar Nasional dan Bedah Buku bertema “Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, karya ilmiah dari Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., CWM, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen RI, Rabu, 25 Juni 2025.

Acara ini mempertemukan tokoh-tokoh penting lintas sektor, mulai dari akademisi hingga praktisi. Seperti Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Anggota Komisi IV DPR RI), Prof. Bustanul Arifin (Ketua Forum Group ISEI), dan Janti Djuari (pengusaha perikanan nasional), dengan pidato kunci dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, S.E.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan pesan, bahwa laut  bukan sekadar batas geografis, tapi penentu masa depan bangsa. Ia menekankan pentingnya valuasi ekonomi sumber daya laut sebagai landasan kebijakan, bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi keberlanjutan. 

“Indonesia harus membangun sektor kelautan berbasis Ekonomi Biru dan Teknologi Industri 4.0 agar lebih efisien, produktif, inklusif, dan lestari,” tegas Prof Rokhmin Dahuri lewat pemaparannya bertajuk bertajuk "Valuasi Ekonomi SDA Kelautan Sebagai Dasar Bagi Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Pembangunan Kelautan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Indonesia Emas 2045".

Ia juga menyoroti tiga mandat penting sektor kelautan dan perikanan ke depan: mengatasi persoalan internal seperti kemiskinan nelayan dan overfishing, berkontribusi pada solusi masalah nasional seperti pengangguran dan stunting, serta memaksimalkan potensi sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah ini krusial untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutannya demi kedaulatan pangan nasional dan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Prof Rokhmin Dahuri menyebutkan tiga misi strategis pembangunan kelautan dan perikanan:

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu, menekankan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tugas pokok untuk mengatasi permasalahan internal sektor kelautan dan perikanan, membantu memecahkan  permasalahan dan tantangan bangsa, serta mendayagunakan seluruh potensi sektor ini untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Pertama, Mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP

Kemiskinan nelayan & pembudidaya ikan, kontribusi sektor KP bagi PDB sangat rendah (2,65%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi
perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, pencemaran, kerusakan ekosistem perairan, dll

Kedua, Membantu Memecahkan  Permasalahan Dan Tantangan Bangsa 

PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rendah (rata-rata 5% per tahun) dalam 10 tahun terakhir, Global Warming, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan disrupsi teknologi Industry 4.0

Ketiga, Mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045

Jumlah rakyat miskin Indonesia versi BPS Dan Bank Dunia

Rektor Universitas UMMI Bogor ini  memaparkan garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, dalam satu bulan. (BPS, 2024).

"Ini berarti garis kemiskinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan," katanya. 

Berdasarkan pada garis kemiskinan versi BPS (2024) sebesar Rp582.932/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang (9,03% total penduduk. Atas dasar garis kemiskinan BPS (2025) sebesar Rp 595.242/orang/bulan. Jumlah
penduduk miskin 25,20 juta orang (8,97% total penduduk).

“Tapi garis kemiskinan itu sangat rendah sekali sekitar Rp595.242 per bulan. Padahal BPS menyebut garis kemiskinan sejumlah uang yang cukup bagi seorang memenuhi 5 kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) dalam sebulan,” terangnya.

Prof Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa garis kemiskinan yang tidak munafik digariskan oleh Bank Dunia yaitu  3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.550.000)/orang/bulan, jumlah orang miskin pada 2024 sebesar 112 juta jiwa (38% total penduduk). Sedangkan garis kemiskinan Bank Dunia (2025) sebesar US$ 6,85/orang/hari atau
US$ 205,5 (Rp 3.458.360) /orang/bulan, jumlah rakyat miskin 172 juta orang (60,3% total penduduk).

 “Maka orang Indonesia yang miskin itu masih 100 juta orang atau 36%, dan disitulah sebagian besar buruh, petani dan nelayan,” tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini .

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). 

Satu dari tiga anak di Indonesia  mengalami stunting. Sedangkan batas toleransi  menurut WHO adalah satu banding lima dari total balita. "Implikasinya, jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah sehingga terancam a lost generation," tegasnya.

Disisi lain, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut
berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB). (FAO, 2020).

"Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut," terang Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini  mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Dasar Penyusunan Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Pembangunan

Tujuan negara menurut Rokhmin Dahuri, adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Alinea-4 Pembukaan UUD 1945).

2. Ilmu pengetahuan (science-based planning and decision making processes),  termasuk valuasi ekonomi SDA dan Lingkungan.

3. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development principles), yakni: keseimbangan dan proporsionalitas antara tujuan (dimensi) ekonomi, sosial, dan lingkungan (EKOLOGI) sesuai dengan renewable capacity (kemampuan pulih) dan carrying capacity (daya dukung) SDA dan 
lingkungan (ekosistem alam) suatu wilayah (region), seperti Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Negara.

"Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan transformasi struktural ekonomi, termasuk modernisasi sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing," ujar Duta Kehormatan untuk Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Domain Dan Potensi Ekonomi Kelautan 

Prof. Rokhmin Dahuri Rokhmin Dahuri menekankan potensi besar ekonomi biru (blue economy) Indonesia, yang mencakup berbagai sektor kelautan. Ia menyoroti 11 sektor utama yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk perikanan, budidaya laut, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi kelautan, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri maritim, dan kehutanan pesisir. 

Beliau mengidentifikasi ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah sektor-sektor tersebut:

(1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional.

"Total peluang kerja dari 11 sektor ekonomi laut: 45 juta orang (35% dari total tenaga kerja). Pada tahun 2018, kontribusi sektor ekonomi laut Indonesia terhadap PDB negara itu adalah 10,8%," ujarnya.

Mengutip pendapatnya sendiri, Ekonomi Kelautan (Blue Economy) adalah “Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara ramah lingkungan dan berkelanjutan” 

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) ini mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.

Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebihkecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih 30%.

"Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegasnya.

Definisi Dan Ruang lingkup Pangan

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan ruang lingkup sektor pangan, kata Prof Rokhmin Dahuri terdiri, Tanaman Pangan: 1. Beras, 2. Jagung, 3. Kedelai ,4. UmbiUmbian dll. Hortikultur: 1. Buahbuahan, 2. Sayuran, 3. Rempahrempah, 4. Tanaman Obat, 5. Tanaman Khas dll.

Perkebunan: 1. Sawit (CPO), 2. Kopi, 3. The, 4. Tebu (Gula), 5. Kakao, 6. Vanila dll. Peternakan: 1. Sapi, 2. Unggas, 3. Kerbau, 4. Domba dll. Komoditas Pangan dari Hutan: 1. Madu, 2. Kopi, 3. Agro- forestry dll.

Perikanan Budidaya: 1. Laut, 2. Payau, 3. Tawar/ Darat dll. Perikanan Tangkap: 1. Laut, 2. PUD (Danau, Bendunga , Sungai dll.

Potensi lahan pangan di kawasan hutan, antara lain: a. Potensi luas hutan untuk tanaman pangan adalah 54 juta ha (Hutan Produksi untuk Pengusahaan Skala Besar), b. Jika 20% luas lantai hutan digunakan untuk budidaya tanaman pangan akan menghasilkan Ubi kayu, Garut, Ganyong, Talas, Kimpul, Ubi jalar, Jagung.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan definisi Bioteknologi Perairan. “Bioteknologi perairan adalah teknik penggunaan biota perairan atau bagian dari biota perairan (seperti sel atau enzim) untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik 
atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan 
mengembangkan (merekayasa) biota perairan untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan," terangnya mengutip Lundin and Zilinskas, 1995.

Domain Industri Bioteknologi Perairan

Prof. Rokhmin Dahuri, mengemukakan bahwa domain industri bioteknologi perairan meliputi ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut untuk berbagai industri, rekayasa genetika untuk perikanan dan budidaya, serta bioremediasi lingkungan. 

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menekankan pentingnya pengembangan industri bioteknologi perairan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi biru Indonesia. 

1. Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota perairan untuk bahan baku bagi industri 
nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya.
2. Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, 
udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul.
3. Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar.
4. Aplikasi Bioteknologi untuk Konservasi.