Oleh: Riyanti
Mahasiswa Universitas Pamulang

ASKARA - Ketika harga minyak goreng melejit pada awal 2022, publik dibuat panik. Ironis, di negeri penghasil sawit terbesar di dunia ini, rakyat justru harus antre demi mendapatkan minyak goreng. Maka lahirlah Minyakita produk minyak goreng kemasan sederhana yang dijual lebih murah dari minyak premium. Di permukaan, Minyakita tampak seperti jawaban atas keresahan rakyat. Tapi menurut saya, ini bukan solusi sejati. Minyakita justru menyingkap luka lama soal ketimpangan pangan, buruknya tata distribusi, dan dominasi pasar oleh segelintir pemain besar.

Harga Murah, Tapi Tak Merata

Minyakita seharusnya dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000–Rp15.500 per liter. Namun, data Kementerian Perdagangan tahun 2024 menunjukkan fakta sebaliknya: di banyak daerah, harga Minyakita tembus Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Di Papua dan NTT bahkan mencapai Rp19.000.

Menurut saya, ini bukan sekadar soal inflasi, tapi cerminan distribusi yang timpang dan lemahnya pengawasan. Jika produk yang dirancang "untuk rakyat" justru sulit dijangkau oleh rakyat kecil, kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya Minyakita diproduksi?

Kebijakan Setengah Hati

Kebijakan publik yang baik harus menyentuh akar persoalan. Sayangnya, dalam kasus Minyakita, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membenahi sistem distribusi pangan dan menertibkan dominasi pasar oleh korporasi besar, pemerintah memilih solusi instan: minyak murah dalam kemasan sederhana.

Padahal, menurut laporan Transparency International Indonesia (2023), struktur pasar minyak goreng Indonesia bersifat oligopolistik. Lima produsen besar menguasai hampir 80% distribusi. Wajar jika kebijakan seperti Minyakita hanya menjadi kosmetik belaka. Pemerintah tampak tak berdaya di hadapan konglomerasi pangan.

Kelas Menengah Aman, Kelas Bawah Terdesak

Ironisnya, Minyakita lebih mudah ditemukan di minimarket kota dan platform daring yang kerap disertai ongkos kirim mahal. Sementara itu, di pasar tradisional, para ibu rumah tangga harus berebut atau bahkan tak kebagian.

Kelompok pekerja informal, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada bahan pokok murah justru jadi korban. Bagi saya, ini adalah potret nyata ketidakadilan. Minyak murah berubah menjadi simbol eksklusivitas yang punya akses diuntungkan, yang tidak hanya bisa gigit jari.

Apakah Minyakita Aman di Dapur?

Sebagai konsumen, saya tidak ingin hanya dihadapkan pada pilihan antara mahal atau berisiko. Banyak laporan menyebutkan Minyakita lebih cepat tengik, warnanya keruh, dan aromanya berubah setelah beberapa hari disimpan.

Meski BPOM mengklaim bahwa Minyakita telah memenuhi standar SNI, tanpa transparansi dari produsen dan pengawasan yang ketat, sulit bagi masyarakat untuk percaya sepenuhnya.

Murah bukan berarti murahan. Negara berkewajiban memastikan bahwa minyak goreng dalam program ini tidak hanya terjangkau, tapi juga aman dan layak dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Harus Berani Ambil Alih

Sudah saatnya pemerintah berhenti jadi penonton di panggung distribusi pangan. Negara harus mengambil kendali, bukan sekadar dengan menetapkan harga, tetapi juga dengan:
Memperkuat koperasi petani sawit.
Membatasi dominasi pasar oleh produsen besar.
Menjamin distribusi Minyakita hingga pelosok.

Kebijakan subsidi tak akan efektif jika kebocoran distribusi terus dibiarkan. Menurut saya, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti optimalisasi platform Simirah harus menjadi prioritas agar distribusi bisa dipantau real-time dan transparan.

Dapur Adalah Jantung Keadilan Sosial

Minyakita seharusnya bukan sekadar produk, tetapi simbol kehadiran negara di dapur rakyat. Selama distribusinya timpang, kualitasnya meragukan, dan aksesnya tidak adil, Minyakita akan tetap jadi solusi semu.

Kalau negara ingin memenangkan hati rakyat, jangan hanya bicara soal subsidi. Bicaralah soal keadilan distribusi, keamanan pangan, dan keberpihakan kepada yang paling kecil suaranya: para ibu, buruh, petani, dan pedagang kaki lima.

Karena pada akhirnya, dapur rakyat bukan tempat untuk berspekulasi. Di sanalah keadilan sosial seharusnya dimulai.