ASKARA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disebut pernah dua kali menolak tawaran menjadi menteri demi tetap mengurus partai. Hal itu diungkapkan Cecep Hidayat, teman kuliah Hasto saat menjalani program doktoral di Universitas Pertahanan, yang dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Cecep mengungkapkan, Hasto pernah ditawari posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2014 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2019. Namun, kedua tawaran tersebut ditolak oleh Hasto.

"Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai," kata Cecep dalam persidangan.

Menurut Cecep, kontribusi Hasto sebagai Sekretaris Jenderal partai besar sangat berperan dalam kemenangan PDI Perjuangan dan terpilihnya Presiden ke-7 RI. Ia menilai posisi pengurus partai sama terhormatnya dengan jabatan menteri.

"Menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya dengan menjadi pejabat negara," ujar Cecep.

Kesaksian Cecep disampaikan dalam rangka pembelaan terhadap Hasto yang kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku.

Hasto didakwa memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam agar tidak terlacak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Ia juga disebut menyuruh Harun tetap berada di kantor DPP PDIP untuk menghindari kejaran penyidik.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta agar memperlancar proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR atas nama Harun Masiku. Dalam perkara itu, dua orang dekat Hasto yakni Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri telah lebih dulu diproses hukum. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron.