ASKARA – Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda menyampaikan pernyataan sikap tegas kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, dalam dialog publik yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Jumat (14/6/2025).

Pernyataan ini merupakan bentuk penolakan terhadap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia secara sepihak dan seragam oleh negara. Penolakan tersebut terutama merespons pernyataan Fadli Zon yang dinilai problematik, termasuk penyangkalan terhadap terjadinya kekerasan seksual massal dalam kerusuhan Mei 1998, serta dukungannya atas rencana pencalonan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Kami menuntut agar Menteri Fadli Zon mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para korban dan keluarga korban tragedi Mei 1998,” ujar Debora, perwakilan PPI Belanda.

Menurut Debora, sejarah tidak boleh ditulis hanya untuk menyenangkan kekuasaan, apalagi jika itu berarti menghapuskan jejak pelanggaran HAM yang masih menyisakan luka mendalam.

Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendesak agar proses penulisan sejarah dilakukan secara terbuka, plural, dan adil terhadap semua pihak, termasuk korban kekerasan politik masa lalu dan para eksil yang hingga kini belum bisa kembali ke tanah air.

“Sejarah tidak boleh dipolitisasi atau disederhanakan. Kita menolak narasi tunggal yang hanya menonjolkan aspek positif kekuasaan sambil menyingkirkan kebenaran pahit yang seharusnya menjadi pelajaran,” tambah Debora.

Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka juga mendesak negara untuk segera menuntaskan pengungkapan kebenaran dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini.

Gabungan ini menyatakan dukungan penuh kepada Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) dan menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah demi mencegah kekerasan dan ketidakadilan serupa terulang di masa depan.