ASKARA - Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan ekosistem laut dunia dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama dua anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dan Alin Mus, mewakili Indonesia dalam forum prestisius dunia United Nations Ocean Conference (UNOC) ke-3 yang digelar di Nice, Prancis, 8–13 Juni 2025.

Dalam undangan resmi dari International Conservation Caucus Foundation (ICCF), ketiganya menjadi bagian dari delegasi parlemen global yang membahas masa depan laut dunia dengan tema utama: "Accelerating Actions and Mobilizing all Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean."

Konferensi ini menyoroti delapan isu krusial, mencakup: (1) Combating Illelegal, Unregulated, and Unreported Fishing, (2) Expanding the Area (Size) of Marine Protected Areas to become 30% of the total Area of the World Seas and Oceans, (3) Sustainable Financing of Marine Protected Areas, (4) Ending Plastic Pollution, (6) Biodiversity Beyond National Juriadiction,  (7) Organized Crimes in Wildlife Trading and IUU Fishing, and (8) Technologies for Conservation and Blue Economy.

Sebagai pembicara utama di beberapa sesi diskusi meja bundar, Ibu Titiek Soeharto dan Prof. Rokhmin Dahuri membahas isu-isu strategis seperti Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing, kejahatan terorganisir dalam perdagangan satwa laut, kawasan konservasi laut, serta peran parlemen dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan. 

Dalam pidatonya, Prof. Rokhmin mendorong kolaborasi internasional untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak dan menekan berbagai ancaman lingkungan seperti penangkapan ikan destruktif dilindungi, hingga pengembangan Marine Protected Area (MPA) minimal 30% dari luas laut tiap negara paling lambat 2045.

Tak hanya konservasi, Indonesia juga menekankan pentingnya ekonomi biru inklusif: perikanan berkelanjutan, akuakultur, industri kelautan ramah lingkungan, hingga pelibatan nelayan dan masyarakat pesisir dalam bisnis kelautan berkelanjutan.

Prof. Rokhmin Dahuri secara khusus menekankan pentingnya strategi nasional berbasis ilmu pengetahuan dan tata kelola laut yang inklusif. Ia menyoroti perlunya kerjasama global dalam teknologi konservasi, serta penguatan peran legislatif untuk menjamin kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kita harus memadukan konservasi, ekonomi biru, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kesatuan strategi berkelanjutan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.

Ia juga menyuarakan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi kerusakan laut. "Kita tidak bisa lagi menunda. Kerusakan laut bukan isu nasional, ini darurat global!" tegasnya.

Guru Besar IPB University itu menyerukan 10 langkah strategis global untuk menyelamatkan laut dari kehancuran ekologis. Negara-negara di dunia harus berkolaborasi untuk melaksanakan:

1. Restorasi ekosistem-ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan.

2. Stop atau mengurangi secara signifikan faktor-faktor yang mengancam dan merusak ekosistem pesisir dan laut. Seperti overfishing, IUU fishing, destructive fishing, pencemaran, perusakan fisik ekosistem pesisir (mangroves, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan beaches), biodiversity loss, deep sea mining, dan global warming.

3. Stop illegal trading biota laut yang dilindungi menirut IUCN.

4. Setiap negara harus mengembangkan Marine Protected Area (Kawasab Lindung Laut) seluas 30% dari total luas wilayah laùtnya masinĝ-masing paling lambat pada 2030 atau 2045.

5. Penguatan pelaksanaan manajemen, pemantauan, pengawasan, dan penegakkan hukum terhadap Kawasan-Kawasan Lindung Laut yang ada.

6. Pengembangan pemanfaatan SDA dan Ekosisten Laut secara Inklusif dan Berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara ramah lingkungan dan sosial. 

"Contohnya: usaha perikanan tangkap berkelanjutan, akuakultur berkelanjutan, industri pengolahan hasil laut ramah lingkungan, industri nano-bioteknologi kelautan, transportasi laut ramah lingkungan, dan industri serta jasa maritim ramah lingkungan," kata Rektor Universitas UMMI Bogor itu.

7. Mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global.

8. Transfer Teknologi, perdagangan internasional yang terbuka dan adil, dan pendanaan oleh negara-negara maju untuk negara-negara berkembang (miskin).

9. Capacity building untuk nelayan, pembudidaya ikan, pelaut, dan masyarakat pesisir lainnya tentang pembangunan, investasi, dan bisnis (usaha) di berbagai sektor ekonomi kelautan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

10. Pendirian Tata Kelola Kelautan Global yang tegas, berwibawa, dan berkeadilan untuk pengelolaan, pengawasan, dan penegakkan hukum BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), transboundary marine pollution, high-migratory fish spescies and other marine biota, dan lainnya.

Konferensi tahun ini mengusung tema “Accelerating Actions and Mobilizing All Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean”  dan dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta dari berbagai negara. Selain Sekjen PBB dan Presiden Macron, Konferensi Kelautan Dunia ini juga dihadiri oleh hampir semua negara anggota PBB, kepala pemerintahan, seperti Presiden Brazil, Kosta Rika, Meksiko, Kolumbia, Peru, dan sejumlah Kepala Negara dari Eropa, Asia, dan Afrika,menteri, anggota parlemen dari 21 negara, pejabat Eselon-1, para ilmuwan, peneliti, pengusaha, aktivis lingkungan kelautan, dan LSM dan kelompok masyarakat lainnya. 

Delegasi RI yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membawa misi besar menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam tata kelola laut global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadiran para wakil rakyat Indonesia ini tidak hanya memperkuat diplomasi kelautan, tetapi juga menjadi bukti nyata keseriusan bangsa menjaga masa depan laut dunia.