ASKARA - Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Dedi Mulyadi menjelma menjadi fenomena unik dalam lanskap politik Indonesia. Bukan karena gebrakan kebijakan struktural yang radikal, melainkan karena gaya komunikasinya yang membaurkan antara politik dan hiburan.

Ia bukan sekadar seorang kepala daerah ia adalah bintang layar ponsel, influencer sekaligus pemimpin daerah, yang menjadikan media sosial sebagai podium utama. Julukan “Gubernur Konten” yang melekat padanya bukan sekadar lelucon dunia maya, melainkan refleksi dari satu fenomena yang semakin menguat di tengah era digital: politainment.

Politainment adalah irisan antara politik dan hiburan, sebuah strategi komunikasi yang menyuguhkan isu publik dalam kemasan yang menyentuh emosi, mudah dikonsumsi, dan siap viral. Dalam praktik Dedi, politainment menjadi instrumen kekuasaan yang begitu efektif.

Ia merepresentasikan kepemimpinan bukan lewat angka capaian atau laporan kebijakan, tetapi lewat frame visual yang menyentuh: memeluk rakyat kecil, meneteskan air mata saat mendengar curhat warga, menyusuri sungai kotor tanpa alas kaki. Semua terekam kamera, diedit dramatis, dan diunggah secara konsisten di TikTok, Instagram, dan YouTube.

Namun di balik kedekatan semu yang ditawarkan politainment, mengintai risiko besar bagi masa depan demokrasi. Komunikasi yang dibangun Dedi menciptakan apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai “hiperrealitas”: ketika citra menggantikan realitas, dan simbol menggeser substansi.

Di mata publik, kepemimpinan seolah hadir dalam bentuk potongan video yang mengharukan, bukan dalam bentuk kebijakan yang berdampak. Akibatnya, ruang publik bukan lagi arena reflektif untuk memperdebatkan ide dan kebijakan, melainkan berubah menjadi panggung emosi, tempat tontonan lebih penting dari pemikiran.

Pendekatan Dedi memperlihatkan bahwa algoritma kini memiliki peran yang sangat politis. Bukan hanya menyebarkan informasi, algoritma juga menentukan apa yang dianggap penting, siapa yang didengar, dan bagaimana satu peristiwa dipersepsikan.

Dalam ekosistem ini, yang menentukan keberhasilan bukanlah keabsahan kebijakan, melainkan sejauh mana ia viral dan menarik secara emosional. Engagement rate menjadi tolok ukur utama menggeser evaluasi berbasis dampak sosial atau analisis kebijakan yang seharusnya lebih rasional.

Memang, Dedi berhasil menciptakan legitimasi politik baru yang hemat anggaran namun padat eksposur. Dari klaim penghematan promosi Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar per tahun, hingga keterlibatannya secara langsung dalam aktivitas simbolik yang disukai kamera.

Namun semua itu membangun semacam estetika politik yang tampak dekat dengan rakyat, namun tidak selalu menyentuh akar persoalan. Monolog bernada emosional saat menyapa warga di pemukiman kumuh tak serta-merta menyelesaikan masalah struktural kemiskinan.

Aksi membersihkan sampah di sungai bukanlah solusi jangka panjang terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang rusak.

Lebih problematis lagi ketika strategi komunikasi ini menumpang pada kontroversi. Program “rehab militer” bagi remaja bermasalah menuai kritik keras dari Komnas HAM karena dianggap melanggar hak anak.

Namun dalam bingkai media sosial, kebijakan ini justru memperoleh dukungan dari aktor politik lain dan publik yang menyukai pendekatan tegas. Begitu pula dengan pencabutan izin wisata di kawasan Puncak yang dilakukan sepihak secara hukum problematik, namun di media tampil sebagai tindakan berani.

Semua ini menunjukkan pola shock therapy yang selaras dengan logika media sosial: cepat, sensasional, dan mudah diingat, walau rentan abai terhadap prosedur hukum dan keberlanjutan.

Politainment yang dijalankan Dedi pada akhirnya adalah teknologi kekuasaan: ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengelola persepsi, membangun mitos, dan mengalihkan perhatian publik dari realitas kebijakan ke simbol simbol visual yang memikat.

Kepemimpinan dalam format ini berisiko menciptakan demokrasi semu di mana rakyat merasa dekat, tapi sebenarnya hanya menjadi audiens dari sebuah pertunjukan yang dikurasi dengan cermat.

Jika tren ini tidak dikritisi secara serius, maka Jawa Barat bisa menjadi laboratorium pertama dari apa yang disebut platformisasi kebijakan publik: ketika keputusan politik tidak lagi dilandaskan pada data, konsultasi, dan proses deliberatif, melainkan pada algoritma, narasi viral, dan desain visual.

Di masa depan, sangat mungkin muncul pemimpin lain yang lebih memilih mendesain konten ketimbang merancang program, lebih sibuk memikirkan caption daripada evaluasi kebijakan, dan lebih peduli trending topic daripada dampak kebijakan terhadap kelompok rentan.

Kita tidak menafikan manfaat dari keterbukaan digital, kedekatan emosional, dan komunikasi yang menyentuh hati. Namun demokrasi tidak bisa hanya dibangun lewat empati digital.

Ia butuh kerja keras yang sunyi, pengambilan keputusan yang berpihak pada kelompok rentan, dan keberanian untuk membangun struktur yang adil meski tak semua itu bisa dipotret dengan kamera ponsel.

Dedi Mulyadi memang membawa warna baru dalam komunikasi politik Indonesia. Tapi warna ini harus diawasi agar tidak menutupi kanvas utama demokrasi: diskursus rasional, kebijakan yang transparan, dan ruang publik yang reflektif.

Jika tidak, politik akan terus menjelma menjadi tontonan. Dan rakyat, sekali lagi, hanya menjadi penonton yang diberi haru, tapi dilupakan setelah layar ponsel dimatikan. (Dwi Taufan Hidayat)