ASKARA - Mari kita ucapkan selamat terlebih dahulu. Bukan pada bangsa Indonesia, tentu saja, tapi pada perusahaan migas dari Abu Dhabi yang berhasil menemukan dan akan mengelola ladang gas raksasa di laut Aceh. Ladang gas ini bukan sembarangan kekayaan alam kita ini menyimpan potensi hingga 6 triliun kaki kubik (TCF) gas alam. Angka yang begitu besar, konon katanya bisa menyalakan lampu, kipas, dan pemanas air dari Sabang sampai Merauke eh, maksudnya dari Sumatera sampai Jawa selama 15 tahun ke depan.

Tapi ya itu tadi. Bukan kita yang menemukannya. Bukan kita yang akan mengelolanya. Kita? Kita hanya statistik penduduk yang menikmati hasil listrik dari token prabayar, sambil menatap layar HP dengan sinyal yang suka naik turun. Paling-paling, kita diberi upacara peresmian, spanduk-spanduk proyek, dan seremoni pemotongan pita yang penuh euforia buatan. Sementara itu, perusahaan asing sudah menghitung laba dalam dolar dan menegosiasikan ekspor dengan negara lain.

Mari tepuk tangan sekalian nyalain lilin kalau PLN lagi padam.

Inilah ironi negeri bernama Indonesia. Negeri yang kaya sumber daya, tapi miskin dalam rasa memiliki. Setiap jengkal tanah, laut, dan udara yang mengandung potensi keuntungan besar biasanya sudah lebih dulu diberi cap: dikelola asing, dikuasai asing, dinikmati asing. Kita hanya pemilik sah di atas kertas, tapi tidak pernah punya kuasa di lapangan. Lautnya milik negara, tapi kapalnya milik luar. Buminya kita punya, tapi perut bumi itu justru dipompa oleh tangan asing.

Kekayaan kita memang luar biasa. Tapi kita seolah hanya ditakdirkan menjadi penonton tetap dalam bioskop pembangunan. Penonton yang tak pernah tahu siapa sebenarnya sutradara, apalagi pemegang tiket VIP. Kita ikut tepuk tangan saat “Indonesia” disebut di berita internasional padahal label itu hanyalah lokasi geografis, bukan entitas yang mengendalikan.

Coba bayangkan, 6 TCF gas itu bisa menyalakan listrik se-Sumatera dan se-Jawa selama 15 tahun. Tapi kenyataannya, rakyat di banyak wilayah Aceh masih hidup dalam gelap. Ada yang masih pakai pelita. Ada yang harus menunggu giliran PLN datang tiap beberapa hari. Bahkan di Jawa, tempat yang katanya pusat teknologi dan ekonomi, listrik masih suka mati terutama kalau hujan atau ada “pemeliharaan jaringan mendadak.”

Apa gunanya gas yang melimpah kalau output-nya tidak langsung dirasakan rakyat? Apa artinya jadi “negara penghasil” kalau kita tetap menjadi “konsumen yang membayar mahal”?

Dan yang paling lucu dalam artian tragis adalah ketika para pejabat dengan wajah berseri-seri menyampaikan kabar penemuan gas itu sebagai “berita baik untuk bangsa.” Bangsa yang mana, Pak? Abu Dhabi? Apakah rakyat Indonesia akan dapat diskon listrik karena gasnya dari laut sendiri? Atau kita akan terus jadi pasar token listrik yang dibeli dari gaji minimum dan harga beras maksimum?

Pemerintah selalu bicara soal “investasi.” Tapi kita jarang bicara soal kedaulatan. Padahal, investasi tanpa kedaulatan hanya akan menjadikan kita pelayan di rumah sendiri. Mereka datang, gali, ambil, jual. Kita jaga pagar, cat tembok, sambut dengan anggukan dan tangan terbuka. Lalu mereka pulang dengan dividen dan cadangan kas, sementara kita menerima “pembangunan infrastruktur” sebagai kompensasi, ditambah janji-janji pekerjaan temporer.

Apa bedanya dengan penjajahan gaya baru? Dahulu kita dijajah untuk rempah, kini kita dijajah untuk gas, nikel, batu bara, dan segala isi perut bumi. Bedanya, sekarang kita sendiri yang menandatangani kontraknya, bahkan berbangga dalam seremoni penyerahan eksplorasi.

Pernahkah kita bertanya: mengapa Indonesia tidak punya perusahaan migas raksasa setingkat global yang bisa melakukan eksplorasi di lautnya sendiri? Apa yang salah dengan SDM kita? Bukankah setiap tahun ratusan insinyur migas lulusan terbaik dihasilkan dari kampus-kampus ternama?

Tapi sayangnya, banyak dari mereka akhirnya justru bekerja untuk perusahaan asing. Sebab di negeri sendiri, kesempatan hanya milik yang punya “akses,” bukan yang punya kemampuan. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita hanya kekurangan kebijakan yang berpihak.

Kita juga tidak kekurangan dana, kita hanya kekurangan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Tentu, kita tidak menolak kerja sama internasional. Dunia sudah terlalu saling terhubung untuk berpikir isolasionis. Tapi kerja sama itu mestinya bersifat adil. Adil berarti rakyat punya kuasa atas sumber daya mereka sendiri. Adil berarti pengelolaan sumber daya harus memberi dampak langsung ke wilayah sekitar. Adil berarti tidak ada lagi orang di Aceh yang hidup dalam gelap ketika gas menyembur dari laut di depan rumah mereka.

Kalau tidak, maka kita hanya sedang menyerahkan masa depan anak cucu kita demi keuntungan jangka pendek. Dan celakanya, kita bahkan tidak ikut menikmati keuntungan itu secara utuh.

Suatu hari nanti, anak-anak kita mungkin akan bertanya: “Benarkah kita pernah punya ladang gas raksasa di laut Aceh?” Dan kita akan menjawab, “Ya, tapi yang menikmati bukan kita.”

Mereka akan mengernyit, lalu melanjutkan belajar sambil menyalakan lampu dari token yang harus dibeli malam sebelumnya.

Itulah kisah kita: kaya secara statistik, miskin secara sistemik.

Dan mungkin satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita banggakan adalah… kemampuan bertahan di negeri yang kaya, namun tak benar-benar dimiliki oleh rakyatnya sendiri.

Selamat datang di Indonesia. Silakan nikmati cahaya dari gas yang bukan kita kelola. Tapi jangan lupa bayar listrik sebelum kehabisan token.(Dwi Taufan Hidayat)