ASKARA-Nasib para Ojek Online (Ojol) harus diselamatkan. Mereka membutuhkan solusi nyata dan bukan sekadar janji belaka.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi V DPR, Reni Astuti pada  diskusi Forum Legislasi bertema "Efisiensi RUU Transportasi Online", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menurut legislator perempuan  PKS ini, dalam menyikapi persoalan yang dihadapi para Ojol,  diperlukan adalah solusi konkret, bukan hanya sekadar pembahasan regulasi yang tak kunjung tuntas.

“Perbincangan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online tidak boleh hanya menjadi wacana yang berlarut-larut tanpa menghasilkan langkah nyata. Para driver ojol saat ini sudah berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak, dan membutuhkan solusi segera dari pemerintah, bukan janji-janji semata,” tegasnya.

Reni menegaskan diskusi tanpa solusi hanya akan menambah harapan palsu. Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab DPR, dalam hal ini Komisi V untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab realita di lapangan.

Pihaknya pada kesempatan itu juga menyoroti ketidaksesuaian antara aturan potongan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan aplikator dan praktik di lapangan. Reni menyebut bahwa meski peraturan menteri telah menetapkan batas potongan maksimal sebesar 20% (15% + 5%), banyak aplikator justru memotong hingga 40–50%.

“Kalau memang transparansi ini penting, mestinya Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap potongan yang diberlakukan aplikator,” tegasnya.

Dia juga menyayangkan ketidakberpihakan Kementerian Perhubungan terhadap upaya  kesejahteraan para driver Ojol.  Untuk itu, pihakknya mendesak adanya langkah konkret seperti konferensi pers atau pernyataan resmi dari pemerintah mengenai posisi mereka atas isu tersebut.

Reni juga menyinggung hasil penelitiannya terkait driver Ojol perempuan yang kerap menghadapi tantangan ganda sebagai tulang punggung keluarga, single parent, serta rawan terhadap tindak kriminalitas di jalan.

“Para driver perempuan ini menunjukkan ketangguhan luar biasa. Tapi mereka pun butuh perlindungan dan dukungan nyata dari negara,” kata Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, yang juga sedang menempuh studi doktoral di Universitas Airlangga itu.

Reni mengusulkan agar Komisi V DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU Transportasi Online. Ia menekankan pentingnya tenggat waktu yang jelas, misalnya dalam dua hingga tiga bulan ke depan, untuk menghadirkan solusi nyata.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan sanksi yang tegas namun adil terhadap aplikator yang melanggar, tanpa mematikan mata pencaharian para driver.

“Kita ingin semua pihak tumbuh bersama—driver, aplikator, dan pengguna. Tapi jangan ada eksploitasi, jangan ada ketidakadilan. Negara harus hadir memastikan kesejahteraan sebagaimana visi besar Presiden Prabowo,” tegas Reni. (dry)