ASKARA – Di tengah panasnya isu politik dan keamanan nasional, muncul lagi wacana yang bikin bingung: katanya, intelijen Indonesia pecah jadi dua kubu, antara BIN dan BAIS. Tapi, benarkah begitu?

Mantan Kepala BAIS TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, angkat bicara buat meluruskan isu yang menurutnya keliru dan menyesatkan. Dalam wawancara yang dirilis Minggu (11/5), Ponto bilang, “Ini bukan konflik, tapi pembagian tugas. Gak ada aturan yang bilang intelijen harus satu komando.”

Jadi, gimana sih sebenarnya? Simpel: beda lembaga, beda tugas, tapi tetap satu tujuan, menjaga Indonesia aman. BAIS buat militer, BIN untuk presiden dan strategi nasional, Polri punya intelijen sendiri untuk hukum, dan Kejaksaan punya buat urusan yustisial. Jadi jangan mikir mereka saingan, karena yang mereka lakukan itu saling melengkapi.

“Koordinasi itu penting, tapi bukan berarti semuanya harus nyatu,” tegas Ponto. Menurutnya, Perpres No. 67/2019 udah jelas banget: BIN itu koordinator, bukan komando. Artinya, semua lembaga tetap punya otonomi tapi wajib kerja sama.

Kenapa sistem kayak gini perlu dipertahankan? Pertama, supaya gak ada kekuasaan super yang bisa disalahgunakan. Kedua, karena masing-masing lembaga lebih efektif kalau kerja sesuai konteksnya (militer ya sama militer, sipil ya sipil). Ketiga, buat jaga netralitas biar intelijen gak jadi alat politik.

Intinya? “Yang salah bukan sistemnya, tapi cara kita lihatnya,” kata Ponto. Jadi, buat kamu yang ngikutin isu ini di media sosial, pastikan kamu gak terjebak narasi sesat. Sistem intelijen Indonesia itu bukan berantem, tapi justru saling dukung, kayak tim kerja yang solid tapi beda divisi.