ASKARA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh dengan menghadiri langsung peringatan puncak Hari Buruh Nasional 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan 100 unit rumah subsidi kepada buruh sebagai bagian dari program 20.000 rumah murah yang menyasar para pekerja di kota, desa, hingga wilayah pesisir. Program ini merupakan bagian dari target ambisius pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia.

Namun keberpihakan Prabowo terhadap buruh bukanlah hal baru. Sejak jauh sebelum menjabat sebagai Presiden, ia dikenal sebagai tokoh nasionalis yang aktif membela hak-hak pekerja. Ia rutin menghadiri seminar dan diskusi publik buruh, serta menjadi satu-satunya calon presiden pada Pilpres 2019 yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh. Dalam kontrak tersebut, Prabowo berkomitmen menaikkan upah minimum dan mengakui peran penting pekerja informal seperti pengemudi ojek online.

“Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo langsung mengambil langkah konkret. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, sebuah sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh,” ujar Juru Bicara Istana dalam pernyataan resminya, Kamis (1/5).

Tak hanya soal upah, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo juga fokus menurunkan beban hidup pekerja. Salah satunya dengan menjaga stabilitas harga pangan dan menurunkan tarif layanan publik yang dikendalikan pemerintah, seperti listrik dan air bersih.

Program unggulan lainnya yang telah berjalan sejak Januari 2025 adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar seluruh warga negara Indonesia, termasuk keluarga buruh. Program ini tidak hanya menyehatkan, tapi juga menciptakan lapangan kerja melalui dapur umum SPPG dan rantai pasok pangan nasional. Sementara itu, Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai digelar sejak Februari 2025 dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Presiden juga menunjukkan kepedulian terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Atas usulan Presiden KSPI Said Iqbal, pemerintah membentuk Satuan Tugas PHK, yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha. Satgas ini bertugas mempercepat proses penyaluran kembali tenaga kerja yang terdampak PHK ke lapangan kerja baru.

Dalam sektor ekonomi makro, kebijakan pemerintah terbukti menarik kepercayaan investor. Realisasi investasi triwulan I 2025 mencapai Rp465 triliun, naik 15,9% dibanding periode yang sama tahun lalu, dan membuka lebih dari 594 ribu lapangan kerja baru.

Guna memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, pemerintah kini tengah menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar buruh dan kelompok rentan lainnya mendapat perlindungan sosial secara efektif.

Dengan rekam jejak panjang, komitmen nyata, dan kebijakan konkret yang langsung menyentuh kehidupan buruh, tak berlebihan jika kini publik mulai menyebut Prabowo sebagai Presiden Pro Buruh—bukan hanya dalam kata-kata, melainkan juga dalam tindakan nyata.