ASKARA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menuai sorotan publik usai menggulirkan wacana kontroversial mengenai program keluarga berencana (KB) pria.

Dalam pernyataannya, ia mendorong agar program vasektomi dijadikan syarat bagi pria yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa. Gagasan ini memantik reaksi beragam, termasuk desakan agar Dedi Mulyadi memberikan contoh lebih dulu sebagai bentuk keteladanan.

Wacana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam sebuah acara tatap muka bersama masyarakat pada 28 April 2025, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com.

Dalam kesempatan itu, Dedi menyatakan bahwa pengendalian jumlah penduduk harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh para pria.

Menurutnya, selama ini beban pengendalian kelahiran hanya dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki sering luput dari tanggung jawab reproduktif.

"Kalau kita ingin masyarakat tertib dan sejahtera, maka harus ada keberanian dalam pengambilan kebijakan. Vasektomi bagi pria adalah langkah maju yang wajib didorong," ujar Dedi Mulyadi di hadapan awak media.

Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan urgensi menjadikan vasektomi sebagai syarat mutlak dalam menerima hak dasar seperti bansos dan beasiswa.

Sebagian kalangan menilai pendekatan yang dipakai terlalu represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

"Kalau ingin menertibkan penduduk, bukan berarti membatasi hak pendidikan atau bantuan hidup mereka. Harus ada pendekatan yang lebih etis dan inklusif," ungkap salah satu pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran.

Lebih jauh, kritik juga diarahkan kepada Dedi Mulyadi secara pribadi. Sebagai pemimpin daerah, ia dinilai seharusnya menjadi contoh dari kebijakan yang ia usulkan.

Banyak suara yang mendorong agar ia menjadi orang pertama yang secara terbuka menjalani prosedur vasektomi.

"Kalau beliau serius ingin menggalakkan vasektomi, sebaiknya beliau menjadi pelopor. Tunjukkan pada publik bahwa pemimpin bukan hanya menyuruh rakyat, tapi juga berani memberi contoh," tegas seorang aktivis kesehatan reproduksi.

Dari perspektif medis, vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi pria yang bersifat permanen dan aman. Namun, keputusan menjalani vasektomi sejatinya harus berdasarkan kesadaran individu, bukan paksaan dengan iming-iming fasilitas negara.

Wacana ini menjadi alarm bagi perlunya diskusi publik yang lebih luas dan bijaksana terkait program kependudukan.

Di tengah tekanan ekonomi, banyak warga bergantung pada bantuan pemerintah. Jika akses terhadap hak-hak dasar tersebut dipagari oleh syarat yang menyentuh aspek tubuh dan privasi, maka prinsip keadilan dan kebebasan pilihan menjadi taruhan besar. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan semacam itu justru bisa memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah. (Dwi Taufan Hidayat)