ASKARA - Ketika publik Amerika Serikat diguncang isu bahwa Barack Obama tidak lahir di negeri Paman Sam, sang presiden kala itu merespons dengan lugas: ia merilis salinan lengkap akta kelahirannya dari negara bagian Hawaii. Langkah cepat dan transparan ini berhasil menutup isu liar yang kala itu ramai diperbincangkan. Namun di Indonesia, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunjukkan ijazah aslinya dalam sidang resmi, hingga kini belum ada dokumen autentik yang ditampilkan secara terbuka.

Rabu, 27 April 2011, Barack Obama mempublikasikan salinan akta kelahiran resminya. Dokumen yang bertuliskan “Certificate of Live Birth” dari negara bagian Hawaii itu membuktikan bahwa ia lahir pada 4 Agustus 1961 di Honolulu. Dokumen tersebut menunjukkan nama lengkapnya, tempat kelahiran, serta nama orang tuanya. Dengan pengumuman ini, White House menegaskan bahwa tidak ada keraguan atas status kelahiran Obama sebagai warga negara AS sejak lahir—sebuah syarat mutlak untuk menjadi presiden.

Langkah Obama ini diambil menyusul gelombang keraguan publik yang dipicu oleh kelompok "birther" yang menuduhnya lahir di luar AS, terutama Kenya—kampung halaman ayahnya. Tuduhan tersebut berkembang menjadi kampanye politik yang mengganggu. Namun dengan keterbukaan dan pembuktian resmi, isu tersebut cepat mereda.

Berbanding terbalik dengan peristiwa di Indonesia, Presiden Joko Widodo yang juga sempat diminta menunjukkan ijazah aslinya dalam berbagai gugatan hukum, termasuk dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan laporan-laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), belum pernah secara langsung menunjukkan dokumen asli tersebut di hadapan publik atau majelis hakim.

Publik pun mempertanyakan: mengapa dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, dokumen penting yang bisa menjernihkan keraguan publik tidak juga diperlihatkan? Apalagi, saat dokumen tersebut diminta secara formal dalam konteks hukum. Isu ini terus mengemuka, bukan hanya karena dokumen tersebut belum ditampilkan, tetapi juga karena pengadilan dan berbagai lembaga negara tampak enggan mendalami lebih lanjut.

Dalam kasus Obama, ketegasan dan keterbukaan menjadi faktor utama penyelesaian isu. Ia tak hanya menanggapi tuduhan dengan kata-kata, tapi langsung menunjukkan bukti tertulis yang bisa diuji keasliannya. Sementara di Indonesia, alih-alih menjernihkan polemik, tidak ditampilkannya dokumen justru memunculkan kecurigaan yang lebih luas, bahkan menjadi bahan polemik tahunan yang terus bergulir dari pemilu ke pemilu.

Masyarakat pun berharap pada prinsip yang sama: transparansi pejabat publik terhadap identitas dan rekam jejak formal mereka. Karena dalam demokrasi, kepercayaan rakyat dibangun oleh keterbukaan, bukan sekadar kata-kata. (Dwi Taufan Hidayat)