ASKARA – Anggota DPR RI periode 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa Sumut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor agromaritim, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Salah satu ikon pariwisata unggulan adalah Danau Toba, yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas nasional.  

Demikian disampaikan, Prof Rokhmin Dahuri saat hadir menjadi pembicara utama pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Strategi Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Menuju Kabupaten Asahan yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri", di Kantor Bupati Asahan pada Sabtu, 12 April 2025.

"Sumut memiliki akses strategis ke Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan utama dunia. Ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah," ujar Prof. Dahuri.

Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa pembangunan agromaritim yang berbasis pada inovasi dan keberpihakan kepada masyarakat akan membawa Kabupaten Asahan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  

“Dengan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Asahan, saya yakin daerah ini bisa menjadi contoh pembangunan agromaritim yang maju dan sejahtera bagi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya, Sumut didukung oleh infrastruktur dasar yang relatif lengkap, seperti pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang menjadi pusat pengembangan ekonomi regional.

Beliau juga menyoroti potensi sektor kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sumut memiliki wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan potensi sumber daya ikan mencapai 1.821.088 ton per tahun. Namun, hingga 2023, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 20,4 persen. Potensi ini mencakup sumber daya ikan laut dan air tawar, termasuk yang berasal dari Danau Toba.

Prof. Rokhmin mendorong Pemprov Sumut untuk mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan alokasi minimal 30 persen untuk kawasan hutan lindung dan 70 persen untuk kawasan pembangunan, seperti industri manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemukiman.  

Selain itu, Kolaborasi Pentahelix merupakan sebuah model kerja sama inovatif yang menghubungkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem kerja sama berbasis kreativitas dan inovasi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan Sumatera Utara dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menyarankan penerapan model kerja sama Pentahelix, yang melibatkan lima elemen kunci: Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media. "Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mendorong kolaborasi lintas sektor, Sumut dapat mencapai status sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan mandiri.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri mengajak seluruh elemen di Kabupaten Asahan untuk bersama-sama membangun dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

“Ini adalah kesempatan emas untuk membangun Asahan menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan mandiri,” ucapnya.

Pintu Gerbang ASEAN 

Dalam diskusi mengenai strategi pembangunan Kabupaten Asahan, Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Sumut memiliki keunggulan geografis sebagai pintu gerbang perdagangan menuju ASEAN melalui Selat Malaka.

Beliau menyoroti kekuatan dan peluang besar yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan posisi strategis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara-negara ASEAN, Sumut menjadi pintu gerbang perdagangan dan konektivitas internasional.  

Ia menekankan bahwa Kabupaten Asahan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dan sejahtera. Lalu, ia memaparkan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk 278 juta orang dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040,  merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

Beliau menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam strategi pembangunan Kabupaten Asahan ke depan. 

Dengan potensi besar dan strategi yang tepat, Sumatera Utara dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. “Sumut memiliki peluang emas untuk menjadi wilayah yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Kiat Utama Pembangunan Daerah

Dalam pemaparannya, Guru Besar IPB University ini menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara perencanaan yang tepat, kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik, serta kepemimpinan yang visioner dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan empat persyaratan (kiat) suatu wilayah
(kabupaten/kota, propinsi, dan negara)
menjadi maju, adil-makmur, dan mandiri (berdaulat).

Pertama, Peta Jalan Pembangunan Yang  Holistik, Benar, Dan Dilaksanakan Berkesinambungan

1. Transformasi Struktural Ekonomi: dari berbasis
SDA mentah ke industri manufaktur.
2. Pengembangan competitive advantages 
based on comparative advantages 
3. Kedaulatan pangan, energi, farmasi, air, dan 
mineral
4. Blue Economy, Green Economy, Digital Economy 
(Industry 4.0), dan Ekonomi Pancasila.

Kedua, SDM Unggul: Kompeten, Kreatif,  Inovatif, Etos Kerja Tinggi, Akhlak Mulia, Dan Imtaq Kokoh

1. Pendidikan Berkualitas berkelas dunia.
2. Pelayanan Kesehatan prima
3.Pelatihan & Penyuluhan
4.R & D (Penelitian & Pengembangan)
5. Agama

Ketiga, Stabilitas Politik Dan Damai

1. Rules of law berdasarkan kebenaran dan 
keadilan.
2. Azas Meritokrasi
3. Kolaborasi antar Komponen Wilayah
4. Iklim Investasi dan Ease of Doing  Business yang kondusif
5. Good Governance

4. Pemimpin Yang Kompeten, Smart, 
Good, Dan Strong

1. Sehat jasmani & Rohani
2.Berpendidikan memadai
3. Memiliki kemampuan leadership & 
managerial yang tinggi
4. Berakhlak mulia: jujur, amanah, vfathonah, tabligh, sabar, bersyukur, dan kanaah
5. IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing.

Tantangan Sosial dan Ekonomi Kabupaten Asahan

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu memaparkan tantangan serius yang dihadapi Kabupaten Asahan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ia menyoroti dua indikator krusial: tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Asahan pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,94%, menjadikannya yang tertinggi dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Angka ini melampaui rata-rata provinsi yang berada di 5,60% (peringkat ke-11 dari 38 provinsi di Indonesia).

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Asahan juga masih relatif tinggi, yakni sebesar 8,12%, menempatkan Asahan di peringkat ke-18 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan provinsi secara keseluruhan tercatat di angka 7,99%.

“Ini menunjukkan bahwa meski potensi SDA dan SDM di Asahan luar biasa, namun implementasi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar,” ujarnya.

Menuju Asahan Mandiri dan Sejahtera

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, data tersebut merupakan sinyal bahwa strategi pembangunan di Asahan perlu mengedepankan pendekatan inklusif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akar rumput.

Ia menegaskan, pengembangan sektor agromaritim, industri berbasis sumber daya lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja harus menjadi prioritas. “Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi akan sulit tumbuh secara berkelanjutan jika tidak ada transformasi ekonomi berbasis inovasi dan industri bernilai tambah,” jelasnya.

Meski menghadapi tantangan, Prof. Rokhmin Dahuri optimistis Asahan memiliki modal kuat untuk bangkit. Ia kembali menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pembangunan holistik yang konsisten.

“Dengan perencanaan yang tepat dan komitmen bersama, saya yakin Asahan bisa keluar dari tekanan pengangguran dan kemiskinan, bahkan menjadi role model pembangunan daerah berbasis potensi lokal,” tegasnya.

IPM dan Produktivitas Masih Perlu Ditingkatkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,17, menempatkannya di peringkat ke-19 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Angka ini masih berada di bawah ambang batas “daerah maju” menurut standar UNDP (>80).

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kerja untuk mendorong IPM Asahan naik signifikan. “Kalau kita ingin mandiri dan berdaya saing, maka SDM harus ditingkatkan secara menyeluruh,” ujarnya.

Kabupaten Asahan menunjukkan kekuatan ekonomi yang solid dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berada di urutan ke-5 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan PDRB per kapita di posisi ke-8. 

Asahan juga memiliki beberapa keunggulan geografis dan sumber daya:  Luas Daratan: 3.732,97 km² dan Luas Lautan: ±1.280,5 km², Panjang Garis Pantai: 57,68 km, Jumlah penduduk mencapai 813.720 jiwa dengan kepadatan 217,98 jiwa/km². "Ini menjadi bukti potensi ekonomi daerah cukup besar, terutama dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan," sebutnya.

Kabupaten Asahan menunjukkan capaian positif dalam sejumlah indikator pembangunan sosial-ekonomi sepanjang tahun 2024. Namun demikian, tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama.

Salah satu catatan penting adalah Koefisien GINI Kabupaten Asahan sebesar 0,248, jauh di bawah ambang batas 0,3 yang ditetapkan Pareto (1970) sebagai ukuran daerah yang adil secara sosial ekonomi. Ini menempatkan Asahan di urutan ke-18 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara provinsi, Sumatera Utara mencatat koefisien GINI 0,297, menjadikannya provinsi dengan ketimpangan terendah ke-6 secara nasional.

“Artinya distribusi pendapatan di Asahan cukup merata. Tapi tantangan bukan hanya pada pemerataan, tapi juga pada kualitas hidup dan produktivitas ekonomi,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kabupaten Asahan memiliki sektor unggulan terdiri: 1. Pertanian, 2. Kelautan dan Perikanan, 3. Kehutanan, 4. Energi dan Sumber Daya Mineral, 5. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 6. Industri dan Perdagangan.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahurimemaparkan strategi untuk transformasi Kabupaten Asahan: 

Peta Jalan Pembangunan: Fokus pada transformasi ekonomi berbasis sumber daya mentah ke industri manufaktur, meningkatkan daya saing, serta kedaulatan pangan dan energi.  

Pengembangan SDM Unggul: Melalui pendidikan berkualitas, penyuluhan, dan penelitian.  

Stabilitas Politik: Menegakkan aturan hukum, meritokrasi, dan iklim investasi yang kondusif.  

Kepemimpinan Visioner: Pemimpin harus memiliki integritas tinggi dan kemampuan manajerial.  

Dengan potensi besar dan strategi yang tepat, Kabupaten Asahan dapat menjadi model daerah yang tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global. Asahan memiliki peluang emas untuk menjadi wilayah yang berdaulat dan sejahtera.Panjang garis pantai 57,68 km, Rasio petani milenial* tinggi: 48,49% dari total petani

Namun, tantangan yang perlu segera diatasi adalah tingginya angka pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,94%, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Prof. Rokhmin Dahuri menawarkan pendekatan pembangunan berbasis blue economy,  green economy, dan transformasi digital, disertai perbaikan tata kelola dan kepemimpinan yang visioner. Ia menekankan perlunya: Peta jalan pembangunan yang jelas dan berkelanjutan, SDM unggul dan berkualitas, Stabilitas politik dan hukum, Pemimpin yang kuat, cerdas, dan berintegritas

“Kabupaten Asahan memiliki semua modal dasar untuk maju. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004, memaparkan Blueprint Pembangunan Kabupaten Asahan sebagai bagian dari strategi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi.  

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat (community empowerment), Peningkatan peran serta masyarakat, Peningkatan daya saing daerah. Hal ini dilakukan dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat (community empowerment), peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah; dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam
sistem NKRI," jelasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menawarkan dua pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan: 

1. Problem-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk mengatasi (memecahkan) permasalahan pembangunan di suatu wilayah (daerah). Contoh permasalahan pembangunan, antara lain: pengangguran, kemiskinan, stunting, banjir, pencemaran (sampah), dan buruknya infrastruktur (jalan rusak)

2. Goal-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai (mewujudkan) tujuan-tujuan pembangunan. Contoh tujuan pembangunan: PDRB, pendapatan per kapita, IPM, indeks inovasi, dan daya saing.

Prof. Rokhmin Dahuri menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah yang berbasis pada pendekatan holistik dan berbasis masalah serta tujuan akan membawa Kabupaten Asahan menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan inklusif. Dengan pemanfaatan potensi lokal serta peningkatan partisipasi masyarakat, Kabupaten Asahan dapat berkontribusi besar pada kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia.  

Lalu, ia menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Definisi Transformasi Struktural Ekonomi 

Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”

Definisi Manajemen dan Perencanaan  

Dalam kerangka perencanaan pembangunan, terdapat enam komponen strategis yang menjadi fokus utama dalam peta jalan menuju Kabupaten Asahan yang modern dan inklusif:

Manajemen adalah seni mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar manajemen Peter Drucker, kata Prof Rokhmin Dahuri, manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui kerja orang lain. Empat pilar manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian harus dijalankan secara utuh dan konsisten untuk memastikan pembangunan yang efektif.

Perencanaan menjadi titik awal dari proses ini. “Perencanaan adalah proses memetakan kegiatan masa depan untuk mencapai tujuan tertentu,” ujar Drucker dalam karyanya (2002). Hal ini relevan dengan situasi Kabupaten Asahan saat ini yang tengah membenahi arah pembangunan ke depan.

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menguraikan strategi menuju Kabupaten Asahan Maju dan Mandiri

Dalam kerangka pembangunan, Kabupaten Asahan diarahkan untuk menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan memperhatikan komponen berikut:  

1. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)  
2. Pembangunan Ekonomi & Kawasan Industrim  
3. Infrastruktur & Konektivitas
4. Pengelolaan Lingkungan.
5. Pembangunan SDM
6. Governance dan Kebijakan Politik-Ekonomi

Visi Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan berkomitmen untuk mewujudkan: Masyarakat Maju dan Makmur, Lingkungan Lestari, Berkeadilan dan Damai, Pembangunan Berkelanjutan.

Posisi Strategis Kab. Asahan

Penyangga PKN Kisaran dan terhubung KSPN Danau Toba

Akses langsung ke Selat Malaka, pintu 
perdagangan ASEAN

Jalur logistik strategis dekat Pelabuhan Kuala Tanjung & KEK Sei Mangkei

Dilintasi jalan nasional timur Sumatera & jalur kereta api regional

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 54,26% dari total panjang 1.398,13 kilometer jalan status kabupaten di Kabupaten
Asahan dalam kondisi rusak.

Peta Rawan Bencana Kab. Asahan

• Kabupaten Asahan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir di wilayah timur dan longsor serta gempa bumi di wilayah perbukitan barat. 
• Peta kerawanan bencana memperlihatkan distribusi spasial yang sesuai dengan topografi, menunjukkan 
pentingnya mitigasi bencana berbasis wilayah sesuai UU No. 24 Tahun 2007. (RTRW Kabupaten Asahan 2013-2033)

Sedangkan sumber dana pembangunan Kabupaten Asahan, antara lain: 1. APBD Pemda Asahan, 2. APBD Pemprov. Sumut, 3. APBN KKP, Kemen. PUPR, Kemenhub, dll, 4. Swasta Lokal, Nasional, dan Internasional, 5. BUMD dan BUMN, 
6. BLU, 7. CSR, 8. Dll.

1. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Minimal 30% total wilayah Kabupaten Asahan untuk kawasan lindung; dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, dll) (UU 
No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang).

Sempadan sungai dan sempadan pantai (UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

RTRW terpadu: Darat – Pesisir - Laut

Struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif,  efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan.

2. Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi:
(1) Semua penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) bisa bekerja dengan income yang  mensejahterakan (> US$ 480/orang/bulan); (2) Berdaya saing tinggi; (3) menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas; (4) Ramah lingkungan
berkelanjutan (sustainable).

1. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada saat ini: industri manufaktur, tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lainnya. 

2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru: Industry 4.0, ekonomi kreatif, energi terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, dan hydrogen), industri chips dan semikonduktor, electric vehicle, bioteknologi, dan advanced materials.

3. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

4. Penguatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

5. Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

6. Transformasi Struktur Ekonomi.

2.1. Revitalisasi Sektor-Sektor (Unit Usaha) Ekonomi Yang Ada Saat Ini

Tujuan dari program ini adalah untuk mengevaluasi apakah sektor-sektor ekonomi dan unit-unit usaha (bisnis) yang ada saat ini (existing) sudah berkinerja
baik (maksimal), yakni produktif, efsien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Kemudian, pemerintah terus memelihara, dan bahkan meningkatkan sektorsektor ekonomi dan unit usaha yang sudah berkinerja baik menjadi lebih baik
lagi.

Bagi unit-unit usaha yang belum berkinerja baik, pemerintah mesti membantunya untuk bisa berkinerja baik, dengan cara: (1) besaranunit usahanya memenuhi economy of scale; (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain 

Management System); (3) menggunakan teknologi mutakhir (Industry 4.0) dalam produksi, pengolahan, dan manajemen; (4) menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan (zero-waste and emission, dll); (5) permodalan; (6)  akses pasar; (7) teknologi; (8) aset ekonomi produktif lainnya; dan (9) Iklim Investasi yang kondusif.

Sedangkan UMK Kab. Asahan sebesar Rp. 
3.265.908 (urutan ke-11 dari 33 Kab./Kota di 
Sumatera Utara)

2.2. Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi (Bisnis) Baru

Tujuan: (1) mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (2) menciptakan lapangan kerja baru, (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (4) meningkatkan daya saing daerah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Contoh sektor ekonomi (bisnis) baru: (1) Energi Baru dan Terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi,  biofuel, dan hidrogen), (2) Ekonomi Digital, (3) Ekonomi Hijau, dan (4) Ekonomi Biru.

Pemerintah menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal, dan Iklim Investasi yang kondusif.

2.3. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Industri dan KEK

Keunggulan: (1) karena berbagai insentif, kawasan ini diminati oleh investor nasional maupun internasional, (2) menjadi pusat keunggulan dan pertumbuhan ekonomi, (3) penciptaan nilai tambah dan daya
saing daerah, dan (4) penyedia lapangan kerja cukup besar.

Kelemahan: (1) UMR pada umumnya lebih rendah dari kebutuhan riil karyawan (USD 480 atau Rp 7,5 juta per bulan), (2) tenaga kerjavberasal dari luar daerah, (3) ketimpangan ekonomi, dan (4) isu lingkungan hidup.

Solusi: (1) pemerintah memberikan subsidi kebutuhan dasar (pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi) sampai produktivitas karyawan meningkat signifikan, kemudian perusahaan meningkatkan gaji; dan (2) law enforcement.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan  Primemover Kemajuan dan Kemakmuran Suatu Wilayah

Konsepsi Dasar KEK

▪ Peningkatan Investasi dari DN dan LN
▪ Terbukti Sebagai Model  Pembangunan 
yang berhasil di banyak negara: dari MiddleIncome menjadi Developed and Rich Countries.

Kondisi Wilayah Sebelum KEK

▪ Infrastruktur Buruk
▪ Pertumbuhan Ekonomi Rendah
▪ Pendapatan dan Daya Beli masyarakatrendah
▪ Kualitas SDM rendah-sedang (IPM < 80)
▪ Iklim Investasi & EoDB kurang kondusif

Sistem Dan Mekanisme Kerja KEK

▪ Pemerintah menyiapkansebidang lahan yang 
C&C dan dilengkapi dengan infrastruktur
mumpuni.
▪ Penyiapan SDM berkualitas sesuai
“Manpower Planning” setiap Perusahaan Industri
dalam KEK
▪ Penciptaan Iklim Investasi dan EoDB
kondusif

KPI Tujuan (OUTPUT)
▪ Pertumbuhan Ekonomi meningkat, 
>7% per tahun
▪ Menyerap banyak tenaga kerja,  khususnya lokal
▪ Tenaga kerja sejahtera
▪ Transfer Teknologi dan Etos Kerja Unggul
▪ Wilayah Berdaya Saing
▪ Perekonomian maju
▪ Rakyat Sejahtera
▪ Kehidupan harmonis & damai
▪ Lingkungan indah, asri, nyaman
▪ Berkelanjutan

6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Tidak Optimal: KEK Bitung, KEK Morotal,  KEK Maloy Batuta
Trans Kalimantan, KEK Likupang, KEK Sorong, KEK Palu

Fasilitas dan Insentif KEK

Pajak Penghasilan:  Tax Holiday, Tax Allowance
Pajak Pertambangan Nilai PPN Tidak Dipungut

Pajak Barang Mewah: PPnBM Tidak Dipungut

Kepabeanan dan Cukai: Pembebasan Bea Masuk, PDRI Tidak Dipungut, Pembebasan Cukai Bahan Baku

Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruk sehingga menghambat
masuknya aliran modal

Progres Realisasi Investasi KEK

Sumber: Dewan Nsional KEK, Badan Pemeriksa Keuangan; BISNIS/ KEVIN CHRISTIAN

Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Kawasan Industri
1. Perizinan harus dipermudah, dipercepat, lebih murah, dan lebih memiliki kekuatan hukum.
2. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembangunan, dengan mengembangkan “Smart-Eco Industrial Estate”.
3. Pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal.
4. Iklim investasi yang kondusif: keamanan berusaha, kepastianhukum, Naker, pajak, royalti, dan lainnya.
5. Stabilitas Polhukam.

2.4. Revitalisasi dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Ada 3 pilar lembaga ekonomi RI: (1) Koperasi, (2) BUMN, dan (3) Swasta.

Pada 2023, ada 65,5 juta unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau 99% total unit usaha yang ada di NKRI (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Artinya, unit usaha besar (Korporasi) itu hanya 1% .

UMKM menyumbangkan 61% PDB (Rp 9.580 triliun) dan menyediakan 97% total lapangan kerja (Kemenko Perekonomian, 2023).

Namun, UMKM hanya mendapatkan 18,5% total alokasi kredit perbankan (Bank Indonesia, 2024). Maka, wajar bila kinerja sebagian besar UMKM masih kurang baik

Program
1. Pendataan dan klasifikasi Koperasi dan UMKM berdasarkan pada kinerjanya.
2. UMKM sejenis sebaiknya berhimpun dalam satu Koperasi untuk memudahkan membeli sarana produksi dan memasarkan produkvatau jasa nya. Selain itu, meningkatkan akses ke sumber permodalan, teknologi, pasar, dan lainnya.
3. Pemerintah harus membantu UMKM agar mampu menghasilkan barang atau jasa yang berdaya saing tinggi (QCD), baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Bantuan berupa: (1) tekonologi produksi, 
(2) peluasan akses pasar DN maupun LN, (3) digitalisasi, (4) fasilitasi business matching, (5) permodalan (kredit lunak), dan (6) manajemen.

2.5. Transformasi Struktural Ekonomi

1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur(sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, vberdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
2. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
3. Hilirisasi (pengembangan industri manufakturing) SDA: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Kehutanan, (3) Pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan), dan (4) ESDM.

2.6. Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Farmasi, Bahan Kayu, dan bBioenergi; dan Mensejahterakan Petani, Nelayan, dan Produsen Pangan Lainnya secara Berkelanjutan.

Potensi Ekonomi Sebagian SDA Indonesia

Jika dihitung dalam Rupiah, potensi pendapatan kotor dari SDA sebesar Rp. 20,655,696 triliun dan
menghasilkan pendapatan bersih (untuk APBN) Rp. 7.279,49 triliun per tahun.

Saat kekayaan alam kita dikelola menurut Pasal 33 UUD 1945, maka anggaran APBN akan lebih dari 3 kali
lipat APBN 2024 Rp 3.400. dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu 3 tahun.

Pencapaian dan  status pembangunan 
bangsa Indonesia

Dari 200 negara anggota PBB di dunia, hanya 19 
negara dengan PDB US$ > 1 trilyun

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. 

Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (kurang 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. “Sedangkan menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk),” jelasnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

Mengutip, Oxfarm, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Sementara pada musim kemarau, P. Jawa mengalami kekeringan (deficit) air yang semakin parah. Dalam pada itu, potensi pembangunan berupa SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang begitu melimpah, tidak dimanfaatkan secara optimal atau dicuri pihak asing. Implikasi lainnya adalah biaya logistik Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia, sekitar 24% PDB (UNCTAD, 2021).

Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).

Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%. “Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” sebutnya.

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI  (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur). “Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita,” tandasnya.

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,”  kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu mengutip Litbang Kompas di Harian Kompas (9 Desember 2022)

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Kondisi Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi beberapa masalah serius dalam perekonomian, antara lain Indonesia

Beberapa isu penting yang perlu dicermati adalah deindustrialisasi, deflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan kelas menengah, serta fenomena sosial yang mengarah pada migrasi generasi muda mencari peluang di luar negeri.

1. Deindustrialisasi.
2. Deflasi (suplai barang lebih besar dari pada permintaan atau pembelian) sejak
Mei 2024 sampai sekarang.
3. Gelombang PHK semakin meningkat
4. Penurunan kelas menengah
5. Memburuknnya indikator perekonomian di bawah pemerintahan baru (indikator pangsa tenaga kerja, iklim bisnis, penerimaan pajak, tren IHSG, tingkat inflasi, & defisit neraca transaksi berjalan)
6. Fenomena #KaburAjaDulu, maraknya Generasi Emas yang mencari pekerjaan layak di negara lain, karena terbatasnya lapangan kerja dan tergerusnya azas “meritokrasi”
7. Rasio kepemilikan mobil Indonesia masih sangat rendah
8. Banyak warga negara yang terjerat PINJOL (Pinjaman Online) dan JUDOL (Judi 
Online)
9. Utang LN yang semakin membengkak, semakin membebani APBN (ruang fiskal), sehingga menggerus kapasitas pembangunan bangsa.

Defisit APBN akibat anjloknya penerimaan pajak

• APBN Januari-Februari 2025 mengalami defisit Rp 31,2 triliun, dengan pendapatan Rp 316,9 triliun dan belanja Rp 348,1 triliun. 
• Setelah tiga tahun surplus, APBN kembali tekor seperti pada 2021 yang mengalami defisit Rp 63,5 triliun. 
• Pendapatan negara pada 2025 terdiri dari pajak Rp 187,8 triliun, kepabeanan & cukai Rp 52,6 triliun, serta PNBP Rp 76,4 triliun. 
• Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 211,5 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun.
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan disertai deflasi serta meningkatnya pekerja informal, 
menandakan potensi stagnasi ekonomi.
• PMI manufaktur yang meningkat di awal 2025 memberi harapan pemulihan, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga jelang Ramadhan dan Lebaran.
• Permintaan dalam negeri perlu dijaga dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk mencegah perlambatan lebih lanjut.
• Strategi diskon harga dan penurunan suku bunga kredit dapat menjadi solusi untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan, khususnya di kalangan 
generasi milenial dan Z.

Rata-rata IQ warga negara Asean 

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut, Indonesia memaparkan hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 81 negara. Sedangkan dari hasil riset tingkat literasi Negara di dunia yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html
Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan SWOT Analysis Pembangunan Kab. Asahan, yakni:

Kekuatan (Strengths)

• Sektor kelapa sawit yang kuat dengan menghasilkan 1.501.360,81 ton dengan total luas tanaman 75.518,92 ha (2024)
• Lokasi strategis di pantai timur Sumatera dengan akses logistik nasional dan internasional.
• Kontribusi tinggi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (42,45% PDRB).
• Tersedianya kawasan industri besar dan menengah (Simpang Empat & Air Joman).
• Potensi pariwisata alam dan budaya, serta infrastruktur dasar mulai berkembang.

Kelemahan (Weaknesses)

• Ketergantungan pada sektor primer yang rentan
terhadap fluktuasi harga komoditas
• Pengangguran dan Kemiskinan 
• IPM Masih Rendah
• Kurang  infrastruktur (jalan rusak), Air Bersih, dan 
Konektivitas digital 
• Keterbatasan APBD dan Akses Permodalan
• Iklim investasi & Kemudahan Berbisnis kurang kondusif

Peluang (Opportunities)

• Dukungan kebijakan pusat dan provinsi untuk
pengembangan kawasan industri & KEK Sei Mangkei
.
• Peningkatan minat investasi di sektor pertanianvperikanan, dan industri pengolahan
• Pengembangan jalur wisata lintasvdaerah dan konektivitas transportasi
• Pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatifvberbasis
digital.

Ancaman (Threats)

• Globalisasi: Perdagangan Bebas, Persaingan,
tersingkirnya kesenian lokal
• Pencemaran (sampah)Degradasi Lingkungan, Bencana Alamv(banjir, Gempa, dll) dan Perubahan
Iklim Global
• KebijakanbPolitik
- ekonomi, Belum Kondusif
• DampakvIndustri 4.0

Lalu apa yang harus kita (masyarakat, swasta, dan pemerintah) lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan:

Masyarakat (Rakyat, UMKM)

1. Beretos kerja unggul (seperti rajin, kerja keras, disiplin, dan teamwork); berkhlak mulia (shidiq, amanah, fathonah, tabligh, qonaah, dan IMTAQ); dan 
meningkatkan kapasitas serta kualitas (knowledge, skills, dan expertise) bmulai dari diri kita sendiri. Kemudian tularkan kepada keluarga, masyarakat, 
dan bangsa (Ifda bi Nafsih, Think Globally, Act Locally).
2. Pengembangan investasi dan bisnis di berbagai sektor ekonomi, sesuai vpotensi lokal, peluang pasar, dan kecintaan (passion) kita. Untuk 
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan volume produksi goods atau barang (komoditas, produk) dan services (jasa) baik untuk memenuhi  kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan brakyat. Pendapatan pemilik dan karyawan diatas USD 480 (Rp 7,5 juta)/orang/bulan. Berdasarkan perhitungan: USD 3,2/orang/hari (garis kemiskinan Bank Dunia) atau USD 96/orang/bulan x 5 orang (rata-rata ukuran RT) dan asumsi yang bekerja hanya ayah atau ibu.

Swasta (Perusahaan Besar, Industri)

1. Berupaya maksimal agar perusahannya mampu menghasilkan goodsvatau services yang berdaya saing tinggi (QCD = Quality, Cost, dan, Delivery) untuk memenuhi pasar domestik (nasional) maupun ekspor 
secara berkelanjutan. Sehingga, menghasilkan keuntungan besar  (highly profitable) secara berkelanjutan.
2. Gaji karyawan swasta dan ASN > USD 480 (Rp 7,5 juta)/bulan.
3. Program DIKLATLUH untuk karyawan dalam rangka up-skilling atau reskilling (capacity building) secara reguler dan berkesinambungan.
4. Keuntungan harus diinvestasikan di dalam negeri (jangan disimpan di  Luar Negeri).
5. Investasi R & D (LITBANG) supaya produk perusahannya inovatif dan berdaya saing.

Pemerintah

1. Punya konsep (Road Map, Blueprint, RPJP, dan RPJMN) pembangunan yang holistik dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Pembangunan Bidang Ekonomi.
3. Pembangunan SDM: sektor-sektor Kesehatan, Pendidikan, R & D, dan Agama.
4. Pembangunan Infrastruktur.
5. Penciptaan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif: perizinan, keadilan dan penegakkan hukum, dll.
6. Tata Kelola Pemerintahaan yang baik (Good Governance): profesional, melayani, 
transparan, akuntable, dan bebas KKN.
7. Kebijakan politik ekonomi kondusif (RTRW, fiskal, moneter, perdagangan, ketenagakerjaan, dan pemilu).
8. Capable, Strong, dan Good Leaders (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).

Ilmuwan (Dosen dan Peneliti) dan Ulama

1. Menghasilkan invention dan innovation di berbagai 
bidang IPTEKS sesuai kebutuhan bangsa dan masyarakat dunia.
2. Ilmuwan dan Ulama berkontribusi siginifikan untuk membangun SDM Indonesia yang unggul, kompeten, 
capable, beretos kerja tinggi, berkhlak mulia, dan memiliki IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing.
3. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.

Media Masa

1. Menyebar luaskan hal-hal positip: invention, innovation, prestasi orang, model bisnis yang sukses, model pembangunan yang berhasil, dll.
2. Mencegah dan mengatasi hal-hal negatip: kebohongan, ketidakjujuran, penghianatan, kriminalitas, premanisme, narkoba, perjudian, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dll.
3. Berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat meritokrasi(kehidupan berbangsa dan bernegara barazaskan merit system), berkahlak mulia, dan ber-IMTAQ menurut agama masing-masing.
4. Menjaga kerukuanan dan keharmonisan antar pemeluk agama.

 

Editor: Husnie