Kamis, 23 Juli 2026 | 04:07
NEWS

Dorong Pembentukan Provinsi ALA

KP3ALA Minta Menlu RI Perkuat Diplomasi Kopi dan Budaya Gayo

KP3ALA Minta Menlu RI Perkuat Diplomasi Kopi dan Budaya Gayo
Zam Zam Mubarak, KP3ALA Pusat/ Ketua Formatur KP3ALA Aceh Tengah (Dok ZZM)

ASKARA - Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) mendorong Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk memberi perhatian khusus terhadap potensi strategis wilayah ALA, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, maupun budaya.

Ketua Formatur KP3ALA Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menyampaikan bahwa kawasan ALA memiliki kekuatan besar dalam mendukung diplomasi ekonomi dan budaya Indonesia, terutama melalui komoditas kopi Gayo dan pelestarian lingkungan di kawasan Leuser.

“Wilayah Gayo adalah salah satu produsen kopi Arabika terbesar di dunia. Kopi ini bukan hanya komoditas ekspor, tapi juga alat diplomasi budaya yang sangat efektif dalam memperkenalkan Indonesia di mata dunia,” ujar Zam Zam, Senin (7/4).

Ia berharap, Menteri Luar Negeri yang memiliki latar belakang kuat dengan wilayah Gayo dapat melihat pentingnya peran ALA dalam mendukung kepentingan nasional. Selain sebagai daerah penghasil devisa, ALA juga berperan menjaga citra dan kekayaan budaya bangsa melalui seni tradisi seperti Tari Saman.

Zam Zam menekankan bahwa meskipun hingga kini belum ada pernyataan dukungan resmi dari Menteri Luar Negeri terhadap pembentukan Provinsi ALA, KP3ALA tetap optimistis bahwa kepedulian pemerintah pusat akan tumbuh seiring penguatan peran diplomasi daerah.

“Kami mendorong Menlu RI untuk menyusun strategi diplomasi nasional yang memberi ruang bagi wilayah seperti ALA agar berkontribusi lebih besar, terutama melalui kopi dan pelestarian lingkungan,” lanjutnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah kabupaten dan kota di wilayah ALA menjalin kerja sama kota kembar (sister city) dengan negara-negara pengimpor kopi Arabika Gayo, serta negara yang peduli terhadap pelestarian Ekosistem Leuser yang merupakan paru-paru dunia.

“Potensi karbon dan ekosistem hutan harus dijadikan sarana menuju kemandirian fiskal. Inilah yang kami harapkan bisa menjadi bagian dari diplomasi hijau Indonesia,” tutup Zam Zam.

 

 

Komentar