ASKARA - Setiap tahun, tradisi mudik Lebaran menjadi momen besar bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah selalu mengklaim mendukung kelancaran mudik dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi harga avtur, diskon tol, hingga pembebasan beberapa pintu tol. Namun, benarkah kebijakan ini tulus untuk membantu rakyat, atau hanya sekadar permainan politik yang terselubung?

Mudik 2025: Janji Manis atau Manipulasi?

Tahun ini, pemerintah kembali membuat skenario yang terdengar "baik hati" dengan menurunkan harga avtur agar harga tiket pesawat lebih terjangkau. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga tiket pesawat dari Batam ke Jakarta tetap melambung tinggi, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta.

Contohnya, harga tiket dari Hang Nadim, Batam ke Jakarta yang termurah mencapai Rp 1.590.000 per orang. Sementara, jika pemudik memilih jalur Kuala Lumpur ke Jakarta, mereka hanya perlu merogoh kocek Rp 439.000 per orang.

Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat, meskipun pemerintah mengklaim sudah menurunkan harga avtur dan memberikan diskon khusus untuk penerbangan domestik. Pertanyaannya, di mana dampak nyata dari kebijakan tersebut?

Fakta ini bukan hanya soal harga tiket pesawat, tetapi juga indikasi ketidaktransparanan dalam pengelolaan sektor energi dan transportasi.

Pertamina vs Petronas: Siapa yang Sebenarnya Untung?

Untuk memahami lebih dalam, mari kita bandingkan dua raksasa energi Asia Tenggara: Pertamina (Indonesia) dan Petronas (Malaysia).

Di Malaysia, harga Pertamax (RON 92) dijual RM 2 per liter atau setara dengan Rp 6.700 per liter. Dengan jumlah penduduk sekitar 34,6 juta jiwa, Petronas tetap mampu meraih keuntungan hingga Rp 280 triliun.

Sementara itu, di Indonesia, harga Pertamax dijual Rp 13.000 per liter, dengan jumlah penduduk mencapai 284 juta jiwa. Namun ironisnya, Pertamina justru mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun.

Bagaimana mungkin?

Secara logika sederhana: Penduduk Indonesia delapan kali lipat lebih banyak dibandingkan Malaysia, konsumsi bahan bakar jauh lebih besar, harga BBM lebih mahal, tetapi justru mengalami kerugian?

Satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik adalah adanya pengelolaan yang tidak transparan, kebocoran anggaran, serta sistem yang tidak efisien dalam tubuh BUMN energi nasional.

Siapa yang Diuntungkan?

Pertanyaannya, jika rakyat harus membayar mahal tetapi negara tetap rugi, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?

Maskapai penerbangan tetap memasang harga tiket selangit.

Tol tetap berbayar meskipun ada klaim diskon.

BBM tetap mahal, meskipun harga minyak dunia tidak selalu tinggi.

BUMN energi tetap mengklaim rugi, meskipun rakyat membayar penuh.

Semua ini mengarah pada sistem yang diduga penuh dengan permainan, mark-up harga, kebocoran anggaran, dan monopoli yang tidak berpihak pada rakyat.

Diam atau Melawan?

Fakta-fakta ini sebenarnya sudah lama diketahui banyak orang. Namun, mayoritas masyarakat memilih diam dan menerima kenyataan. Ada yang tidak peduli, ada yang merasa tidak punya daya untuk melawan, dan ada juga yang memang menjadi bagian dari sistem ini.

Bagi yang merasa tersinggung dengan tulisan ini, ada dua kemungkinan:

1. Anda adalah korban yang mulai sadar akan ketidakadilan ini.

2. Anda adalah bagian dari sistem yang selama ini menikmati keuntungan dari permainan ini.

Negeri ini masih memiliki banyak potensi. Namun, jika sistem tidak diperbaiki, maka hingga 2029 atau bahkan lebih lama lagi, Indonesia akan tetap menjadi negeri yang dipenuhi oleh para penyamun dan penipu. (Dwi Taufan Hidayat)