ASKARA - Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Rokhmin Dahuri MS menekankan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir yang baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan memanfaatkan potensi ekonominya secara optimal.

Demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Membedah Format Pemberdayaan Bagi Masyarakat Pesisir Demi Peningkatan Taraf Hidup di Wilayah Pesisir" yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Central Analisa Strategis (DPP CAS), Jumat, 28 Februari 2025,

Diskusi ini menjadi salah satu langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia demi tercapainya kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Dalam penjelasannya, Prof. Dahuri juga menekankan potensi besar wilayah pesisir Indonesia, yang mencakup lebih dari 77% perairan laut, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa daerah pesisir Indonesia seperti Pantura, Pantai Timur Sumatera, serta pesisir Kalimantan, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi lumbung pangan penting.

"Wilayah-wilayah ini, memiliki tanah subur hasil dari proses sedimentasi yang menjadikannya sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan perikanan," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu membawakan tema "Pembangunan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Kesejahteraan Masyarakat pesisir Menuju Indonesia Emas 2045".

Lebih dari itu, Prof. Rokhmin Dahuri juga memaparkan pentingnya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi berbasis pesisir, seperti perikanan tangkap, budidaya ikan, serta pengolahan hasil laut. Sekitar 65% dari kota besar di Indonesia terletak di wilayah pesisir, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Ambon.

"Ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang berkaitan dengan pesisir memiliki potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Prof. Dahuri mengungkapkan bahwa lebih dari tiga miliar orang di dunia, atau sekitar 40% dari populasi global, bergantung pada sumber daya laut dan pesisir sebagai mata pencaharian utama mereka.

Sebanyak 90% komoditas yang diperdagangkan secara global juga melalui jalur laut, termasuk melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang memainkan peran strategis dalam perdagangan internasional.

Prof. Dahuri mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir harus didorong dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta teknologi yang mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi wilayah pesisir untuk kesejahteraan bersama.

Apa Itu Wilayah Pesisir? Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Batas ke Arah Darat: Batas (garis) terhulu dari kecamatan pesisir yang berhadapan dengan laut.

Batas ke Arah Laut: Wilayah laut dari garis pantai pada saat surut terendah sampai 12 mil laut dari garis pantai tersebut (UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Potensi Pembangunan (Ekonomi) Wilayah Pesisir

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan:

Luas Permukaan Laut dan Lautan: Sekitar 72% permukaan bumi berupa laut dan lautan (samudera) (NOAA, 2010). Sementara itu, 77% total wilayah NKRI berupa perairan laut (KKP dan BIG, 2015).

Sumber Daya Alam dan Jasa Lingkungan (SDA dan JASLING): Meskipun wilayah pesisir hanya seluas 8% dari permukaan bumi, namun wilayah pesisir menyediakan sekitar 45% dari total SDA dan JASLING global (Costanza, 1998).

Kesuburan Tanah: Wilayah pesisir umumnya terbentuk oleh tanah alluvial yang subur, sehingga kebanyakan food basket (lumbung pangan) terdapat di wilayah pesisir (FAO, 2000).

Populasi Global: Lebih dari 60% populasi global tinggal dalam radius 100 km dari area pesisir (FAO, 2014). Lebih dari tiga miliar orang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014).

Kota Besar di Indonesia: Sekitar 65% kota besar di Indonesia terletak di wilayah pesisir, seperti Medan, Padang, Batam, Lampung, Jakarta, Tangerang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Balikpapan, Tarakan, Makassar, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Ternate, Sorong, dan Manokwari.

Perdagangan Global: Sebanyak 90% dari total komoditas dan produk yang diperdagangkan secara global diangkut melalui laut dan samudra, dan 40% di antaranya melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (UNCTAD, 2012).

Peran Pesisir dan Samudra: Pesisir dan samudra memainkan peran penting dalam sistem penunjang kehidupan di Planet Bumi, termasuk dalam siklus hidrologi, siklus nutrien, penyerap karbon, serta asimilasi berbagai limbah (Pawlak, Kullenberg, dan Chua, 2008).

Seiring dengan terus meningkatnya populasi manusia, permintaan akan makanan, energi, mineral, dan sumber
daya alam lainnya serta jasa lingkungan terus berlipat ganda, sementara kapasitas Planet Bumi untuk menyediakannya terbatas. Selain itu, sumber daya alam
dan jasa lingkungan di daratan semakin menurun atau sulit untuk dikembangkan lebih lanjut.

Fakta empiris dan tren di atas menjadikan peran dan fungsi zona pesisir semakin penting dan strategis, sekaligus menantang.

Potensi Sebelas Sektor

Prof. Rokhmin Dahuri, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), mengungkapkan potensi luar biasa sektor kelautan Indonesia yang terdiri dari sebelas subsektor yang berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Dalam paparannya, Prof. Dahuri menjelaskan bagaimana sektor-sektor tersebut dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara.

Sebelas sektor kelautan Indonesia yang diuraikan oleh Prof. Dahuri terdiri dari: 

1. Perikanan tangkap , 2. Perikanan budidaya, 3. Industri pengolahan hasil perikanan, 4. Industri bioteknologi kelautan, 5. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, 6. Garam, 7. Industri jasa maritim, 8. Sumber daya non-konvensional.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, potensi ekonomi dari sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yaitu US1,348 triliun per tahun. Angka tersebut setara dengan lima kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tercatat sekitar Rp 3.000 triliun atau US 190 miliar, atau 1,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional saat ini. Potensi ini jika dimanfaatkan secara maksimal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat.

"Kelautan kita memiliki potensi besar untuk mendorong ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia, baik dari sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga industri pengolahan perikanan. Ini adalah salah satu sektor yang masih belum dimanfaatkan secara optimal," ujar Prof. Dahuri.

Lapangan Kerja Luas di Sektor Kelautan

Selain kontribusi ekonomi, sektor kelautan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sebanyak 45 juta orang atau sekitar 40% dari total angkatan kerja Indonesia bergantung pada sektor ini. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 14%, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki potensi kelautan lebih kecil, seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan Norwegia yang kontribusinya bahkan lebih dari 30%.

Kehidupan dan Tantangan Masyarakat Pesisir

Prof. Dahuri juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir Indonesia, yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan. Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang sangat besar pada sumber daya laut dan pesisir, namun mereka juga sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Aktivitas masyarakat pesisir, seperti penangkapan ikan dan budidaya, sering kali dipengaruhi oleh musim dan perubahan iklim yang berdampak pada pendapatan mereka.

Berdasarkan data BPS 2024, dari 12.968 desa tepi laut di Indonesia, 93,44% berfokus pada perikanan tangkap, sementara yang lainnya melibatkan sektor mangrove, transportasi umum, perikanan budidaya, wisata bahari, dan tambak garam. Selain itu, jumlah nelayan Indonesia juga terus meningkat, dari 2,740 juta orang pada tahun 2014 menjadi 3,206 juta orang pada tahun 2023.

Namun, Prof. Dahuri menambahkan bahwa meskipun potensi kelautan Indonesia sangat besar, tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir masih cukup besar. Pada tahun 2023, sekitar 68% kemiskinan nasional berasal dari wilayah pesisir, dengan 17,74 juta penduduk miskin dan 3,9 juta yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Angka-angka ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Prof. Rokhmin menyoroti kehidupan masyarakat pesisir Indonesia yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Sekitar 68% kemiskinan nasional berada di wilayah pesisir dengan 17,74 juta penduduk miskin dan 3,9 juta miskin ekstrem (Kompas, 2023).

Potret Terkini Kehidupan dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Indonesia

Masyarakat pesisir Indonesia memang memiliki tantangan besar, terutama terkait ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, perubahan iklim, dan rendahnya tingkat kesejahteraan serta pendidikan.

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Laut: Sebagian besar desa pesisir di Indonesia bergantung pada perikanan tangkap sebagai mata pencaharian utama. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa 93,44% desa pesisir berfokus pada perikanan tangkap, diikuti oleh sektor-sektor lain seperti mangrove, transportasi umum, dan wisata bahari.

2. Pertumbuhan Jumlah Nelayan: Jumlah nelayan Indonesia terus meningkat, dari 2,74 juta orang pada 2014 menjadi 3,21 juta pada 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 1,8% per tahun (KKP, 2024). Meskipun ada peningkatan jumlah nelayan, tantangan terkait kesejahteraan tetap menjadi masalah besar.

3. Tingkat Pendidikan: Masyarakat pesisir masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan. Data menunjukkan bahwa 55% nelayan hanya berpendidikan hingga SD, sementara 65% pengelola perikanan dan 75% pengelola pariwisata berpendidikan SMA (Pusdatin KKP, 2022).

4. Kemiskinan: Wilayah pesisir menyumbang angka kemiskinan yang sangat besar, yakni 68% dari total kemiskinan nasional, dengan 17,74 juta penduduk miskin dan 3,9 juta di antaranya miskin ekstrem (Kompas, 2023).

5. Penurunan NTP Nelayan: Meskipun ada kenaikan jumlah nelayan, angka NTP (Nilai Tukar Petani) nelayan turun sebesar -0,03% per tahun dari 104,63 pada 2014 menjadi 105,40 pada 2023, meskipun sempat mencapai puncaknya di 113,74 pada 2019 (KKP, 2024). Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nelayan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah mereka, menandakan kesulitan ekonomi yang terus berlanjut.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di sektor kelautan, agar potensi besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan riset dan inovasi teknologi di sektor kelautan, serta mencetak tenaga kerja terampil di bidang agribisnis, akuakultur, dan teknologi pangan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat pesisir sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan fokus pada keterampilan yang relevan dengan sektor kelautan.

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang ada, Prof. Dahuri optimis bahwa sektor kelautan Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Indonesia memiliki segala potensi untuk menjadi negara yang mandiri dalam pangan, khususnya pangan berbasis kelautan. Ini adalah kunci menuju kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Kondisi Nelayan Miskin di Indonesia

Masyarakat nelayan dan pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Pengembangan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap keberlanjutan sektor perikanan dan konservasi mangrove dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pesisir, sangat penting dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil di Indonesia, dalam konteks kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya laut, antara lain:

1. Pemanfaatan Laut oleh Desa Tepi Laut

Perikanan Tangkap: Sebagian besar desa tepi laut (93,44%) mengandalkan perikanan tangkap sebagai sumber utama pendapatan dan mata pencaharian.

Mangrove: Peningkatan pemanfaatan mangrove mencatatkan angka 6,15%, menunjukkan bahwa ekosistem ini mulai mendapat perhatian lebih dalam hal keberlanjutan dan konservasi.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir

Mayoritas nelayan (55%) berpendidikan hingga tingkat SD, yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan pendidikan guna mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir.,

Sebagian besar pengelola perikanan dan pariwisata di wilayah pesisir berpendidikan 65% pengelola perikanan lulusan SMA, 75% pengelola pariwisata lulusan SMA, yang menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas mereka melalui pendidikan lebih lanjut.

3. Jumlah Nelayan Kecil dan Miskin

Data dianalisis berdasarkan definisi nelayan kecil dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton (GT).

4. Tantangan Kemiskinan Ekstrem

Wilayah pesisir sangat rentan terhadap kemiskinan, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses ke pendidikan, teknologi, serta peluang ekonomi yang lebih luas di luar sektor perikanan.

Meskipun sebagian besar bekerja keras di sektor perikanan, mereka tetap menghadapi masalah kemiskinan.

Pada 2015: Masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14% (9,16 juta orang) dari angka kemiskinan di Indonesia (KKP dalam Ombudsman, 2023).

Masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14% angka kemiskinan pada tahun 2015, dan sekitar 11,34% orang di sektor perikanan tercatat miskin pada tahun 2017, menurut data dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Pada 2018 sekitar 20-48% nelayan, atau sekitar 1,2 juta orang, masih hidup dalam kemiskinan,  (BPS dalam Tempo, 2023).

Pada 2019: Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (Ombudsman, 2023).

Wilayah pesisir menjadi kantong kemiskinan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, terdapat 17,74 juta jiwa penduduk miskin di wilayah pesisir, di mana 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem, menyumbang 68% dari total angka kemiskinan di Indonesia (Kompas, 2023).

Pada tahun 2024, jumlah desa tepi laut di Indonesia yang mencakup kegiatan perikanan tangkap mencapai 93,44%, sementara kegiatan mangrove mengalami peningkatan sebesar 6,15%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa tepi laut masih bergantung pada kegiatan perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian utama.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah pesisir secara optimal.

"Dengan upaya bersama, diharapkan masyarakat pesisir dapat keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Peta Jalan Pembangunan Pesisir dan Laut

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa di sektor pesisir dan laut yang belum dimaksimalkan secara optimal.

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu menekankan bahwa peta jalan pembangunan pesisir dan laut sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dan memanfaatkan potensi kelautan secara optimal.

Peta jalan ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis guna memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya di sektor perikanan, kelautan, dan pesisir, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif.

Oleh karena itu, pembangunan pesisir dan laut menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Strategi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dan memanfaatkan potensi kelautan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peluang bagi PDB Indonesia

PDB Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa Indonesia, dengan ekonomi terbesar di ASEAN, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari 200 negara anggota PBB di dunia, hanya 19 negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1 trilyun dolar AS. Meskipun Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia, PDB Indonesia per kapita masih perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan status pembangunan beberapa negara asia berdasarkan GNI (Gross National Income) per Kapita pada 2023.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien GINI antara sebelum dan masa pandemi Covid-19 menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Perhitungan Angka Kemiskinan

Menurut perhitungan angka kemiskinan versi BPS (2024), garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan, yaitu jumlah uang yang cukup untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar dalam sebulan.

Berdasarkan garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan atau Rp 1.440.000/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa atau 37% dari total penduduk.

Kondisi Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi beberapa masalah serius dalam perekonomian, antara lain Indonesia

Beberapa isu penting yang perlu dicermati adalah deindustrialisasi, deflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan kelas menengah, serta fenomena sosial yang mengarah pada migrasi generasi muda mencari peluang di luar negeri.

1. Deindustrialisasi

Indonesia mengalami fenomena deindustrialisasi, yang artinya sektor industri dalam negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sektor manufaktur yang sebelumnya menjadi pilar perekonomian negara kini kian melemah, dengan banyak pabrik yang terpaksa tutup atau mengurangi kapasitas produksinya. Hal ini berdampak pada rendahnya lapangan pekerjaan dan hilangnya daya saing di pasar global.

2. Deflasi Sejak Mei 2024

Deflasi, yang terjadi sejak Mei 2024, menjadi salah satu indikasi lemahnya perekonomian. Deflasi terjadi ketika suplai barang lebih besar dibandingkan permintaan. Kondisi ini mengarah pada penurunan daya beli masyarakat, menciptakan kesulitan dalam sektor bisnis, dan merugikan para produsen yang tidak mampu menjual produk mereka dalam jumlah yang cukup.

3. Gelombang PHK Meningkat

Di tengah tantangan ekonomi ini, gelombang PHK semakin meningkat, yang membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi biaya dengan mengurangi jumlah karyawan, menyusul penurunan permintaan pasar dan biaya produksi yang semakin tinggi. Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah dan pekerja.

4. Penurunan Kelas Menengah

  
Kelas menengah yang sebelumnya menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia kini mengalami penurunan signifikan. Masyarakat yang sebelumnya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat stagnasi pendapatan dan meningkatnya biaya hidup.

5. Fenomena #KaburAjaDulu

Maraknya fenomena #KaburAjaDulu, yaitu generasi muda Indonesia yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di luar negeri, menunjukkan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Keterbatasan kesempatan kerja dan tergerusnya prinsip meritokrasi menjadi faktor utama yang mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

6. Rasio Kepemilikan Mobil yang Rendah

Di sisi lain, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini mengindikasikan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar. Bagi banyak keluarga, memiliki kendaraan pribadi masih menjadi impian, mengingat biaya hidup yang terus meningkat.

Di sisi lain, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini mengindikasikan rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar. Bagi banyak keluarga, memiliki kendaraan pribadi masih menjadi impian, mengingat biaya hidup yang terus meningkat.

7. Warga Negara Terjerat PINJOL dan JUDOL

Seiring dengan meningkatnya kesulitan ekonomi, banyak warga negara Indonesia yang terjerat dalam jebakan pinjaman online (PINJOL) dan judi online (JUDOL). Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang tergoda untuk mencari solusi instan, meskipun seringkali berujung pada utang yang semakin membengkak dan masalah sosial yang lebih serius.

8. Utang Luar Negeri yang Semakin Membengkak

Salah satu isu yang terus membebani perekonomian Indonesia adalah meningkatnya utang luar negeri (LN). Utang yang semakin membengkak ini memperburuk kondisi fiskal negara, membatasi ruang gerak pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menggerus kapasitas pembangunan bangsa, yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing global.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memfokuskan perhatian pada sektor pesisir dan kelautan, yang tidak hanya menyumbang pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Melalui pemanfaatan secara optimal, sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia," kata kata Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Pembangunan pesisir yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga akan menjadi bagian penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Konservasi ekosistem pesisir, pengembangan sektor pariwisata berbasis kelautan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan kelautan.

Menjaga Keberlanjutan untuk Indonesia Emas 2045

Dengan mengoptimalkan potensi pesisir dan laut Indonesia, serta menghadapi tantangan struktural yang ada dengan kebijakan yang proaktif, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan mandiri secara ekonomi pada 2045. Penguatan sektor perikanan dan kelautan, bersama dengan peningkatan inovasi teknologi, pendidikan, dan pemerataan ekonomi, akan membentuk fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi antara sektor akademik, bisnis, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pesisir dan laut yang optimal. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi biru global, menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Pedoman pembangunan untuk sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), khususnya untuk sumber daya yang tidak terbarukan (non-renewable resources), memberikan panduan yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan dan elaborasi dari pedoman tersebut:

1. Lokasi Kegiatan (Proyek) Sesuai RTRW yang Benar dan Sah

Setiap proyek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan di lokasi yang sudah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sah dan diatur oleh pemerintah. Ini untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak bertentangan dengan rencana pembangunan daerah, dan tidak merusak ekosistem atau lingkungan yang sudah diatur sebelumnya.

2. Didahului dengan AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Lainnya

Sebelum memulai eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, penting untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kajian lingkungan hidup lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta untuk merencanakan tindakan pencegahan atau pemulihan jika terjadi kerusakan lingkungan.

3. Bahan Baku ESDM Harus Diproses Sampai Menjadi Immediate-Products dan Final Products (Hilirisasi dan Industrialisasi)

Tidak hanya fokus pada ekstraksi bahan mentah, tetapi juga pada Hilirisasi produk yang dihasilkan. Bahan baku ESDM harus diproses untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah, baik berupa produk langsung yang siap digunakan (immediate-products) maupun produk akhir yang lebih kompleks dan siap dikonsumsi atau diproduksi lebih lanjut (final products). Hal ini akan mendorong industrialisasi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

4. Semua Kegiatan Harus Dikerjakan Secara Ramah Lingkungan

Setiap tahap, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga distribusi, harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip ramah lingkungan. Ini berarti bahwa dalam setiap aktivitasnya, sektor ESDM harus meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem.

5. Pemanfaatan dan Pengelolaan ESDM Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan oleh negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) dengan tujuan agar hasil dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) (pendidikan, pelatihan, kesehatan), riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan sektor renewable resources (seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan).

Pedoman ini memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana sektor ESDM, terutama untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan, dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.

Tantangan dan Perbandingan dengan Negara-Negara Asia

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 99.000 kilometer. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, seperti ikan, rumput laut, dan biota laut lainnya, memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PDB Indonesia jika dikelola dengan bijaksana. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan bekerja sama untuk memanfaatkan potensi tersebut guna mendorong sektor ekonomi biru (blue economy).

Dalam perbandingan dengan negara-negara di Asia, Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan data GNI (Gross National Income) per kapita pada 2023, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Meski demikian, sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai motor penggerak ekonomi, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah.

Namun, status pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa negara ini belum optimal dalam menggali potensi ekonominya. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin terasa dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran pasca pandemi. Berdasarkan perhitungan BPS (2024), jumlah orang miskin di Indonesia pada 2023 mencapai 111 juta jiwa atau sekitar 37% dari total penduduk, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memaksimalkan potensi ekonomi kelautan, kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat pesisir terus digalakkan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan masyarakat pesisir yang produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

1. Penguatan & Pengembangan Usaha (Bisnis)

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor bisnis di wilayah pesisir secara profesional dan modern melalui: Investasi pada 11 sektor kelautan: Mengelola sektor-sektor ini agar menjadi lebih produktif, efisien, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kerjasama Penta Helix: Struktur kemitraan yang melibatkan akademisi, bisnis (industri), komunitas, pemerintah, dan media massa untuk mendorong sinergi dan inovasi dalam pembangunan masyarakat pesisir.

Iklim investasi yang kondusif: Mendorong kemudahan berbisnis di wilayah pesisir.

Kebijakan politik ekonomi yang mendukung: Memberikan landasan regulasi yang stabil untuk mendukung usaha di sektor pesisir.

2. Penguatan dan Pengembangan Kualitas SDM Masyarakat Pesisir

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir menjadi prioritas melalui:

Capacity Building: Mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan (reskilling, upskilling), pengembangan etos kerja unggul, akhlak mulia, dan penyuluhan.

Akses Masyarakat Pesisir terhadap Sumber Daya Produktif: Memberikan akses luas kepada masyarakat pesisir, termasuk UMKM, terhadap permodalan, teknologi (IPTEK), infrastruktur, pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan SDA dan lingkungan pesisir yang berkelanjutan melalui: Rehabilitasi ekosistem alam yang rusak, Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang optimal, Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, Pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversitas,  Pengembangan Design & Construction with Nature, Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta bencana alam lainnya.

Karakteristik Ekonomi Modern di Wilayah Pesisir

Untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan ini menekankan pada:

1. Economy of Scale: Ukuran unit usaha yang memenuhi skala ekonomi.

2. Menerapkan Integrated Supply Chain Management System (ISCMS): Mengelola seluruh mata rantai pasok dengan efisien dan inovatif.

3. Teknologi Mutakhir (Inovasi): Penerapan teknologi canggih dalam seluruh mata rantai supply chain.

4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Menerapkan prinsip RTRW, pengendalian polusi, konservasi, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Struktur Kemitraan Penta Helix

Model Penta Helix mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sinergi antara sektor akademik, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Melalui kerjasama yang inovatif ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pemberdayaan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kedaulatan pangan Indonesia.

Model kerjasama Penta Helix menjadi pendekatan strategis untuk pembangunan masyarakat pesisir. Kerjasama ini melibatkan lima elemen penting:
Akademisi: Menyediakan riset dan inovasi berbasis IPTEK.
Bisnis (Industri): Memberikan dukungan modal dan pengembangan sektor ekonomi.
Komunitas: Sebagai pelaku utama pembangunan di wilayah pesisir.
Pemerintah: Memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung.
Media Massa: Sebagai penyampai informasi dan penguatan edukasi publik.

Dengan implementasi kebijakan strategis ini, diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih berdaya, ekonominya tumbuh, dan lingkungannya terjaga secara berkelanjutan. Semuanya berkontribusi pada tercapainya Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor pangan dan kelautan.

Kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat pesisir yang berfokus pada pengembangan usaha, kualitas SDM, dan pengelolaan SDA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat pesisir Indonesia dapat lebih sejahtera, mandiri, dan mampu memanfaatkan potensi kelautan secara optimal untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045," ujar Duta Besar Kehormatan Jeju Island dan Busan Metropolitan City itu.

Editor: Husnie