ASKARA – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mencurigai adanya praktik nepotisme dalam penempatan pegawai di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nepotisme dalam bentuk suka dan tidak suka (like and dislike) dalam perekrutan pegawai.

“Di lapangan itu masih ada penempatan-penempatan yang basisnya like and dislike. Penempatan berdasarkan lulusan dari mana,” kata Mekeng kepada para wartawan, Jumat (28/2/2025).

Mekeng menjelaskan, fenomena yang terjadi adalah jika pimpinan dari Universitas Indonesia (UI) maka bawahan semuanya lulusan UI. 

"Jika pimpinan dari UGM maka bawahan semua lulusan UGM, atau lulusan dari universitas mana maka semua anak buah akan ikut. Ini masih terjadi. Sangat tidak profesional,” tegas Mekeng.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini menyayangkan penempatan pegawai yang tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi individu, tetapi lebih pada kesamaan almamater. 

Menurut Mekeng, praktik seperti itu mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di OJK.

“Harus perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan pegawai agar lebih berbasis kompetensi, bukan afiliasi institusi pendidikan,” saran mantan Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Mekeng juga menyinggung dugaan praktik kolusi antara pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam meloloskan perusahaan yang tidak layak untuk go public. 

Praktik seperti itu, ulas Mekeng, merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia

“Yang paling nyata belum lama kita ketahui problemnya adalah adanya kongkalikong antara Bursa Efek Indonesia, pegawai di Bursa Efek Indonesia dan pegawai di OJK. Yang meloloskan perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk go public, diloloskan,” ungkap mantan Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini.

Mekeng meminta penjelasan dari OJK terkait tindak lanjut dari praktik kolusi tersebut. 

Dirinya menekankan pentingnya sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Ini sebetulnya hukumannya harus keras sekali karena ini membohongi publik. Saya mau tanya, pegawai OJK yang berkolaborasi itu sudah diapakan? Apa sanksinya? Apa yang sudah diperbaiki dalam sistemnya?,” tanya Mekeng.

Mekeng juga mempertanyakan sistem pengawasan serta mekanisme evaluasi pegawai di OJK, mengingat masih ada pegawai yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan pangkat tanpa penjelasan yang jelas. 

"Saya harap agar OJK dapat melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dan pengawasan internal secara lebih transparan dan profesional," pungkas Melchias Markus Mekeng.
[28/2 19.37] RONALDbaru: Peresmian Danantara, Komisi VI DPR: Lokomotif Baru Ekonomi Nasional

JAKARTA – Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi babak baru pengelolaan potensi kekayaan negara. Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai kehadiran Danantara akan menjadi lokomatif baru dalam ekonomi nasional. 

“Kami menilai berdirinya Danantara sebagai entitas baru dalam pengelolaan potensi kekayaan negara akan berpotensi meningkatkan laba perusahaan milik negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transparansi dan profesional dari jajaran pengawas dan direksi akan menjadi kunci,” ujar pria yang akrab disapa Gus Rivqy ini kepada para wartawan, Selasa (27/2/2025). 

Gus Rivqy menjelaskan, Danantara didirikan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional dan transparan. 

"Dengan Danantara ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara dapat menjadi pintu masuk investasi dan objek penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Gus Rivqy.

Pendirian Danantara, lanjut Gus Rivqy, merupakan respons pemerintah untuk mengkonsolidasikan dan mengelola aset negara secara profesional. 

Dirinya menekankan, pengelolaan aset secara profesional akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. 

“Sudah saatnya Indonesia memiliki korporasi yang memiliki daya saing dengan adanya perusahaan super holding seperti Danantara,” imbuh Gus Rivqy. 

Gus Rivqy mengungkapkan, Danantara merupakan model baru dan modern dalam pengelolaan aset riil dan finansial negara. 

"Danantara dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan proyek publik lainnya. Sebagai langkah awal, pemerintah telah meluncurkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS. Ini merupakan langkah besar dan ambisius. Transparansi, tata kelola yang akuntabel, dan pengawasan yang ketat menjadi faktor penentu dalam perjalanan Danantara ke depan,” tegas Gus Rivqy optimistis 

Legislator asal Dapil Jatim IV ini menilai pengelolaan aset oleh Danantara harus dilakukan oleh orang-orang profesional yang disiplin dan tegas dalam menerapkan sistem tata kelola dan pengawasan. 

Selain itu, lanjut Gus Rivqy, pengawasan dari stakeholder terkait seperti DPR RI dan Kementerian BUMN harus berjalan optimal. 

“Secara regulasi, program-program Danantara harus diajukan ke DPR untuk disetujui, dan ada pengawasan dari Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan,” jelas Gus Rivqy.

Gus Rivqy berharap, Danantara dapat berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. 

"Peluang ini terbuka mengingat pemerintah telah menginvenstasikan anggaran sebesar USD 200 miliar. Tidak menutup kemungkinan investor lain akan masuk dan mempercepat pertumbuhan investasi Danantara. Kami optimis target investasi 900-1.400 miliar dolar AS dapat terpenuhi,” pungkas Gus Rivqy.