ASKARA - Anggota DPR RI 2024 - 2029, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi produksi pangan yang besar untuk mencapai swasembada dan bahkan memberi makan dunia. Namun, sektor pangan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tersebut. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Focus Group Discussion Panen News ‘Pangan Berdaulat, Nusantara Kuat’ di Jakarta, pada 27 Februari 2025.

Prof. Rokhmin menekankan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup manusia, baik dari segi kesehatan maupun kecerdasan. Menurutnya, ketahanan pangan yang buruk dapat berdampak buruk pada generasi mendatang, menyebabkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif.

"Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera," ujar Prof. Rokhmin Dahuri membawakan tema "Pembangunan Kedaulatan Pangan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045." 

Lebih jauh, beliau mengutip pernyataan Prof. Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI pertama, yang mengungkapkan bahwa “Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa” saat peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor pada 27 April 1952. 

“Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Prof. Rokhmin Dahuri juga mengingatkan pentingnya memperbaiki kinerja sektor pangan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor harus segera diatasi agar Indonesia tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi penyuplai pangan dunia.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan yang ada untuk meningkatkan kinerja sektor pangan dan mencapai kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

Swasembada pangan atau kedaulatan pangan memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi berbagai tantangan, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

"Pangan adalah sektor yang sangat strategis dalam menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan dan berdaulat sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045," ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Beliau menjelaskan nilai strategis dan urgensi swasembada pangan (kedaulatan pangan) bagi bangsa Indonesia serta peran strategis pangan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang semakin pesat, permintaan akan pangan pun terus mengalami peningkatan. Hal ini memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan pangan global.

Sedangkan, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan suplai pangan global antara lain, (1). Alih fungsi lahan pertanian, (2). Triple Ecological Crisis (Perubahan Iklim Global, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, dan Pencemaran), (3). Meningkatnya tensi geopolitik (Perang Rusia vs Ukraina, Genosida Israel terhadap Palestina, dan Rivalitas China vs AS), (4). Negara-negara produsen pangan (seperti Rusia, India, dan Vietnam) mulai membatasi ekspor pangannya demi mengamankan ketahanan pangan bangsanya di tengah risiko global (global uncertainties).

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pangan untuk mencapai swasembada dan bahkan berpotensi untuk menyuplai pangan ke dunia. Namun, kinerja sektor pangan Indonesia saat ini masih jauh dari optimal. "Untuk itu, perlu adanya pembenahan dalam sektor ini agar Indonesia bisa mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di masa depan," tegasnya.

Status Ketahanan Pangan dan Gizi Bangsa Indonesia

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu menyampaikan, untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada. 

"Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan meningkatkan kinerja sektor pangan, Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang kokoh demi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa," katanya.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan status ketahanan pangan dan gizi bangsa Indonesia dalam konteks pembangunan kedaulatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Provinsi, 2023, dari 34 provinsi di Indonesia: Sangat Tahan: 55,88%, Tahan: 29,41%, Agak Tahan: 8,82%, Rentan: 5,88%

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi pangan, masih terdapat masalah gizi yang signifikan di beberapa wilayah. Yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). 

Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation). "Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, biaya yang diperlukan orang Indonesia  untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut
berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB). (FAO, 2020).

"Atas dasar perhitungan tersebut; ada
183,7 juta orang (68% total penduduk) yang tidak mampumemenuhi biaya tersebut," katanya.

Potensi dan Tingkat Pemanfaatan (Produksi) Bahan Pangan di Indonesia

Definisi Pangan (UU No.18/2012 tentang Pangan): Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Permasalahan dan Tantangan Ketahanan Pangan

1. Kondisi Ekonomi Petani dan Nelayan: Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan, dan produsen pangan lainnya masih dalam kondisi miskin. Rata-rata upah buruh nasional pada Agustus 2024 adalah Rp. 3,27 juta, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati rata-rata gaji terendah kedua menurut lapangan usaha secara nasional.

2. Usaha Pangan Tradisional: Sebagian besar usaha pangan masih bersifat tradisional dan tidak menerapkan prinsip-prinsip modern seperti economy of scale, Integrated Supply Chain Management System, teknologi mutakhir, dan pembangunan ramah lingkungan.

3. Minim Kerjasama dengan UMKM: Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.

4. Distribusi Keuntungan: Porsi keuntungan terbesar dalam usaha sektor pangan tidak dinikmati oleh petani dan nelayan, tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.

5. Hilirisasi Rendah: Hilirisasi komoditas pangan masih rendah; sebagian besar bahan pangan diekspor dalam bentuk raw materials yang memiliki nilai tambah rendah.

6. Alih Fungsi Lahan: Luas lahan pertanian dan lahan usaha semakin menyusut akibat alih fungsi lahan, menyebabkan penurunan economy of scale dan volume produksi yang terancam.

7. Kesulitan Akses Produksi: Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi yang berkualitas dan harga relatif murah.

8. Keterbatasan Bibit dan Pakan: Produksi bibit dan benih unggul serta pakan berkualitas tidak mencukupi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha pangan.

9. Pasar dan Harga: Tidak ada jaminan pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM.

10. Infrastruktur Pertanian: Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih kurang memadai.

11. Mafia Pangan: Keberadaan mafia pangan yang hanya ingin impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

12. Dampak Perubahan Iklim Global: Dampak perubahan iklim global seperti peningkatan suhu bumi, gelombang panas, cuaca ekstrem, kenaikan muka laut, dan bencana alam lainnya.

13. Kredit Perbankan: Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat.

14. Kualitas SDM: Kualitas sumber daya manusia (knowledge, skills, dan etos kerja) relatif masih rendah, dan mengalami penuaan (aging-agricultural population).

15. Kebijakan Politik-Ekonomi: Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

Suku Bunga Pinjaman Negara Asean

Prof Rokhmin Dahuri meminta perbankan untuk terus memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia, diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah,” katanya.

Ia menjelaskan, dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen.

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen).

“Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebutnya mm.

Duta Besar Kehormatan Jeju Island dan Busan Metropolitan City memaparkan berbagai strategi untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan di Indonesia, yang melibatkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyusunan Big Data

Pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat dan lengkap mengenai sektor pangan, termasuk luas lahan pertanian, produksi, konsumsi, serta neraca stok pangan, untuk memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.

2. Mempertahankan Lahan Pertanian dan Perikanan

Implementasi kebijakan yang konsisten dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) sesuai dengan UU No. 41/2009, serta penetapan lahan pertanian abadi dan pelaksanaan reforma agraria untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan perikanan.

3. Intensifikasi Ramah Lingkungan

Menggunakan teknologi dan metode ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas, seperti pemilihan bibit unggul, pakan berkualitas, serta teknologi pengendalian hama dan penyakit yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

4. Pembukaan Lahan Baru (Ekstensifikasi)

Pengembangan lahan di luar Jawa serta pemanfaatan lahan terlantar untuk mendukung kebutuhan pangan, dengan memperhatikan spesies dan komoditas yang cocok dengan agroklimat setempat sesuai dengan RTRW.

Pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim serta penerapan teknologi cerdas dalam pertanian untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam lainnya.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung perekonomian yang berbasis pada sektor pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan

5. Diversifikasi Budidaya dengan Varietas Pangan Baru

Pengembangan teknologi pemuliaan tanaman dan penggunaan nanoteknologi untuk memperkenalkan varietas baru yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama sumber karbohidrat non-beras seperti sorgum, sagu, dan porang.

6. Skala Ekonomi yang Optimal

Setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonomi yang layak, dengan contoh yang jelas terkait kebutuhan luas lahan atau jumlah hewan untuk mencapai efisiensi dalam usaha pertanian atau perikanan.

7. Revitalisasi dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti irigasi, bendungan, pelabuhan perikanan, serta infrastruktur umum yang mendukung pengembangan sektor pangan dan perikanan.

8. Pengendalian Pencemaran

Tindakan untuk mengurangi dampak pencemaran yang dapat merusak ekosistem dan produktivitas sektor pangan.

9. Konservasi Ekosistem Hutan dan Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai)

Upaya untuk melestarikan ekosistem hutan dan memastikan kelestarian DAS sebagai bagian dari strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

10. Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim serta penerapan teknologi cerdas dalam pertanian untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam lainnya.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung perekonomian yang berbasis pada sektor pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Strategi Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan

Peningkatan volume produksi dalam sektor pertanian dan perikanan memang menjadi kunci utama untuk mendukung kedaulatan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan strategi nasional untuk mencapai peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas tinggi, dengan harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan.

Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Umbi-Umbian, dll): Bibit dan benih unggul, Pupuk (organik dan non-organik, Pestisida, Obat-obatan, Alsintan (alat dan mesin pertanian).

Ketersediaan bibit dan benih unggul, serta produk pendukung lainnya seperti pupuk (organik dan non-organik) dan pestisida yang aman dan efektif, sangat penting untuk memastikan hasil pertanian yang optimal. Penggunaan alat-alat pertanian modern (alsintan) juga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Hortikultura: Bibit dan benih unggul, Pupuk (organik dan non-organik), Pestisida, Obat-obatan, Alsintan (alat dan mesin pertanian).

Pengembangan bibit dan benih unggul dalam sektor hortikultura, yang mencakup buah-buahan dan sayuran, penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian hortikultura. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian dalam pengelolaan lahan hortikultura bisa mengurangi kerugian serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Perkebunan: Bibit dan benih unggul, Pupuk (organik dan non-organik), Pestisida, Obat-obatan, Alsintan (alat dan mesin pertanian).

Sektor perkebunan (seperti kelapa sawit, kopi, kakao) memerlukan pemilihan bibit unggul dan penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan perkebunan. Ini termasuk juga pengelolaan pupuk yang ramah lingkungan dan penggunaan alat serta mesin yang efisien.

Peternakan: Bibit dan benih unggul, Pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, Growth stimulant, Obat-obatan, Alsintan (alat dan mesin peternakan).

Peningkatan produksi peternakan membutuhkan bibit unggul serta pakan berkualitas yang dapat mendukung pertumbuhan ternak secara optimal. Selain itu, teknologi dalam pemantauan kesehatan ternak dan pengelolaan pakan yang efisien juga perlu diterapkan.

Perikanan Budidaya: Bibit dan benih unggul, Pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, Growth stimulant, Obat-obatan, Alsintan (alat dan mesin perikanan).

Pengembangan benih ikan unggul dan pakan yang tepat guna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya perikanan. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pengolahan pakan atau sistem monitoring kualitas air dalam kolam juga perlu diterapkan untuk memaksimalkan hasil.

Perikanan Tangkap: Kapal ikan, Alat penangkapan (fishing gears), Mesin kapal dan suku cadangnya, Energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), Alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), Perbekalan melaut.

Peralatan tangkap yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan kapal ikan modern dengan peralatan canggih (misalnya GPS, fish finder), sangat penting untuk memastikan kegiatan penangkapan ikan yang efisien dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, ketersediaan bahan bakar yang terjangkau serta pengelolaan alat dan mesin yang optimal turut menunjang keberlanjutan sektor perikanan tangkap.

Tujuan dan Manfaat

1. Produktivitas dan Produksi: Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan perikanan secara keseluruhan.

2. Kualitas Produk: Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan pasar domestik dan global.

3. Keberlanjutan: Mendukung praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

4. Daya Saing: Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan di pasar internasional dengan harga yang kompetitif.

5. Pemenuhan Kebutuhan: Memastikan ketersediaan sarana produksi yang mencukupi untuk mendukung kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan.

Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan secara signifikan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkontribusi pada ketahanan pangan global.

Langkah Strategis Pengelolaan Konsumsi

Pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan yang efektif memang sangat penting untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu memaparkan langkah-langkah strategis pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan di Indonesia untuk memastikan produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik secara berkelanjutan:

1. Pengurangan Konsumsi Beras dan Diversifikasi Pangan Non-Beras.

Mengurangi konsumsi beras dan mengalihkan sebagian konsumsi pangan ke alternatif non-beras seperti sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, dan porang dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas utama. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih beragam dan tidak tergantung pada impor.

2. Menghentikan Impor Gandum dan Meningkatkan Industri Pengolahan Pangan Loka.

Indonesia saat ini adalah importir gandum terbesar kedua di dunia dengan rata-rata impor sebesar 12,5 juta ton per tahun, yang menghabiskan devisa sekitar 4 miliar dolar AS per tahun.

Memperkuat dan mengembangkan industri pengolahan pangan berbasis bahan lokal seperti sagu, yang dapat digunakan untuk membuat mi, roti, dan produk sejenisnya, menggantikan ketergantungan pada gandum.

Mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita (saat ini konsumsi beras Indonesia adalah 110 kg/kapita, jauh di atas rata-rata dunia yaitu 50 kg/kapita). Secara bersamaan, mendorong diversifikasi konsumsi dengan pangan non-beras seperti sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, porang, dan lainnya.

Dengan mengurangi ketergantungan pada impor gandum yang menghabiskan devisa, kita dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti sagu dan komoditas pangan lainnya. Sagu, misalnya, dapat digunakan untuk menggantikan gandum dalam pembuatan mie, roti, dan produk lainnya, yang dapat memperkuat kemandirian pangan dan industri pengolahan makanan dalam negeri.

3. Memperkuat Industri Peternakan Sapi dan Meningkatkan Konsumsi Ikan

Indonesia mengimpor sekitar 800.000 ekor sapi per tahun dan puluhan ribu ton daging sapi. Untuk mengurangi impor, usaha peternakan sapi lokal perlu diperkuat.

Meningkatkan konsumsi ikan sebagai alternatif sumber protein. Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia sebesar 115 juta ton per tahun, namun baru sekitar 20% yang dimanfaatkan.

Dengan memanfaatkan potensi perikanan Indonesia yang besar, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging sapi yang sangat tinggi. Mengembangkan usaha peternakan sapi di dalam negeri, serta meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein alternatif, akan membantu memperbaiki ketahanan pangan dalam jangka panjang.

4. Mengurangi Food Waste dan Food Wastage

Indonesia merupakan negara dengan tingkat food wastage terbesar kedua di dunia (20%), setelah Arab Saudi (FAO, 2022). Indonesia juga memiliki tingkat pemborosan pangan yang sangat tinggi, yang menyebabkan kerugian besar bagi ketahanan pangan negara. 

Mengurangi pemborosan ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pangan yang lebih efisien, baik dalam tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi, dapat membantu mengurangi kesenjangan antara permintaan dan produksi pangan.

Perlu adanya kesadaran masyarakat dan kebijakan nasional untuk mengurangi pemborosan pangan melalui edukasi, peningkatan distribusi, dan sistem pengelolaan makanan yang efisien.

5. Potensi Pengganti Beras: Hanjeli sebagai Alternatif

Hanjeli (Coix lacryma-jobi) adalah contoh pangan lokal yang kaya manfaat dan dapat menjadi alternatif yang baik. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, protein, lemak nabati, dan kalsium, hanjeli memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan

Komposisi Nutrisi Hanjeli (per 100 gram): Karbohidrat: 76,4% (lebih rendah dari beras, yaitu 87,7%).Protein: 14,1% (lebih tinggi dari beras, yaitu 8,8%). Kalsium: 54 mg (lebih tinggi dari beras, yaitu 18 mg).

Hanjeli memiliki indeks glikemik rendah (<50), sehingga cocok untuk penderita diabetes atau program diet.

Varietas hanjeli seperti *Watani* memiliki waktu panen 4-5 bulan dan produksi meningkat dari 2 ton menjadi 6 ton per hektar, menjadikannya alternatif pangan potensial.

Selain itu, indeks glikemiknya yang rendah menjadikannya pilihan yang baik bagi penderita diabetes atau mereka yang menjalani program diet. Oleh karena itu, pemanfaatan pangan lokal ini, yang dapat tumbuh dalam waktu relatif singkat dan memiliki produktivitas tinggi, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor, seperti beras dan gandum.

Langkah-langkah ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan keberlanjutan produksi pangan di Indonesia.

Dengan strategi ini, kata Prof Rokhmin Dahuri, Indonesia dapat mengelola konsumsi pangan secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pangan lokal. "Langkah ini akan mendukung ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan, serta menggerakkan Indonesia menuju kedaulatan pangan nasional yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Mewujudkan Daya Saing Global

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan pentingnya penguatan dan pengembangan industri pengolahan pangan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Menurutnya, revitalisasi dan hilirisasi industri pangan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pasar internasional yang semakin kompetitif.

Ia menekankan perlunya pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali untuk beberapa komoditas pangan tertentu. Hal ini bertujuan untuk membuat produk olahan pangan Indonesia dapat bersaing di pasar global. 

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan benchmark dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki. "Dengan benchmark ini, kita bisa mengetahui di mana posisi kita dan apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan daya saing produk olahan pangan kita," ujarnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja subsistem sarana produksi, industri pengolahan, dan distribusi pangan. Menurutnya, setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi melalui kualitas unggul, harga yang relatif murah, dan volume produksi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.

“Upaya semaksimal mungkin harus dilakukan untuk memastikan komoditas dan produk olahan pangan Indonesia mampu menguasai pasar domestik. Ini bisa dilakukan melalui promosi, insentif, dan diplomasi yang kuat. Selain itu, pasar ekspor juga harus diperkuat dengan mendalami pasar yang sudah ada dan mengembangkan pasar ekspor baru,” ujarnya.

Penguatan Sistem Logistik Pangan Nasional

Salah satu elemen penting dalam pengembangan sektor pangan, menurut Prof. Rokhmin Dahuri, adalah penyempurnaan sistem logistik pangan nasional. Pembangunan atau revitalisasi sistem logistik yang efisien akan memastikan distribusi komoditas pangan dan produk olahan ke pasar domestik dan pelabuhan ekspor menjadi lebih cepat, murah, dan aman.

Beliau menambahkan, infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan juga perlu dioptimalkan. Hal ini mencakup pengembangan gudang, cold storage, dan pabrik es yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah di Indonesia. Tidak hanya itu, sarana transportasi untuk distribusi komoditas dan produk pangan juga harus diperkuat agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan pentingnya pembangunan dan penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional (SISLOGPANGNAS) untuk mempercepat, memperlancar, dan mengefisienkan distribusi komoditas pangan dari sentra produksi ke pasar domestik maupun pelabuhan ekspor. Strategi ini meliputi:

1. Revitalisasi Infrastruktur: Gudang penyimpanan, Cold storage, Pabrik es sesuai kebutuhan wilayah.

2. Pengembangan Sarana Transportasi: Distribusi yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dengan efisien.

3. Digitalisasi: Pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari SISLOGPANGNAS.

“Digitalisasi dalam konektivitas logistik pangan juga menjadi bagian integral dari sistem logistik pangan nasional (SISLOGPANGNAS) yang perlu dikembangkan agar lebih efisien dan transparan,” tambahnya.

Kebijakan Ekspor-impor Pangan 

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, kebijakan ekspor-impor pangan harus mengutamakan kepentingan nasional, yakni kedaulatan pangan Indonesia. Ia juga mengusulkan adanya perubahan kebijakan yang lebih mendukung sektor pangan, seperti pengurangan subsidi input usaha on-farm, khususnya pada tanaman pangan pokok, dan menggantinya dengan “double subsidy” untuk output pertanian.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kebijakan kredit perbankan yang lebih ramah bagi sektor pangan, dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Hal ini bertujuan untuk mendorong sektor pangan yang masih belum kompetitif untuk lebih berkembang.

“Iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif akan sangat membantu sektor pangan untuk berkembang pesat dan meningkatkan kedaulatan pangan kita,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Dengan berbagai upaya tersebut, revitalisasi dan pengembangan sektor industri pengolahan pangan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia) itu memaparkan langkah strategis revitalisasi dan pengembangan industri pengolahan pangan guna meningkatkan daya saing produk pangan nasional di tingkat global. Hal ini disampaikan dalam rangka mendorong kedaulatan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan, kecuali komoditas tertentu, harus dimaksimalkan untuk memastikan produk olahan pangan Indonesia mampu bersaing di pasar global. Beliau menegaskan pentingnya benchmarking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik, seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki.

Dengan langkah ini, Indonesia diyakini mampu menghasilkan produk olahan pangan yang memiliki: 1. Kualitas unggul (top quality), 2. Harga yang kompetitif, 3. Volume produksi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran

Prof. Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya memperkuat pemasaran domestik dan internasional dengan berbagai cara, seperti: Promosi intensif, Penyediaan insentif ekonomi, Pengembangan diplomasi pasar.

"Langkah ini bertujuan agar produk olahan pangan Indonesia dapat menguasai pasar domestik sekaligus memperluas pasar ekspor ke negara-negara pelanggan lama (existing importers) dan negara-negara baru (emerging importers)," ujarnya.

Selain penguatan logistik dan industri, Prof. Rokhmin Dahuri menyarankan adanya kebijakan politik-ekonomi yang mendukung kedaulatan pangan nasional, antara lain:

1. Prioritaskan kepentingan nasional dalam kebijakan ekspor-impor pangan.

2. Kurangi dan hentikan subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti dengan “double subsidy” untuk hasil produksi (output).

3. Penyediaan skim kredit perbankan khusus dengan suku bunga rendah dan persyaratan lunak untuk sektor pangan.

4. Menciptakan iklim investasi dan Ease of Doing Business (EoDB) yang kondusif.

Dengan langkah-langkah ini, Prof. Rokhmin Dahuri optimistis Indonesia dapat memperkuat industri pengolahan pangan serta sistem logistik yang efisien untuk mencapai kedaulatan pangan nasional yang berdaya saing global. 

"Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, tetapi juga memajukan ekonomi nasional secara berkelanjutan," kata Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Editor: Husnie