ASKARA  – Indonesia mengalami penurunan 4% kelas menengah, meskipun kelompok ini menyumbang 80% konsumsi nasional. Kondisi ini berdampak pada sektor ritel yang melemah, di mana pertumbuhan ekonomi 5% dinilai belum cukup menopang perputaran perdagangan. Inflasi yang tinggi sejak 2022 semakin menekan daya beli masyarakat, terutama di kelas bawah dan menengah.

Dalam acara Kopdar Kamajaya Business Club (KBC) Jakarta dan sekitarnya, Sabtu (22/2), Retail & Consumer Strategist Yongky Susilo mengungkap fenomena "Mantab" yang terjadi sejak kuartal keempat 2023, mengindikasikan daya beli masyarakat yang melemah. Menurutnya, inflasi barang konsumsi lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan, sehingga kelas atas memilih menahan pengeluaran dan meningkatkan tabungan sejak 2024.

Yongky mengutip data Bank Dunia dan BPS yang mencatat bahwa populasi kelas menengah Indonesia melonjak menjadi 131 juta jiwa, dengan pertumbuhan 7 juta per tahun sejak 1999. Namun, pertumbuhan sektor ritel melambat sejak 2023 akibat kenaikan harga BBM, inflasi, serta ketidakpastian politik menjelang Pemilu. "Jika konsumsi masyarakat dan pengusaha melemah, ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Ketua Kamajaya Bisnis Club, Fransiscus Go, menambahkan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap, di mana pertumbuhan ekonomi melambat setelah mencapai pendapatan menengah tanpa mampu naik ke tingkat pendapatan tinggi. Ia menyoroti tantangan utama yang dihadapi kelas menengah, yaitu keterbatasan akses terhadap pekerjaan berkualitas, stagnasi upah yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, serta minimnya inovasi di sektor industri dan jasa.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia berpotensi mengalami consumer boom kedua pada 2030, dengan PDB per kapita diproyeksikan meningkat dari 5.000 USD menjadi 10.000 USD. Hal ini didorong oleh hilirisasi industri dan investasi besar dari dalam maupun luar negeri. "Era of plenty akan menciptakan kelas menengah baru dengan daya beli lebih tinggi," ungkap Yongky. Ia juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir telah mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam paparannya, Yongky membahas perubahan perilaku konsumen sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Ia mencatat bahwa meskipun tren belanja digital meningkat selama pandemi, e-commerce justru mengalami penurunan setelah 2022. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2023, total kunjungan ke lima platform utama e-commerce turun 14,68%, dengan Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak mengalami penurunan signifikan, sementara Lazada mengalami kenaikan tipis.

Sebagai solusi, Yongky menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendorong kewirausahaan dan inovasi, serta memberikan insentif bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, menghapus pungli yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi, serta mengendalikan impor ilegal yang melemahkan industri dalam negeri.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari Bank Dunia, IMF, dan ADB yang berkisar 5%, Yongky menantang pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan hingga 8%. Ia juga menegaskan bahwa judi online yang mencapai Rp900 triliun harus dihentikan karena merugikan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan pajak yang terlalu kompleks dinilai dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlemah sektor usaha kecil dan menengah.

Meski saat ini kelas menengah mengalami tekanan ekonomi, optimisme tetap ada dengan peluang pertumbuhan di masa depan. Pelaku usaha dan pemerintah perlu beradaptasi dengan tren baru serta menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada sektor produktif agar kelas menengah dapat kembali menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.