ASKARA-Masyarakat Indonesia diprediksikan mengalami kesulitan lebih parah selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Pasalnya,  selain menurunnya daya beli masyarakat sejak 2024, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto semakin memperburuk kondisi perekonomian  masyarakat, khususnya semakin menurunnya daya beli.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Salamudin Daeng pada Dialektika Demokrasi bertajuk “Antisipasi Lonjakan Sembako Jelang Puasa”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).  Selain Salamudin. Pembicara lainnya anggota komisi VI DPR Herman Khaeron dan   Direktur Bulog Prihasto Setyanto. Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen(KWP) dengan kerjasama Biro Pemberitaan Setjen DPR RI itu 

“Sebetulnya bulan puasa tahun ini saya perkirakan mungkin masyarakat Indonesia akan lebih menderita daripada masa-masa sebelumnya. Lebih kere lagi,” ujarnya..  

Menurut pengamat ekonomi, Salamuddin Daeng, penurunan daya beli yang terjadi sejak awal tahun akan berdampak signifikan, bahkan lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan pada 2024, Indonesia menghadapi deflasi yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut, dari April hingga September. Dalam situasi  yang menyebabkan penurunan harga barang secara umum itu,  tidak ada kebijakan yang berhasil mengatasi kondisi tersebut dan mengubahnya menjadi inflasi.

"Apalagi jika kita mengacu pada data survei BPS yang menyebut bahwa inflasi di bulan Januari itu sama dengan 2020 ini adalah yang terendah dan tidak ada kenaikan harga apapun,” ungkapnya. 

Menurut dia, jika deflasi ini berlanjut, masyarakat mungkin akan mengurangi pembelian bahan pangan, yang berdampak langsung pada kondisi kesejahteraan mereka.

Atas dasar itu, Salamuddin pun menyarankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Lebaran adalah dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) atau program perumahan murah. 

“Pemangkasan begini menderita lagi kita. Makanya harus diubah skemanya dari pemangkasan APBN diubah menjadi uang beredar di masyarakat bisa  tidak. Dan tidak usah mikir proyek yang gede-gede dulu maksudnya proyek ya pasti ditangani lah oleh pemerintah ini tapi bagaimana mempercepat velocity aliran uang ke bawah,” katanya (dry)