ASKARA - Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Beberapa langkah pemerintahannya dianggap dapat meningkatkan ketidakpuasan publik, yang berpotensi memicu gejolak sosial.

Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya

Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah pemangkasan anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah. Pemotongan ini bertujuan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak perlu, seperti perjalanan studi dan seminar yang berlarut-larut. Namun, langkah ini juga berdampak pada layanan publik vital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pengurangan anggaran lebih dari 50%, yang dikhawatirkan akan menghambat kemampuan mereka dalam memberikan peringatan dini bencana alam. Selain itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta Kementerian Pekerjaan Umum juga terkena dampak signifikan, yang dapat mengganggu operasi penting dan pemeliharaan infrastruktur. (The Australian)

Peran Militer dalam Pemerintahan

Presiden Prabowo, dengan latar belakang militer, telah memperluas peran militer dalam pemerintahan sipil. Beberapa perwira militer ditempatkan dalam posisi sipil, dan proyek-proyek seperti program makan gratis di sekolah serta inisiatif pertanian dikelola oleh militer.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan legislasi yang memungkinkan perwira militer aktif menduduki posisi senior di pemerintahan. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam politik Indonesia, mengingat sejarah "dwi fungsi" militer pada era Orde Baru.(Reuters)

Kebijakan Ekonomi yang Berubah-ubah

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo menunjukkan ketidakstabilan kebijakan. Contohnya, perubahan mendadak dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sikap kontroversial terkait klaim China atas Laut China Selatan.

Meskipun demikian, program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil mendapatkan apresiasi luas, berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap presiden, mencapai 80,9%. (The Guardian)

Respon Publik dan Potensi Gejolak

Meskipun terdapat kebijakan yang menuai kritik, popularitas Presiden Prabowo tetap tinggi. Namun, pengamat politik mengingatkan bahwa akumulasi ketidakpuasan akibat kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dapat memicu gejolak sosial.

Faktor-faktor seperti tingkat keparahan krisis, kesolidan oposisi dan gerakan rakyat, respons pemerintah terhadap kritik, serta dukungan militer dan aparat keamanan akan sangat menentukan apakah ketidakpuasan tersebut dapat berkembang menjadi gerakan revolusioner.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dipicu oleh kombinasi ketidakpuasan rakyat dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebebasan demokratis. (Dwi Taufan Hidayat)