ASKARA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Wiralodra menggelar seminar nasional bertema tata kelola pemerintahan pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah pasca pilkada untuk mewujudkan good government and clean government di era digitalisasi pada Kamis, 30 Januari 2045.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI serahkan Perjuangan, Prof. Dr. Ir.  Rokhmin Dahuri, MS menjadi salah satu pembicara utama bersama H. Deddi Mulyadi, SH., MM (Gubernur Provinsi Jawa Barat Terpilih),  Dr. Fahri Bachmid, M.H  (Pakar Hukum Tata Negara), Alfiansyah Bustomi Komeng (Anggota DPD RI) dan Lucky Hakim, S.E (Bupati Indramayu Terpilih).

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri membahas beberapa topik penting terkait tata kelola pemerintahan daerah, terutama tentang bagaimana Kabupaten Indramayu dan Provinsi Jawa Barat dapat membangun wilayah mereka untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan berimbang.

"Ada empat syarat agar suatu wilayah dapat maju, adil, makmur, dan mandiri, baik pada level kabupaten kota, provinsi maupun negara," ujar Prof Rokhmin Dahuri mengambil tema "Peta Jalan Pembangunan Menuju Kabupaten Indramayu dan Provinsi Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan ".
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu menyebutkan beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi:

Pertama, Punya Peta Jalan Pembangunan

Setiap wilayah perlu memiliki rencana yang jelas, yaitu peta jalan pembangunan, untuk mengarahkan langkah-langkah pembangunan secara terstruktur dan berkelanjutan. Ini mencakup visi, misi, tujuan, serta strategi yang akan ditempuh untuk mencapai pembangunan yang diinginkan. 

Dengan peta jalan ini, pengelolaan sumber daya bisa dilakukan dengan tepat dan mengarah pada kemajuan yang diinginkan. Bukan hanya hanya peta jalan tapi harus holistik atau komprehensif yang benar.

Kedua, Dilaksanakan Secara Berkesinambungan

Pembangunan tidak bisa berhenti hanya pada fase awal. Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa terputus, dengan evaluasi berkala agar tetap berada di jalur yang benar.

Kesinambungan ini penting agar pembangunan dapat memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan. Tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga mencakup jangka panjang. 

"Jangan seperti di era reformasi ini. Setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti Bupati, ganti gubernur berubah kebijakannya. Itulah yang dimaksud dengan tari poco-poco," kata Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.

Ketiga, Pengembangan Kompetitif Ekspansi

Wilayah harus mampu mengembangkan potensi dan keunggulannya secara kompetitif. Ini mencakup pengembangan sektor ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Wilayah yang berkembang harus mampu bersaing dengan wilayah lain dan terus melakukan ekspansi. Dengan cara ini, daerah dapat menarik investasi, mengembangkan sumber daya manusia, dan menciptakan lapangan kerja baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Mempunyai Iman dan Takwa (Imtak) yang Kokoh

Aspek spiritual dan moral juga penting. Masyarakat yang memiliki iman dan takwa yang kokoh akan memiliki etika kerja yang baik, semangat gotong royong, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan wilayah.

Masyarakat yang kuat dalam segi spiritualitas dan moralitas akan lebih mudah bersatu untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama. Iman dan takwa menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan makmur, serta menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter bangsa yang kokoh.

Dengan memenuhi keempat syarat ini, suatu wilayah diharapkan dapat menjadi lebih maju, adil, makmur, dan mandiri. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada aspek moral, spiritual, dan keberlanjutan. 

"Dengan landasan yang kuat, suatu wilayah akan mampu melangkah lebih jauh menuju kemajuan yang lebih baik," ujarnya.

Ada 4 hal yang terangkum dalam peta jalan pembangunan suatu wilayah. Yaitu: 1. Harus dilakukan transformasi struktural ekonomi. Yaitu ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam mentah, tidak hanya memanen, menambang  tapi dikelola ke industri pengolahan atau industri manufaktur.

Jadi, selama kabupaten Indramayu, kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, ekonominya hanya tergantung pada sumber daya alam mentah tidak mungkin akan maju.

Prof. Rokhmin Dahuri berharap Kabupaten Indramayu dan Provinsi Jawa Barat dapat mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Punya SDM unggul. Cirinya punya kompeten jangan melempem tidak punya keahlian. 

"Jika Indramayu, Jawa Barat, Indonesia ingin maju kita harus punya SDM unggul.  Cirinya dia kompeten, jangan melempem, tidak punya keahlian," tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu.

Kemudian, dia harus kreatif, inovatif, punya etos kerja tinggi, rajin, kerja keras, kolaboratif jangan saling iri dan dengki. Namun yang terpenting, menurut nya, punya akhlak mulia, karena walaupun punya produktivitas yang dimiliki seseorang kalau akhlak nya bobrok bukan menjadi positif bagi suatu wilayah tapi akan negatif.

3. Pengembangan kompetitif ekspansi, harus cerdas, berakhlak mulia. Jika suatu wilayah bisa maju kalau membangun keunggulan kompetitif yang paling mudah, murah dan cepat.

Seperti yang disampaikan oleh Michael Porter dari Harvard Business School, konsep "kompetitif ekspansi" memang sangat terkait dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah atau negara. 

Porter mengembangkan teori yang dikenal sebagai Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage), yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan atau wilayah dapat unggul dalam persaingan global dengan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan yang dimilikinya.

Keunggulan komparatif yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kemampuan wilayah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada dengan cara yang lebih efisien dan inovatif dibandingkan dengan wilayah lain. 

4. Mempunyai iman dan takwa (imtak) yang kokoh. 

Wakil Ketua Dewan Pakar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu menekankan pentingnya imtak yang kokoh bagi pemimpin daerah atau negara. Menurut beliau, pemimpin yang tidak memiliki imtak yang kuat cenderung tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, serta lebih fokus pada pencitraan daripada pelayanan yang sebenarnya kepada masyarakat.

Dalam Islam, keimanan terhadap hari akhir (Hari Kiamat) adalah pokok ajaran yang mengajarkan umat untuk menjaga akhlak dan perilaku mereka. Keimanan ini mendorong setiap individu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, karena mereka yakin bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT pada hari kiamat.

Karena menurut Al-Qur'an surat Al Hajj ayat 60, Allah SWT mengingatkan kita tentang sikap orang yang tidak beriman kepada kehidupan setelah mati (akhirat). Ayat tersebut menggambarkan akibat yang mungkin terjadi pada seseorang yang tidak mempercayai hari kiamat, yaitu perilaku dan akhlak yang buruk.

"Sesungguhnya kamu dulu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka rasakanlah balasan dari apa yang kamu keragukan itu." (QS. Al-Hajj: 60)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang mengingkari kebangkitan atau kehidupan setelah mati, terutama dalam konteks hari kiamat, akan merasakan akibatnya. Keingkaran tersebut berdampak pada moralitas dan perilaku mereka. 

Jika seseorang tidak mempercayai adanya pertanggungjawaban setelah mati, maka dia mungkin akan berperilaku sewenang-wenang, tidak memiliki pedoman hidup yang benar, dan tidak takut berbuat salah karena merasa tidak ada hukuman yang menanti di akhirat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak beriman terhadap kehidupan setelah mati dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa tanggung jawab moral dan etika, yang kemudian tercermin dalam akhlaknya yang buruk. 

Sebaliknya, orang yang beriman akan cenderung memiliki akhlak yang baik, karena mereka tahu bahwa segala tindakan mereka di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Imtak yang kokoh dianggap sebagai landasan moral dan etika yang penting untuk memastikan bahwa pemimpin bekerja dengan integritas dan dedikasi untuk kebaikan bersama. 

Dengan demikian, pemimpin yang memiliki imtak yang kuat diharapkan dapat membawa perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan bagi wilayah yang dipimpinnya.

"Perhatikan orang yang tidak percaya hari akhirat tercermin tidak shalat, pembohong, munafik. Maka pemimpin daerah atau negara yang tidak punya imtak yang kokoh pasti munafik dan kerjanya pencitraan," tegasnya.

Syarat SDM Unggul 

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu mengatakan, SDM yang unggul syaratnya ada lima. Pertama, pendidikan harus berkualitas, dan  berkelas dunia. Secara kuantitas rakyat Indramayu yang sudah mencapai usia pendidikan harus berpendidikan.

Kedua, pelayanan kesehatan yang prima. Jangan orang sakit datangnya ke dukun terus. Minimal ke puskesmas. Dan pelayanan juga mencakup gizi. 

"Presiden Prabowo melaksanakan MBG (Makan Bergizi Gratis) diharapkan dilakukan hanya 5 tahun, setelah itu secara simultan menciptakan lapangan kerja," imbuhnya.

Kenapa anak-anak Indonesia stunting nya 21%, gizi buruk 60%? Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan bahwa tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan yang melanda sebagian besar keluarga.  

Ketidakmampuan untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan yang baik menyebabkan anak-anak. Tetap kalau orang tuanya makmur dan kaya tidak perlu diajarkan gizi sehat, bagaimana makan bergizi yang baik.

"Menurut Bank Dunia 40% rakyat Indonesia atau 112 juta itu miskin. Kalau versi BPS yang miskin 3% saja yaitu 26 juta. Tapi garis kemiskinannya terlalu rendah," katanya.

Ketiga, stabilitas politik yang damai. Syaratnya hukum harus ditegakkan berdasarkan kebenaran dan keadilan, bukan tajam kebawah tumpul keatas.

Rules of law berdasarkan kebenaran dan keadilan; Azas Meritokrasi; Iklim Investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif Good Governance.

"Lihatlah Rasulullah SAW berujar, andaikan putri kesayanganku Fatimah mencuri maka aku sendiri yang memotong tangannya. Itulah Islam pedoman hidup yang sempurna yang diturunkan oleh Allah," terangnya.

Selanjutnya, ada azas peritokrasi, orang yang berkompeten, inovatif, berakhlak mulia, itu yang dijadikan kepala dinas, menjadi kepala Bappeda. Jangan orang yang preman, bertato, pemabok yang dijadikan pejabat, pasti gagal.

Keempat, pemimpin yang kompeten, smart, good, dan strong.

Pemimpin harus ada kolaborasi dalam berbisnis yang baik. Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya tidak mempersulit pengusaha serta mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Menurut beliau, hal ini adalah syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha, investasi dan peluang bisnis dapat meningkat, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudahan dalam perizinan juga mendorong inovasi dan pengembangan sektor-sektor strategis, seperti industri, pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata, yang semuanya sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Iklim investasi Buruk 

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara empat variabel pertumbuhan ekonomi: investasi, ekspor, konsumsi, dan impor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, investasi dan ekspor harus lebih tinggi daripada konsumsi dan impor. 

Beliau mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia menghadapi situasi di mana konsumsi dan impor lebih besar daripada investasi dan ekspor. Kondisi ini dapat menyebabkan defisit perdagangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pabrik pabrik canggih dari Amerika memilih untuk pindah dari China ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Myanmar, dan Malaysia, sementara Indonesia kurang menarik bagi investasi tersebut.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dan telah melakukan beberapa langkah untuk menarik investasi asing, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti peraturan yang kurang jelas dan birokrasi yang rumit.

"Iklim investasi nya buruk sekali. Para pejabatnya ingin minta saham kosong, minta disogok, kalau tidak ada amplop tidak keluar izin. Itu yang membuat kita itu walau kaya dengan sumberdaya alam tidak dilirik oleh investor," kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Keempat, ketiga hal tersebut harus dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip blue ekonomi, green ekonomi,  yang sekarang menjadi basis intelijen .

Kelima, ekonomi Pancasila. Karena salah satu yang mengancam peradaban ini terutama di negara kapitalis seperti Amerika Serikat masalah utamanya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin.

Lalu Prof Rokhmin Dahuri menyoroti masalah ketidaksetaraan kekayaan di Amerika Serikat dan bagaimana sebagian kecil populasi yang kaya memiliki sebagian besar kekayaan negara.

"Bahwa 1% orang terkaya memiliki sekitar 99% dari kekayaan di Amerika, yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang signifikan. Karena itu pembunuhan, aborsi, narkoba merebak karena ketidakadilan," kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Joseph Stiglitz, seorang ekonom yang memenangkan Penghargaan Nobel dalam bidang Ekonomi pada tahun 2002.

Stiglitz juga menekankan bahwa ketidaksetaraan ini tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan dan struktur hukum yang memungkinkan kekayaan untuk terkonsentrasi pada segelintir individu. Kemudian, syarat kedua jika Indramayu, Jawa Barat, Indonesia ingin maju kita harus punya SDM unggul

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, pentingnya Blue Economy (Ekonomi Biru) dan Green Economy (Ekonomi Hijau),  Digital Economy (Industry 4.0), dan Pancasila, dalam pembangunan sektor-sektor seperti industri, pertanian, kelautan perikanan, dan pariwisata agar ramah lingkungan.

Blue Economy mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara Green Economy berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Dengan menerapkan konsep-konsep ini, diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil dan makmur," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Buku karya Ray Dalio, seorang investor dan penulis terkenal, dijadikan rujukan  dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks tersebut prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Dalio dalam bukunya, seperti "Principles: Life and Work," dapat memberikan panduan tentang bagaimana membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Dalio menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang mendalam. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembangunan Indonesia, terutama dalam upaya untuk mencapai good governance dan clean government.

Kelima, memiliki pemimpin yang berkompeten , baik dan tegas dengan keputusan yang telah disusun dengan baik.