Minggu, 12 Juli 2026 | 21:30
COMMUNITY

Moestopo Dorong Kebijakan Publik Berbasis Inovasi Digital

Moestopo Dorong Kebijakan Publik Berbasis Inovasi Digital
Foto bersama narasumber seminar terkait Strategi Indonesia Emas 2045 (Dok Moestopo)

ASKARA - Program Magister dan Doktor Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” di Kampus I Jakarta, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini mempertemukan pakar dan praktisi untuk merumuskan arah pembangunan, sekaligus membuka ruang dialog terkait tantangan dan peluang menuju Indonesia Emas.

Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saifulloh, M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi digital. Ia mengingatkan bahwa media digital merupakan inovasi disruptif yang dapat menimbulkan keresahan publik jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang matang. Ia mencontohkan Pemerintah Tiongkok yang memanfaatkan platform seperti TikTok sebagai jalur distribusi ekonomi, sekaligus mendorong pentingnya kurikulum pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan media digital.

Guru Besar FIA UI, Prof. Dr. Martani Huseini, MBA, dalam paparannya memaparkan delapan kriteria utama menuju Indonesia Emas 2045. Kriteria tersebut mencakup pengembangan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, keadilan dan pemerataan, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur berkualitas, keberlanjutan lingkungan, sistem politik demokratis, serta tata kelola pemerintahan inovatif. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi, membaca peluang serta risiko global, dan belajar dari pengalaman negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Ryantori, S.Sos., M.Si, menyoroti perumusan kebijakan publik dari perspektif internasional. Menurutnya, proses kebijakan harus melalui tahapan identifikasi masalah, analisis alternatif, pengambilan keputusan berbasis bukti, hingga kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa perspektif rasional, politis, kelembagaan, budaya, nilai kemanusiaan dan lingkungan, serta faktor sosial perlu diperhitungkan agar kebijakan yang lahir bersifat efektif dan inklusif.

Seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain transformasi tata kelola publik berbasis digital, hilirisasi industri strategis, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan SDM unggul berbasis riset dan inovasi. Kegiatan yang diikuti dengan antusias oleh mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Administrasi Publik ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi menuju Indonesia Emas 2045.

 

Komentar