ASKARA– Ketua Umum LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD), Prof. Hiro Taime, mengungkapkan bahwa masyarakat semakin geram terhadap permasalahan pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terbatas pada pagar laut, tetapi juga melibatkan penguasaan tanah di Banten, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya oleh para pemodal asing, khususnya dari China.

"Kami melihat ini bukan lagi sekadar soal pagar laut, tetapi telah meluas ke tanah-tanah di berbagai wilayah yang dikuasai oleh para pemodal dari China. Masyarakat sudah geram dan menuntut kejelasan serta tindakan tegas dari pemerintah," ujar Hiro Taime dalam keterangannya, Senin (27/1).

Lebih lanjut, Hiro menyebut bahwa berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat akan menggelar aksi besar-besaran pada 1 Februari 2025. Aksi ini telah digaungkan melalui berbagai platform media sosial dan diperkirakan akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai daerah.

Masalah pagar laut, yang kini menjadi sorotan publik, dinilai semakin kompleks dengan dugaan adanya konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan sejumlah purnawirawan jenderal. "Kami menduga ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar di balik semua ini. Konspirasi ini harus dibongkar demi kepentingan rakyat," tegas Hiro.

Aliansi Rakyat Menggugat menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini dan mengembalikan hak-hak rakyat atas tanah serta sumber daya alam di Indonesia.