ASKARA - TNI Angkatan Laut (TNI-AL) bersama Satuan Marinir, Pasukan Katak (Kopaska) Armada I, dan Lantamal III bergerak cepat membongkar pagar laut ilegal di Pantai Utara Banten. Operasi ini melibatkan masyarakat nelayan setempat, yang selama ini terhambat aksesnya akibat keberadaan pagar laut megah tersebut.

Melihat hal itu, Syahganda Nainggolan, salah satu aktifis dan politisi, menilai langkah ini sebagai upaya pembebasan rakyat Banten dari tekanan oligarki dan oknum ulama yang dianggap menghisap hak masyarakat. "Hari ini, rakyat Banten terbebaskan. Di tangan Prabowo Subianto, pembebasan tanah rakyat dimulai dengan pencabutan pagar laut ini," ujarnya dalam keterangan yang dikutip, Minggu (18/1).

Syahganda juga menyinggung bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mereformasi kebijakan masa lalu. “Menggerakkan tentara adalah langkah tepat melihat ancaman ini sudah mengguncang pertahanan negara, bukan hanya keamanan,” tegasnya.

Pagar laut ilegal tersebut telah beberapa kali disegel oleh elemen negara namun tetap tak tersentuh. Syahganda menyebut kekuatan di balik pagar itu sangat besar, bahkan beberapa ulama membelanya. "Ulama-ulama seperti ini dulu dikenal sebagai Setan Desa. Ketika elemen sipil gagal, Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya dengan menggerakkan TNI," tambahnya.

Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Prof. Hiro Taime, juga mendukung penuh langkah tegas TNI-AL. "Laut kok dipagar, ini jelas melanggar aturan kelautan,” ujarnya.

Menurut Prof. Hiro, aturan kelautan Indonesia mengatur pembagian zona laut dengan jelas. Pemasangan pagar laut dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan nelayan tradisional dan harus segera diusut. “Siapa pun yang terlibat, baik pelaku maupun pihak yang memberikan izin, harus ditindak tegas,” katanya.

Prof. Hiro juga mengapresiasi kecepatan TNI-AL dalam menindak kasus ini. "Tindakan mencabut pagar laut di Tanjung Pasir sangat tepat untuk menjaga aturan dan melindungi hak nelayan tradisional," tutupnya.

Operasi ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat, menandai langkah awal dalam penegakan hukum dan keadilan di wilayah perairan Banten.