ASKARA - Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Kelompok nelayan, buruh angkut, pedagang ikan, hingga petani di kawasan tersebut merasakan langsung dampaknya. Hilangnya lahan pertanian dan mata pencaharian mereka menjadi isu serius yang harus dihadapi.

Supardiono, seorang pengamat sosial, menyoroti ketimpangan yang semakin tajam akibat proyek ini. Menurutnya, keberadaan PIK 2 menciptakan jurang sosial yang dalam antara masyarakat kaya dan miskin di sekitar kawasan tersebut.

“Proyek ini memengaruhi keseimbangan masyarakat. Hilangnya mata pencaharian dan pergeseran budaya adalah dampak nyata yang tidak bisa diabaikan. Jika efek negatif lebih besar dari manfaatnya, pemerintah harus mengevaluasi bahkan mencabut status PSN demi keadilan sosial,” ujar Supardiono dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/11).

Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan tersebut berpotensi memicu konflik sosial jika pemerintah hanya fokus pada investasi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Muhammad Akhiri, Direktur Eksekutif Lembaga Agraria dan Lingkungan (LAGRIAL), mengkritik kebijakan yang menetapkan PIK 2 sebagai PSN di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ia menilai keputusan tersebut terkesan tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan.

“Proyek PSN mendapat berbagai keistimewaan, seperti percepatan regulasi dan jaminan politik. Namun, hal itu sering mengorbankan hak masyarakat kecil. Prioritas seharusnya adalah melindungi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya mengejar nilai investasi,” tegas Akhiri.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Akhiri dan berbagai pihak berharap ada tinjauan ulang terhadap status PSN PIK 2. Proyek ini dinilai harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan agar tidak merugikan masyarakat kecil dalam jangka panjang.

“Jangan sampai status PSN hanya menguntungkan pengusaha dan elit politik, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Jika hak-hak masyarakat tidak diutamakan, sebaiknya keistimewaan PSN PIK 2 dicabut,” ujarnya.

Kontroversi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan tanggung jawab sosial. Keputusan terkait masa depan PIK 2 akan menjadi refleksi dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.