ASKARA - Direktorat Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penelitian tentang, Konseptualisasi Kewenangan dan Penataan Fungsi di Laut,  di Bogor, Kamis, 31 Oktober 2024.

Topik ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya laut, termasuk regulasi, kebijakan, dan strategi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

FGD dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia menghadirkan Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSi, yang juga akademisi, peneliti, dan pakar di bidang kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti peran penting masyarakat nelayan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan.

"Posisi Indonesia ini menjadikan Indonesia berada pada alur laut pelayaran internasional yang menjadikan Indonesia banyak dilintasi kapal-kapal niaga negara asing," ujar anggota DPR RI periode 2024 - 2029 itu

Menurutnya, sebagai jalur pelayaran internasional Indonesia memiliki tantangan besar dari mulai perompakan, penyelundupan, pencemaran, pencurian ikan sampai konflik yuridiksi.

"Nelayan mempunyai peran strategis dalam menjaga keamanan laut sebagai pengawas aktivitas ilegal, penjaga garis batas terluar, penyampai informasi, pelindung sumber daya laut, penyuluh kedaulatan laut dan penguat ekonomi lokal," ucapnya.

Maka, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) tersebut, perlu penguatan peran nelayan dalam perlindungan hukum diantaranya:

"Penguatan kolaborasi antar lembaga, kebijakan khusus perlindungan nelayan, serta dukungan sosial ekonomi bagi nelayan," tegas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) itu.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri juga memberikan wawasan dan pandangan berharga terkait pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam mengelola sumber daya laut, serta perlunya kebijakan yang berbasis data dan penelitian terbaru.

Pengelolaan Sumber Daya Laut

FGD ini menjadi forum yang sangat bermanfaat untuk menggali berbagai isu terkait pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Dengan kontribusi dari narasumber berpengalaman seperti Prof. Rokhmin Dahuri, diharapkan hasil dari FGD ini dapat menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan dan penataan wilayah laut Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.

Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan sumber daya laut yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kewenangan dan fungsi yang berperan dalam pengelolaan tersebut. Dengan wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya yang besar, Indonesia perlu memastikan bahwa kewenangan dan fungsi di laut ditata dengan baik untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir serta nelayan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengkaji konsep kewenangan yang ada terkait pengelolaan wilayah laut.
2. Menyusun strategi penataan fungsi yang lebih efektif untuk pengelolaan sumber daya laut.
3. Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan wilayah laut.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data dan penelitian terbaru.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-disiplin yang melibatkan berbagai ahli di bidang hukum, politik, pertahanan, dan kelautan. Metodologi yang digunakan meliputi studi literatur, survei lapangan, wawancara mendalam dengan stakeholder terkait, dan analisis data kuantitatif serta kualitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Kerangka konseptual yang jelas mengenai kewenangan dan penataan fungsi di laut.
2. Rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah laut.
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan wilayah laut.