ASKARA - Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menjadi sumber pendapatan negara, salah satunya melalui investasi hijau atau perdagangan karbon, yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo dalam acara Dialog Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam kesempatan itu, Hashim memaparkan tiga potensi pemasukan negara yang dapat dimaksimalkan. Pertama, penertiban para pengemplang pajak dengan potensi perolehan hingga Rp 200 triliun. Kedua, perdagangan karbon yang melibatkan hutan, mangrove, dan gambut dengan potensi pendapatan sekitar Rp 93 triliun. Ketiga, potensi dari transaksi ekonomi digital yang dapat memberikan kontribusi sekitar Rp 300 triliun per tahun.

Dr. Ir. Justiani, M.Sc., Direktur Eksekutif Gerakan Muliakan Orang Indonesia (GeMOI), menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar global, berkat luasnya wilayah hutan dan laut. Perdagangan karbon ini dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung upaya banyak negara dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Pernyataan Hashim sangat optimis, tetapi mengundang pertanyaan banyak pihak. Dari ketiga potensi perolehan ini, mengapa belum dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati? Mengapa baru sekarang akan dijalankan?" ujar Justiani, pengamat politik, kepada media, Minggu (26/10/2024).

Justiani menjelaskan bahwa untuk menemukan sumber dana tambahan guna membiayai belanja negara, pemerintah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Sistem Perpajakan Berbasis Telematika
Menkeu diharapkan segera menerapkan sistem perpajakan berbasis telematika guna mencegah manipulasi antara petugas dan pengusaha.

2. Pemahaman Ekonomi Sirkular
Diperlukan pemahaman komprehensif tentang ekonomi sirkular yang berbasis ekonomi rakyat, yang mengorganisasi masyarakat, model keuangan yang mendukung, dan penerapan prinsip penyelamatan bumi. Faktanya, hutan di Indonesia masih dikuasai oleh segelintir oligarki, sehingga tidak mendukung ekonomi sirkular yang diharapkan. Keuangan dari perdagangan karbon harus diarahkan untuk menciptakan ekonomi sirkular, dan peran pemerintah harus menyesuaikan dengan syarat ini.

3. Inovasi dalam Model Transaksi Digital
Platform internet berkembang pesat dan menuntut persaingan ketat. Inovasi model bisnis yang memberikan manfaat nyata sangat diperlukan, termasuk dari pemerintah jika ingin terlibat di sektor ini. Jika pemerintah hanya berperan sebagai penarik pajak, rakyat akan beralih ke platform lain yang memberikan manfaat lebih besar.

Justiani menambahkan, "Contohnya, bank-bank BUMN harus bersaing dengan bank digital yang tidak memiliki ribuan kantor cabang atau pegawai, sehingga mampu menawarkan produk dengan keuntungan lebih tinggi. Mampukah para menteri Kabinet Merah Putih merumuskan poin-poin ini, terutama yang disampaikan Hashim?"

Kabinet yang "super gemuk" ini, lanjutnya, didesain untuk dua tujuan utama:

1. Menghargai Mitra Politik
Mengucapkan terima kasih kepada para mitra politik pendukung.

2. Kesempatan bagi Menteri untuk Membuktikan Kinerja
Rakyat akan dapat melihat mana menteri yang benar-benar memberikan manfaat nyata.

"Kita beri kesempatan kepada mereka. Jika menurut Mas Hashim, waktu maksimalnya adalah enam bulan. GeMOI Centre akan terus memantau kinerja para menteri tersebut dari perspektif rakyat dan akan menyampaikan hasilnya," pungkas Justiani.