ASKARA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang telah selesai dibahas pada tingkat pertama dan akan masuk Rapat Paripurna pada 30 September 2024 yang merupakan Rapat Paripurna DPR RI Akhir Masa Jabatan 2019–2024.

Doli mengatakan hal itu sudah disepakati pada rapat Badan Permusyawaratan (Bamus) yang berlangsung pada Kamis ini.

Menurut Doli, 79 RUU Kabupaten/Kota itu merupakan produk legislasi terakhir yang akan disahkan pada akhir masa jabatan DPR RI periode 2029–2024.

"Setelah kemarin selesai rapat kerja di sini, pimpinan tadi kami sudah diundang dalam rapat Bamus, sesuai agenda tanggal 30 September," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Doli menjelaskan, urgensi perancangan puluhan UU itu dilakukan untuk menetapkan alas hukum pembentukan kabupaten dan kota yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena pembentukan 79 kabupaten dan kota itu masih beralaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat.

Jika tidak disesuaikan, lanjut Doli, kabupaten dan kota itu bisa mengalami masalah yurisdiksi dan bisa dianggap bukan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selama ini, jelas Doli, ada aturan pembentukan beberapa daerah yang masih tergabung dalam satu undang-undang. 

Padahal, tutur Doli, UUD 1945 mengamanatkan setiap kabupaten, kota, dan provinsi harus memiliki masing-masing satu undang-undang.

Doli menandaskan, 79 RUU Kabupaten/Kota yang akan disahkan itu termasuk dalam klaster RUU Kabupaten/Kota III, VI, dan V.

Sebelumnya, tambah Doli, Komisi II DPR RI sudah menuntaskan 27 RUU Kabupaten/Kota pada klaster I dan 26 RUU Kabupaten/Kota pada klaster II.

"Alhamdulillah, sekarang kita sudah pecah, jadi masing-masing kabupaten, kota, provinsi harus punya satu undang-undang," tutup Ahmad Doli Kurnia Tanjung.