ASKARA - Sudah delapan tahun Ipang membangun usaha sop buah segar di Perumahan Pura Bojonggede, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bersama istri dengan salah satu putranya tinggal di Blok B. 

Putri pertama sudah kelas 5 SD dan tinggal bersama neneknya di Desa Sindang Laut, Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan putri keduanya bersama di Pura Bojong Gede, kadang ikut berada di sisi gerobak alumunium seharga lima juta rupiah. 

Adakah Ipang tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan mendapat bantuan? Tidak. Jangankan bantuan kredit bank dari rekomendasi Pemkab, penyuluhan usaha pun tidak ada. 

"Mereka, Orang-orang seperti Ipang ada puluhan juta jiwa yang berusaha dengan menanggung beban keluarga minimal dua orang anak, tapi tidak tersentuh dari perhatian pemangku kekuasaan di negeri ini." Ungkap Sekjen Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KP-K&K) Suta Widhya SH, Minggu (15/9) malam di Bogor. 

Menurut Suta, mayoritas dari pelaku UMKM tidak tersentuh oleh jari jemari pemangku kekuasaan. Mereka sibuk menjalankan pakem yang sudah ada dari database lama dan melupakan bahwa warga masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan sendiri. 

"Contohnya Ipang, ia berusaha sendiri setelah bekerja sebagai karyawan dari pemilik usaha sop es buah segar. Begitu ia cukup punya modal maka berusaha sendiri dan menjadi " usahawan mikro,"jelas Suta. 

Suta berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat memperhatikan setiap hari gerakan usaha mikro. Mereka adalah potensi sebagai buffer pengaman sosial ekonomi demi ketahanan nasional. 

"Tanpa memperhatikan pelaku usaha mikro setiap hari, maka Kementrian Koperasi dan UMKM tidak ada gunanya. Lebih baik kementerian tersebut setingkat badan saja agar mengurangi beban anggaran APBN, " tutup Suta.