Senin, 08 Juni 2026 | 18:01
COMMUNITY

Viral Peringatan Darurat Dikaitkan Politik, Ini Kata Ketum Gerakan Bakti Cendana

Viral Peringatan Darurat Dikaitkan Politik, Ini Kata Ketum Gerakan Bakti Cendana
Ilustrasi Peringatan Darurat

ASKARA - Viral di media sosial (medsos) unggahan visual ‘peringatan darurat’ berlambang garuda berlatar warna biru, Rabu Agustus 2024

Dari pantauan askara.co, semakin viralnya gambar garuda dengan latar warna biru dongker, di atasnya tertulis 'Peringatan Darurat' setelah yang dibagikan akun kolaborasi @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram.

Beragam narasi pun muncul, tim ASKARA menggali informasi, dan menemukan sebuah informasi hoax tentang seonggok makluk berbahaya sehingga muncul peringatan di televisi mirip di zaman 90-an yang tertera dengan kode IND-7-1/ANM-021.

Dikutip dari channel YouTube ALBUMFILM, video peringatan darurat itu sebenarnya tayangan meniru emergency road system (EAST) yang muncul di TV di Jepang, ketika mengalami bencana besar, seperti gempa atau tsunami tetapi dengan tampilan berbeda.

Ketua umum Gerakan Bakti Cendana (GBC) Beni Sadikin menjelaskan 'Peringatan Darurat' yang sedang ramai diperbincangkan adalah untuk mengawal aturan pemerintah saat ini, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Jadi, pada dasarnya 'Peringatan Darurat' yang sedang ramai diperbincangkan itu merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya Pilkada 2024,” terangnya.

Secara gamblang dirinya menabur kecaman tentang beberapa kebijakan serta keputusan rezim saat ini yang dinilai sudah terlalu 'vulgar'.

“Yang membuat kemarahan sebenarnya adalah menabrak konstitusi, ini sudah terlalu 'vulgar' dilakukan rezim saat ini ketika keputusan MK di bahas kembali di DPR RI dan dirubah lagi, itu inkonstitusional,” kecamnya.

“Dan baru ada sejarahnya presiden melakukan reshuffle kabinet yang hanya tersisa 2 bulan,” cetusnya.

Dia juga menganggap ini sudah merupakan rekayasa politik yang syarat kepentingan.

“Ini sudah rekayasa yang amat keterlaluan dan sarat kepentingan. DPR RI menganulir, itu aneh. Yang buat aturan hukum DPR RI di ajukan ke MK dan MK ambil keputusan. Kok balik ke DPR RI mau di bahas lagi? Keputusan MK itu sudah final,” bebernya.

Atau memang sudah waktunya revolusi? Segera kondisi darurat, GBC siap turun ke jalan,” pungkasnya.

Komentar