ASKARA - RRI Cirebon menggelar Dialog Cirebon pagi ini dengan topik optimalisasi potensi laut untuk kesejahteraan pada Rabu (21/8). 

Acara yang dipandu Lisma Juliasari menampilkan narasumber yaitu pakar perikanan dan kelautan, Dr Ir Rokhmin Dahuri MSi, Kabid Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan DKKP Kab. Cirebon, Baihaqi, S.IP, M.A.P, dan Ketua KUD Mina Jakarta Bakti Desa Bungka Lor Kecamatan Kapetakan Kab. Cirebon, Subkhan S.Sos.

Pada kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menyampaikan, cita-cita kemerdekaan kita itu adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil makmur, sejahtera dan berdaulat. 

"Tetapi menurut data empiris Bank Dunia maupun lembaga lainnya kita itu masih jauh panggang dari api. Karena kriteria suatu negara dikatakan maju dan makmur kalau pendapatan perkapita penduduknya minimal 14.005 dolar AS. Sedangkan Indonesia sudah 79 tahun merdeka pendapatan perkapita baru  4.900. Jadi masih pertiganya," ujar Guru Besar IPB University itu.

Sebagai perbandingan negara Malaysia, Prof Rokhmin Dahuri menceritakan ketika kuliah di IPB pada tahun 90an dari 7090 mahasiswa pertanian, perikanan, kehutanan dari Malaysia itu berbondong bondong ke IPB untuk mendirikan asrama. "Sekarang Malaysia pendapatan perkapita nya sudah hampir 13.000 dolar AS," katanya.

Lalu jika  diturunkan tingkat Cirebon bagaimana? Prof Rokhmin Dahuri menyebutkan pendapatan perkapita penduduknya baru 2.900 dolar AS, bahkan lebih rendah dari tingkat nasional. Jika  pada konteks Jawa Barat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tertinggi keempat diantara 27 kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004 ini memaparkan 11 sektor kelautan, antara lain:  sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan hasil perikanan, sektor industri, bioteknologi kelautan, sektor SDM (Sumber Daya Mineral), sektor pariwisata bahari, sektor perhubungan laut, sektor kehutanan pesisir (coastal forestry), sektor jasa maritim.

Sektor perikanan tangkap di seluruh dunia tujuan dari management of capture future atau satu tujuan pengelolaan perikanan tangkap sebenarnya dua saja, yaitu bagaimana nelayan sejahtera dan stok ikannya lestari atau berkelanjutan.

Ada lima komponen kebijakan/program yang harus dilakukan oleh pemerintah baik  pada level KKP, level provinsi dan level kabupaten kota. Kebijakan pertama adalah   kebijakan yang terkait interaksi antara teknologi penangkapan ikan, dengan potensi produksi lestari sumber daya ikan itu sendiri. 

Pemerintah Indonesia sejak tahun 80an sudah mengatur zona penangkapan ikan. Zona 1 adalah wilayah laut dari mulai garis pantai sampai 4 mil (1 mil = 1.5 km) atau sekitar 6,5 km. 

Kemudian zona penangkapan 2 adalah dari 4 mil sampai 12 mil atau sekitar 18 km.  Lalu zona penangkapan 3 dari 12 mil sampai 200 mil atau zona eksklusif ekonomi Indonesia. 

"Nelayan Cirebon tidak seperti nelayan Indramayu, 90 persen nelayan yang sifatnya one day fishing atau kelaut hanya satu hari," tutur anggota DPR RI periode 2024 - 2029.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sebuah penelitian bahwa potensi produksi  lestari untuk perairan Cirebon, garis pantainya 50 km untuk kabupaten Cirebon. Sementara untuk kota Cirebon 13 km, potensi produksi lestari nya maksimum sekitar 60 ribu ton pertahun. 

Sedangkan penangkapannya sejak tahun 1977 sudah melebihi kapasitas dan jumlah nelayan lebih besar daripada kemampuan laut menghasilkan ikan dari garis pantai 14 mil. Perairan kota dan kabupaten kota potensi produksi  ikannya sekitar 100 ribu ton.

Pada fakultas perikanan diajarkan berat menentukan berapa jumlah kapal dan jumlah nelayan yang bisa beroperasi di perairan yang punya potensi produksi 160 ribu ton. Ikannya lestari nelayannya sejahtera atau fishing power. Setiap kapal ikan dengan alatnya ada rumusnya berapa kemampuan menangkap ikan pertahun. Sehingga rata-rata penghasilan nelayan 7,5 juta perbulan.

"Mirisnya sekarang rata-rata pendapatan nelayan di seluruh Indonesia hanya 2,3 juta per bulan. Sementara orang yang rumah nya bagus di Cirebon itu suami atau istrinya yang bekerja di luar negeri. Itu menunjukkan kegagalan dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

Kemudian Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut mulai mengelaborasi 5 jurus sakti yang mesti diperhatikan oleh pelaku perikanan. 

Pertama, sarana produksi nelayan seperti BBM, suku cadang mesin kapal, disediakan oleh pemerintah.Integrasi rantai pasok atau supley adalah tugas pemerintah dalam menyediakan sarana produksi. 

“Ini bukan berarti memproduksi sendiri, tetapi harus menumbuh kembangkan swasta, koperasi, rakyat untuk berusaha sarana produksi, dalam budidaya, benih unggul, dst,” tegasnya.

Kedua, ada industri hilir, ada pabrik es, pengolahan ikan dsb. Tujuannya supaya menjamin pasar nelayan. 

Ketiga, perawatan kesehatan lautnya, mencegah pencernaan, pertanian nya jangan membuang pestisida,hutan ditata kembali agar tidak gundul.

Keempat, kebijakan makro ekonomi nya. Kita suku bunga kredit masih 12 persen. Sebagai perbandingan Thailand sekarang suku bunga kredit hanya 3 persen, Jepang 0 persen. Dan kelima, SDM.