ASKARA - Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan menuai kritik yang cukup banyak dari hampir semua kalangan. Bagaimana tidak, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan itu mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan sistem reproduksi. 

Terdapat pasal yang sangat bias dan berpotensi menimbulkan penafsiran hukum liar. 

Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Ayat (4) butir “e” menyebutkan tentang penyediaan alat kontrasepsi. 

"Klausul utuh dalam satu pasal ini dapat menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa alih-alih ingin meng-eliminasi penyebaran HiV Aids, Pemerintah malah seakan melegitimasi hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja," kata Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Jakarta, Sudarto melalui keterangannya, Selasa (6/8).

Sudarto melanjutkan, berdasarkan isi dari dokumen PP 28/2024 tersebut, bagian “penyediaan alat kontrasepsi” dalam konteks usia sekolah dan remaja tidak dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan hal itu, LP Ma’arif NU DKI Jakarta, meminta kepada Pemerintah untuk mervisi beberapa klausul pasal yang bias dan liar ini.

"Tidak hanya pada pasal 103 (2) e, kami dari LP Ma'arif NU DKI Jakarta juga keberatan dengan klausul pasal di 104 (2) b, tentang memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam “perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab”," ujar Sudarto.

Dalam kesempatan ini, Bendahara Umum Pengurus Besar IKA PMII ini juga meminta pemerintah untuk mempertegas klausul tersebut ditujukan kepada siapa.

"Klausul ini juga harus dipertegas makna seksual yang sehat itu ditujukan kepada siapa?" tanya dia.

"Kalaupun dalih pemerintah seumpama itu semua ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka klausul pada pasal tersebut harus dipertegas. Atau bahkan dihilangkan. Sebagaimana PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi juga mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12. Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," beber dia.

Sebagai negara yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya ketimuran, Sudarto pun meminta agar pemerintah Indonesia berhati-hati dalam merancang sebuah peraturan.

"Mengingat negara ini yang lekat akan nilai-nilai agama yang kuat dan budaya ketimuran yang mengakar sejak lama. seyogyanya pemerintah harus lebih hati-hati dalam merancang sebuah Peraturan, agar maksud dan tujuan yang baik, tidak terganjal hanya karena salah merumuskan klausul pasal pada peraturan," tegas dia.