ASKARA - Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Makassar menggelar KAHMI Camp 2024 di Tokka Tena Rata, Moncongloe, Kabupaten Maros, 27-28 Juli 2024. 

Kegiatan KAHMI Camp 2024 yang  menghadirkan anggota Dewan Pakar Majelis Nasional (MN) KAHMI, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, dalam rangka menyongsong Milad KAHMI ke-58 yang jatuh pada 17 September mendatang.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa tujuan HMI adalah terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, Yang Benafaskan Islam, dan Bertanggungjawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diridhoi Allah SWT” (AD HMI, Pasal 4). 

Sedangkan tujuan KAHMI adalah terwujudnya cendekiawan muslim yang mampu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, dalam rangka perjuangan mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT” (AD KAHMI, Pasal 6),” ujar Prof. Rokhmin Dahuri membawakan tema “Pembangunan SDM Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Ahad (28/7).

Lalu apa yang harus KAHMI dan rakyat Indonesia lakukan? Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University menegaskan, yang harus dilakukan KAHMI dan rakyat Indonesia adalah meningkatkan Imtaq. “Terutama dalam memiliki kepala daerah, presiden, anggota DPR dan DPRD yang kompeten, capable, strong, dan good (Imtaq & Akhlak Mulia),” tuturnya.

Lalu Etos Kerja Unggul yaitu: 1. Menjadi yang terbaik 2. Kerja Cerdas, Keras, dan Ikhlas 3. Kerjasama, Teamwork 4. Disiplin 5. Menghargai Waktu 6. Lifelong Reading & Learning.

Kemudian, Kompeten Dan Profesional, terdiri: 1. Hard Skills : Bidang Keahlian; Digital Technology; Analytical - Critical Thinking /Analysis and Decision Making; Problem Solving, dll. 2. Soft Skills : Creativity, Innovation, Communication, Foreign Language, Agility, Adaptability, Empathy, Leadership.

Selanjutnya Akhlak Mulia, yakni: 1. Shidiq 2. Amanah 3. Fathonah 4. Tabligh 5. Sabar dan Syukur 6. Qanaah 7. Berbagai Kelebihan: IPTEK, Harta, Power, dll.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan strategi pembangunan SDM unggul untuk menggerakkan perekonomian menuju Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan kualitas SDM yang saat ini sudah bekerja, yaitu:

1. Upskilling untuk jenis-jenis pekerjaan yang masih exis saat ini, tapi dengan perkembangan IPTEK baru, diperlukan peningkatan pengetahuan, skills (keterampilan), expertise (keahlian), dan etos kerja → Melalui training di perusahaan (tempat kerja) masing-masing, BLK (Balai Latihan Kerja), perusahaan konsultan, SMK, Perguruan Tinggi Vokasi, dan lainnya. 

2. Reskilling untuk menambah (mengubah) pengetahuan, skills, expertise, dan etos kerja baru, seiiring dengan pesatnya perkembangan IPTEK di abad-21 ini, khususnya terkait dengan jenisjenis teknologi Industry 4.0, seperti: Digital Coding, Big Data, IoT, AI, Blockchain, Cloud Computing, Robotics, Drone, Advanced Materials, Biotechnology, dan Nanotknologi.

Sebelumnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan peta jalan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur, berdaulat dan diridhai Allah SWT. (baldatun toyyibatun warobbun ghofur),  dunia yang lebih baik, sejahtera, damai, dan berkelanjutan, yakni:

Pertama, sekarang juga susun Road Map dan Blueprint Pembangunan Bangsa secara komprehensif, tepat, dan benar, lalu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kedua, secara simultan benahi semua persyaratan kemajuan dan kesejahteraan bangsa, yang hingga kini belum terpenuhi.

Ketiga, ganti paradigma pembangunan bangsa (Kapitalisme dan Sekulerisme) dengan Paradigma Pembangunan Yang Berasal dari Tuhan YME, yang menciptakan manusia dan alam semesta, dalam format Pancasila. 

“Keempat, ganti sistem dan mekanisme Pileg, Pilkada, dan Pilpres agar mendapatkan Presiden, Menteri, anggota DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota DPRD dengan kapabilitas duniawi mumpuni dan IMTAQ yang kokoh,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan modal dasar pembangunan Indonesia, antara lain: Pertama, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan Indonesia yaitu jumlah penduduk 278,4 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040, merupakan potensi  human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. 

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.

Kedua, kaya beragam jenis Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD,2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpada di dunia, 200 kapal/hari.

“Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip (surplus) secara berkelanjutan.  Sayangnya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Keempat, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) semestinya dianggap sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia menjadi sangat strategis. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 itu.

Tantangan Pembangunan Indonesia

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. “Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu, merujuk data BPS  yang diolah oleh RD Institute (2023).

Selanjutnya, pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen.  Sayang, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,3% atau sekitar 26,4 juta orang.

“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia saat ini mencapai 1,1 trilyun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 19 negara dengan PDB US$ > 1 triliun,” terangnya.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. 

Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. 

Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0). 

Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun; pengangguran dan kemiskinan: nelayan salah satu kantong kemiskinan; kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia; dan  disparitas pembangunan antar wilayah: Desa vs Kota; Jawa vs Luar Jawa.

Selain itu, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan; deindustrialisasi; kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth; daya saing dan IPM rendah; serta  kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA). “Saat ini,  jumlah penduduk miskin 25,6 juta jiwa dan penduduk rentan miskin 69 juta jiwa, total 94,6 juta jiwa,” ungkap Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Disisi lain, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia   

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%

Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015)

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.  Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Sedangkan berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020), biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. 

“Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Satu dari tiga anak di Indonesia  mengalami stunting.

Sedangkan batas toleransi  menurut WHO adalah satu banding lima dari total balita. “Implikasinya, jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah sehingga terancam a lost generation,” tegasnya.

Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%).  Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Menurut Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) tersebut, penyebab ketertinggalan Indonesia itu ada faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal, antara lain: 1. Belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan; 2. Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, kapasitas inovasi, etos kerja, nasionalisme, dan akhlak) masih rendah; 

3.  Sistem politik demokrasi liberal (Kapitalisme) yang sarat dengan politik uang dan kemunafikan, penegakkan hukum buruk, dan KKN massif; 4.  Belum ada pemimpin yang capable, negarawan, IMTAQ kokoh, dan ikhlas membangun bangsa.

Sedangkan faktor eksternal, yaitu: 1 Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politikekonomi negara berkembang; 2 Disrupsi Teknologi (AI, Drone, dll);

3 Tensi Geopolitik makin meruncing: Perang Rusia vs Ukraina, Israel vs Palestina, persaingan AS vs China; 4 Triple Ecological Crises (Pollution, Biodiversity Loss, and Global Warming.

Sedangkan dinamika global yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kehidupan manusia di abad-21: demografi, disrupsi teknologi, tensi geopolitik, dan triple ecological crisis

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.

Berdasarkan hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 81 negara. Sedangkan dari hasil riset tingkat literasi Negara di dunia yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Pada 2019, Indeks Alibaca Nasional termasuk di level rendah (37,32), 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%) • Indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16).

Hingga 2019, GEI (Global Entrepreneurship Index)Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN.

TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN.  

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh ‘innovation-driven economy’ (O’Connor and Kjollerstrom, 2008; Altbach and Salmi, 2011; dan Guggenheim, 2012).  “Sejak krisis ekonomi global tahun 2008 hingga pandemi covid-19 saat ini, resesi besar menyebar ke seluruh dunia, menjangkiti negara-negara yang sudah berjuang dengan ekonomi yang lemah, infrastruktur yang tegang, degradasi lingkungan, dan pengangguran serta kemiskinan yang tinggi → Kemajuan nyata dalam beberapa dekade mendatang akan membutuhkan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif → Kuncinya adalah terus berinovasi” (Bill Gates, 2020).

“Sayangnya, hampir semua indikator yang terkait dengan dengan kapasitas IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM kita bangsa Indonesia, itu masih rendah (tertinggal),” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

Kondisi Perekonomian Terkini 

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan kondisi perekonomian terkini (2024) Indonesia, yaitu: Alarm Kinerja Industri Manufaktur, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index = PMI) RI bulan Juni, yang dirilis S & P Global, mengalami penurunan, meskipun industri manufaktur masih dalam zona ekspansi (tercermin dari angka PMI yang masih diatas 50);

PMI bulan Juni sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50).  PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1; Angka PMI Juni merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

“Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulung punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI.  Sektor ini juga banyak menyerap banyak tenaga kerja,” tandasnya.

Selanjutnya, penurunan kinerja sektor Industri Manufaktur berdampak negatip terhadap kinerja ekspor dan neraca perdagangan yang akhir-akhir ini mencemaskan; Ekspor produk manufaktur non-migas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, sejak awal 2023 berbalik terkontraksi sebesar 11,95% akibat perlambatan ekonomi global dan rendahnya daya saing produk manufaktur RI (terutama tekstil dan produk tekstil);

Sementara itu, neraca perdagangan, meskipun masih menunjukkan tren surplus selama 49 bulan (4 tahun terakhir) secara berturut-turut, nilai surplusnya kian tergerus, lantaran semakin mengecilnya selisih nilai ekspor dan impor; 

Pertumbuhan nilai ekspor yang double digit pada 2022, tidak berlanjut sejak awal 2023, karena sebelumnya ekspor RI banyak ditopang oleh komoditas alias raw materials (seperi CPO, batubara, nikel, rumput laut, dan udang);

Defisit perdagangan yang melebar akan memperparah twin deficit yang dialami Indonesia, yakni defisit neraca transaksi berjalan dan defisit APBN, yang pada gilirannya akan berdampak negatip terhadap ketahanan ekonomi makro (eksternal) Indonesia;

Penurunan kinerja industri manufaktur selain berdampak negatip pada nilai ekspor, neraca perdagangan, dan twin deficit, juga telah mengakibatkan gelombang PHK masal di seluruh wilayah Nusantara, khususnya Jawa, dan lebih khusus lagi di Jabar, Banten, dan Jatim;

Penurunan PMI bukan hanya dialami Indonesia, tetapi merupakan fenomena global.  Namun, Indonesia menderita penurunan PMI yang paling signifikan. Oleh sebab itu, tidak hanya penurunan permintaan global yang menyebabkan penurunan tajam PMI RI, tetapi juga lantaran rendahnya daya saing produk manufaktur RI; Selain itu, kenaikan harga bahan baku lantaran melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga solar, dan tingginya biaya logistik juga menjadi penyebab turunnya PMI.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan utang pemerintah yang sangat besar dan terus meningkat:  membahayakan perekonomian Indonesia. Menurutnya, tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar dapat mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024). “Utang Pemerintah Yang Sangat Besar dan Terus Meningkat: Membahayakan Perekonomian Indonesia,” tegas Prof.  Rokhmin Dahuri.

Sebab, tegasnya, tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar dapat mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia; Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024); Setiap kenaikan utang sebesar 10% poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1% poin (East Asia – Pacific Economic Update April 2024 “ Firm Foundation of Growth”. World Bank, 2024).

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi); Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia; Beban pembayarabn bunga utang (diluar pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. “Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun (Kemenkeu, 2024),” terangnya.

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bagaimana pencapaian dan status pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya,  bangsa yang maju sejahtera dan makmur melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan sains dan ilmu.

“Bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju, sejahtera dan makmur. Kuncinya suksesnya, suatu wilayah harus memiliki daya saing dan harus mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif,” katanya.

Menurutnya ada empat menjadi tolak ukur daerah bisa maju sejahtera, makmur, dengan melakukan road map konsep pembangunan. Daerah harus memiliki road map pembangunan yang tepat dan benar diimplementasikan secara berkesinambungan dimana setiap daerah harus menyumbang kemampuan terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, antar komponen harus bekerja sama.

Prof Rokhmin Dahuri menyinggung soal kondisi ekonomi, kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulbar masih jauh dari harapan dan tertinggal dari rata-rata nasional.

Pada 2023, IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,60 (tertinggi ke-14 dari 34 Provinsi di Indonesia). ▪ Suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM > 80 (UNDP, 2010). Pada 2023, Kota Makassar memilki IPM tertinggi sebesar 84,85

Pada 2023, PDRB Prov. Sulawesi Selatan berada diurutan ke-9, sementara PDRB per kapita ke-14 dari 34 Provinsi di Indonesia. ▪ Warga negara wajib pajak adalah yang income nya > Rp 60 juta/tahun (Kemenkeu, 2016).

Tahun 2024, tingkat kemiskinan Prov. Sulawesi Selatan sebesar 8,06 % (Urutan ke -21 dari 3 8 Provinsi di Indonesia). Pada 2023, Kota Makassar memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 5,07 % dari 24 kab./kota yanga da di Sulawesi Selatan.

Pada Tahun 2024, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,90% (Tertinggi ke-13 dari 38 Provinsi di Indonesia). Pada 2023, TPT tertinggi berada di Kota Makassar sebesar 10,60 %

Tahun 2024, Koefisien GINI Prov. Sulawesi Selatan sebesar 0,363 (Tertinggi ke -11 dari 3 8 Provinsi di Indonesia).  Suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI < 0,3 (Pareto, 1970). Pada 2023, Koefsien GINI Kota Makassar berada di urutan tertinggi ke-4 sebesar 0,387

Sepuluh risiko teratas yang dihadapi dunia dalam dua tahun mendatang, antara lain: 1. Misinformasi & Disinformasi, 2. Peristiwa Ekstrem, 3. Polarisasi Masyarakat, 4. Ketidakamanan Siber, 5. Konflik Bersenjata yang Berkepentingan, 6. Kurangnya Peluang Ekonomi, 7. Inflasi, 8. Kemerosotan Ekonomi, 9. Polusi, 10. Migrasi Tidak Sukarela

Sedangkan sepuluh risiko teratas yang dihadapi dunia dalam sepuluh tahun mendatang, yaitu: Abad terakhir menyaksikan peningkatan dramatis dalam permintaan manusia untuk semua jenis sumber daya alam. 

Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya, konsumsi gabungan bahan konstruksi, mineral, bahan bakar fosil, dan biomassa mencapai 100 miliar ton, lebih dari 10 kali lipat lebih banyak daripada tahun 1990 (https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/22/worlds-consumption of materials hits record 100 bn tonnes a year). 

Dunia perlu memproduksi setidaknya 50% lebih banyak makanan untuk memberi makan 9,7 miliar orang pada tahun 2050. (Bank Dunia, 2016). 

Sementara meningkatnya permintaan akan sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi, hal itu memberikan tekanan yang semakin besar pada ekosistem Bumi, yang menyebabkan masalah lingkungan termasuk polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Pemanasan Global..

Emisi GRK yang dibuang ke atmosfer sejak dimulainya Revolusi Industri pada tahun 1758 telah menghangatkan Planet Bumi sekitar 1,30C (Indikator Perubahan Iklim Global, 2024). Semua penelitian (studi) menunjukkan bahwa tujuan iklim yang penting tidak terpenuhi. 

Berdasarkan kebijakan global saat ini, suhu global diproyeksikan akan meningkat sebesar 2,5 – 3 0C pada akhir abad ini. Bahkan jika pemerintah memenuhi semua janji mereka yang ada, peluang terhadap pemanasan global agar tetap di bawah 1,50C adalah tujuh banding satu. 

Menjadi sangat jelas bahwa peluang kita untuk tetap di bawah 1,50C memang tipis. Selama 20 tahun terakhir, kita telah mengalami seperti apa dunia yang telah menghangat sekitar 10C. Tidak ada wilayah yang luput dari dampaknya, dengan semakin banyak negara yang menghadapi kebakaran, banjir, dan badai, yang mengakibatkan kerugian manusia dan finansial yang sangat besar yang melampaui batas negara.

Tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan peningkatan suhu permukaan Bumi yang hampir melewati ambang batas kritis 1,5° C di atas patokan praindustri (Copernicus Climate Change Service, 2024). 

Namun, karena emisi GRK terus meningkat, maka 21 Juli 2024 merupakan hari terpanas yang pernah tercatat sejak 1940. Rata-rata suhu permukaan udara global pada hari Minggu mencapai 17,09 derajat Celcius, sedikit lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang ditetapkan Juli lalu sebesar 17,08 derajat, karena gelombang panas menghanguskan sebagian besar wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia (Copernicus Climate Change Service, 2024). Antara tahun 2000 dan 2019, bencana terkait iklim telah merenggut lebih dari setengah juta jiwa, menyebabkan kerugian lebih dari USD 2 triliun, dan memengaruhi hampir 4 miliar orang di seluruh dunia. 

Bahkan pada pemanasan 1,50C, hingga satu dari tujuh spesies menghadapi kepunahan, ekosistem kritis seperti terumbu karang menghadapi kehancuran dan gelombang panas ekstrem yang dialami kakek buyut kita sekali seumur hidup akan terjadi rata-rata dalam enam tahun.

Pencairan es selama berabad-abad akan menyebabkan permukaan laut naik, membanjiri kota-kota besar seperti London, New York, Shanghai, dan Kolkata. Upaya masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk keluar dari kemiskinan akan dirusak, dan pembangunan ekonomi setiap negara akan terhambat. 

Oleh karena itu, membatasi pemanasan global adalah masalah keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan jangka panjang, dan keharusan ini tetap ada bahkan jika kita melewati ambang batas 1,50C. 

Satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang kita dalam menjaga pemanasan mendekati 1,50C adalah dengan berjanji dan menerapkan pengurangan emisi jangka pendek yang lebih ambisius setiap tahun hingga 2035. Untuk menjaga planet yang aman, layak huni, dan adil, kita harus memperhatikan batas 1,50C dan memastikan bahwa mengejarnya sebagai prioritas utama kita.

Pencairan es selama berabad-abad akan menyebabkan permukaan laut naik, membanjiri kota-kota besar seperti London, New York, Shanghai, dan Kolkata. Upaya masyarakat yang rentan dan terpinggirkan untuk keluar dari kemiskinan akan terganggu, dan pembangunan ekonomi setiap negara akan terhambat. 

Oleh karena itu, membatasi pemanasan global adalah masalah keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan jangka panjang, dan keharusan ini tetap ada bahkan jika kita melewati ambang batas 1,50C. Satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang kita dalam menjaga pemanasan mendekati 1,50C adalah dengan berjanji dan menerapkan pengurangan emisi jangka pendek yang lebih ambisius setiap tahun hingga 2035. Untuk menjaga planet yang aman, layak huni, dan adil, kita harus tetap memperhatikan batas 1,50C dan memastikan bahwa mengejarnya sebagai prioritas utama kita.

Dalam lima tahun ke depan, 83 juta pekerjaan diproyeksikan akan hilang dan 69 juta diproyeksikan akan tercipta, yang merupakan perputaran pasar tenaga kerja struktural sebesar 152 juta pekerjaan, atau 23% dari 673 juta karyawan dalam kumpulan data yang sedang dipelajari. 

Ini merupakan pengurangan lapangan kerja sebesar 14 juta pekerjaan, atau 2%. - Forum Ekonomi Dunia – Indonesia akan mengalami perubahan pasar tenaga kerja 62% Pekerjaan baru akan hadir di sektor konstruksi, transportasi/pariwisata, dan ritel.

Kemudian, risiko geoploitik terhadap perekonomian dunia dan Indonesia, mayoritas pengambil keputusan dan pelaku bisnis global memandang bahwa ada faktor (risiko) yang mempengaruhi perkonomian dunia dan negara: (1) gejolak geopolitik, (2) kebijakan moneter ketat oleh mayoritas Bank Sentral negara-negara di dunia, terutama the Fed, sebagai respon atas inflasi tinggi, (3) melemahnya perekonomian China, dan (5) semakin membesarnya proporsi (persentase) utang negara-negara terhadap PDB. 

Ketgangan geopolitik seperti Perang Rusia vs Ukraina, Israel vs Palestina, dan rivalitas AS vs China telah memporak-porandakan perekonomian global, terutama Eropa, karena telah merusak jalur perdagangan global (global supply chain) yang berdampak pada kenaikan harga pangan, energi, barang dan jasa lainnya, da akhirnya menyebabkan peningkatan inflasi.

Pemilu yang berlangsung di 70 negara pada 2024 ini juga mempengaruhi perekonomian. Selain itu, perluasan keanggotaan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa) juga turut berpengaruh.

Menuju Indonesia Emas 2045

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024). 

“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.

Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% . 

Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024). 

“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” terangnya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Peneliti senior Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) itu menjabarkan ciri ekonomin modern, yaitu: 01. Ukuran unit usaha memenuhi economu of scale, 02. Menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), 03. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supplu Chain System, dan 04. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Primemover Kemajuan dan Kemakmuran Suatu Wilayah, antara lain:

Konsepsi DasarPemikiran KEK: Peningkatan Investasi dari DN dan LN. Terbukti Sebagai Model Pembangunan yang berhasil di banyak negara: dari Middle-Income menjadi Developed and Rich Countries.

Kondisi Wilayah Sebelum KEK: Infrastruktur Buruk, Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Pendapatan dan Daya Beli masyarakat rendah, Kualitas SDM rendah-sedang (IPM < 80),  Iklim Investasi & EoDB kurang kondusif.

Sistem Dan Mekanisme Kerja KEK: Pemerintah menyiapkan sebidang lahan yang C&C dan dilengkapi dengan infrastruktur mumpuni, Penyiapan SDM berkualitas sesuai “Manpower Planning” setiap Perusahaan Industri dalam KEK, Penciptaan Iklim Investasi dan EoDB kondusif.

KPI: Pertumbuhan Ekonomi meningkat, lebih 7% per tahun, Menyerap banyak tenaga kerja, khususnya local, Tenaga kerja sejahtera, Transfer Teknologi dan Etos Kerja Unggul.

Tujuan (Output): Wilayah Berdaya Saing, Perekonomian maju, Rakyat Sejahtera, Kehidupan harmonis & damai, Lingkungan indah, asri, nyaman, Berkelanjutan.

Selain itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan ada 6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Tidak Optimal, terdiri KEK Bitung, KEK Morotal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Likupang, KEK Sorong, KEK Palu.

Sementara itu, fasilitas dan Insentif KEK yaitu: Pajak Penghasilan, Tax Holiday, Tax Allowance. Pajak Pertambangan Nilai PPN Tidak Dipungut. Kepabeanan dan Cukai: Pembebasan Bea Masuk, PDRI Tidak Dipungut. Pembebasan Cukai Bahan Baku.

Pajak Barang Mewah yaitu PPnBM Tidak Dipungut, Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruk sehingga menghambat masuknya aliran modal pembangunan SDM untuk mendukung pembangunan bangsa berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

“Suatu wilayah untuk melihat layak tidaknya bisa “dijual” dapat dilihat dari tiga faktor, yakni dari sisi pasar dari wilayah itu, kemampuan pasokan produksi dan kemampauan manajemen,” ujar Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu.

Sembilan Kebijakan Pembangunan TSE 

Prof. Rokhmin Dahuri menerjemahkan definisi sembilan kebijakan pembangunan TSE, yaitu: 01. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (raw materials) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable). 

Pengelolaan ESDM berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945: hasilkan: Rp 20 juta/warga negara/bulan → atas nama Negara, BUMN mengelola ESDM, Kehutanan, Laut dan Perairan Darat, dan Sumber Air Mineral. Swasta tidak diberi IUP atau IUK, tetapi bekerja di bawah naungan BUMN.

Maka jika dihitung dalam Rupiah, potensi pendapatan kotor dari SDA sebesar Rp. 20,655,696 triliun dan menghasilkan pendapatan bersih (untuk APBN) Rp. 7.279,49 triliun per tahun. ❑ Saat kekayaan alam kita dikelola menurut Pasal 33 UUD 1945, maka anggaran APBN akan lebih dari 3 kali lipat APBN 2024 Rp 3.000. dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu 3 tahun.

02. Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. ❖ Karena sekitar 2/3 perdagangan global berjalan melalui GVC = Global Value Chain (Rantai Nilai Global) → Maka, bila Indonesia ingin memacu pertumbuhan ekonominya diatas 7% per tahun, produk dan jasa (goods and services) buatan Indonesia harus terintegrasi ke dalam GVC → Artinya: produk dan jasa Indonesia mesti berdaya saing tinggi (Kualitas top, Harga relatif murah, dan Suplai mampu memenuhi kebutuhan konsumen/pasar setiap saat) → Solusinya: INDUSTRIALISASI!

Partisipasi Indonesia dalam GVC sebagian besar terbatas pada proses manufaktur sederhana seperti perakitan, dan tingkat partisipasinya rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. ❖ Pangsa ekspor global produk manufaktur Indonesia pada tahun 2021 adalah 0,38%, dibandingkan dengan Vietnam sebesar 2%, dan Malaysia sebesar 2,9%. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia kurang dari 1%, dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai 1,5%, dan Vietnam sebesar 3,5% (UNCTAD, 2022).

03. Modernisasi sektor primer (Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, untuk meningkatkan Produktivitas Ekonomi Bangsa. → Ini akan mengurangi kesempatan kerja di sektor primer → Di sinilah pentingnya pengembangan sektor sekunder (industri manufaktur) untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, peningkatan produktivitas dan produksi nilai tambah, dan daya saing bangsa.  

Reforma Agraria: (1) sertifikasi lahan, (2) redistribusi lahan berkeadilan, dan (3) jadikan semua lahan, di luar kawasan lindung, menjadi produktif.  Sedangkan ciri ekonomi modern, yaitu: 1. Ukuran unit usaha memenuhi economy of scale, 2. Menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), 3. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, 4. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development:

04. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Kayu dan Produk Kayu, dan lainnya.

05. Pengembangan industri manufakturing baru: EBT (Energi Baru Terbarukan), Chips, Semikonduktor, Baterai Nikel dan Lithium, Electrical Vehicle, Advanced Materials, Bioteknologi, Nanoteknologi, Blue Economy, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

06. Pengembangan berbagai Sektor Ekonomi dan Kawasan Industri di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, Wilayah Perbatasan, dan di P. Jawa yang masih tertinggal dan miskin sesuai Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Lingkungan setiap wilayah pengembangan → Untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

07. Peningkatan pendapatan negara, yang saat ini baru mencapai Rp 2.777 trilyun (13% PDB), jauh lebih kecil ketimbang rata-rata tax ratio (pendapatan) negaranegara berkembang-maju (emerging economies) lainnya sebesar 28% PDB, dan negara-negara maju yang mencapai 40% PDB (Bank Dunia, 2023) → Dengan cara: (1) Pengelolaan ESDM dan hutan berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, dengan hasil Rp 20 juta/warga negara/bulan; (2) peningkatan tax rate (dari 12% menjadi 20%) dan tax base (pembayar pajak); dan (3) optimalisasi penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.

08. Semua kebijakan pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 7) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 50%. 

Akselerasi Transisi Energi: Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan power plant berbasis EBT. Kebijkan fiskal yang mendukung program transisi energi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,9% dan meningkatkan proporsi EBT dalam National Energy Mix menjadi 25% pada 2030.

09. Menyiapkan SDM (Human Capital) Indonesia unggul (knowledgeable, skillful, expert, top work ethics, dan berakhlak mulia) yang mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan MONEV kedelapan kebijakan/program pembangunan ekonomi diatas.

“Melalui: (1) program Upskilling dan Reskilling tenaga kerja yang ada saat ini (existing working force); dan (2) penyempurnaan sektor kesehatan, pendidikan, R & D (LITBANG), Agama,  pelatihan & penyuluhan,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen itu.

Editor: Husnie