ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr, Ir. Rokhmin Dahuri MS menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar  memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Potensi ini bisa menjadi solusi bagi berbagai tantangan bangsa. Wilayah laut Indonesia memiliki potensi ekonomi hingga 14 triliun USD per tahun, mampu menciptakan 45 juta lapangan kerja.

Demikian disampaikan Prpf. Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara utama pada Konferensi Svarnasamudera Nusantara Ocean Week 2024, yang diikuti Kemenko Marves, Bappenas, Kemendikbud Ristek, dan Universitas Indonesia di Hotel Double Tree, Bontaro Jaya, Jakarta, 9 Juli 2024.

“Sayangnya, hingga saat ini potensi ekonomi dari sektor kelautan tersebut belum dimanfaatkan secara produktif dan optimal,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Grand Strategy Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Biru Dalam Perjalanan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam paparannya, pakar ekonomi maritim tersebut menyoroti bagaimana ekonomi bisa dapat mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. “Strategi pembangunan meliputi pemanfaatan potensi laut, fokus pada daerah pesisir, dan memanfaatkan posisi strategis Indonesia,” tegasnya.

Lalu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia  menawarkan implementasi ekonomi biru (blue economy) sebagai geopolitik dan geostrategi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus memperkuat pertahanan nasional.

Menurutnya, pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Konsep blue economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

“Betapa pentingnya keberlanjutan lingkungan dan inkluvitgas ekonomi dalam pengembangan ekonomi biru. Jika ekonomi biru dikelola dengan inovasi dan profesionalisme, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya  berupa laut.  Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja).  Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.

2. Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan  Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.

3. Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa  Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.

4. Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016). 

5. ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara)  Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).

6. Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998). 

7. Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.

8. SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan.  Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda  Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.

9. Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan. 

10. Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam.  Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’.  Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia.

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri  menilai ekonomi kelautan Indonesia kedepan akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). “Mestinya Indonesia yang mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut,” jelasnya.

Namun, kata Prof. Rokhmin Dahuri, dengan kondisi konektivitas kelautan, ekonomi-perdagangan dan pertahanan keamanan maritim yang lemah saat ini justru banyak merugikan Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar Rp. 300 triliun dari kegiatan ekonomi ilegal.

Tak hanya itu, biaya logistik di Indonesia menjadi termahal di dunia sebesar 26 persen PDB akibat  mahalnya transportasi laut Indonesia. Sementara negara-negara maju lainnya biaya logistik tidak lebih dari 15 persen dari PDB. “Lebih dari 75 persen barang yang kita ekspor harus melalui pelabuhan  Singapura karena hampir semua pelabuhan Indonesia belum jadi hubport yang memenuhi persyaratan internasional,” imbuhnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik NKRI sangat strategis di dunia, karena menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Secara geologis, oseanografis, dan klimatologis; Indonesia secara kontinu dilalui oleh ARLINDO (Arus Laut Indonesia) atau ITF (Indonesia Through Flow) dari S. Pasifik ke S. Hindia, dan sebaliknya.

Arus laut abadi yang merupakan bagian dari “Global Conveyor Belt”, yaitu 1.  Sumber energi terbarukan, 2.  Energi hidrokinetik, 3.  Bebas Emisi Karbon, 4.  Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

“Ini merupakan sumber energi kelautan terbarukan (arus laut, pasang surut, dan gelombang) yang sangat besar potensinya, khususnya di selat-selat seperti Selat Malaka, S. Sunda, S. Bali, S. Lombok, S. Makassar, S. Alas, S. Baubau, dan S. Larantuka,” sebut Ketua Umum Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Definisi Blue Economy

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan definisi, potensi, dan tingkat pemanfaatan Blue Economy Indonesia, yaitu:

1. Blue Economy adalah penerapan Ekonomi Hijau di wilayah kelautan (dalam Dunia Biru) (UNEP, 2012).

2. “Ekonomi Biru berarti pemanfaatan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).

3. Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

4. Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru dan akan berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

5. Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010)."

6. Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi dan praktik ramah lingkungan, (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan (3) pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk mencapai tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. (PEMSEA, 2011; UNEP, 2012).

7. Mengutif pendapatnya sendiri, menurut Prof. Rokhmin, definisi Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2015).

Prof. Rokhmin Dahuri mendefinisikan ekonomi kelautan sebagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan. Serta kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menuturkan, transformasi Struktural Ekonomi di Bidang Blue Economy meliputi: (1) realokasi faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

“Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri, ” terangnya mengutip PBB, 2008.

Adapun kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah:

1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

2. Dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor.

3. Modernisasi sektor primer kelautan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

4. Revitalisasi industri manufakturing kelautan yang ada saat ini (existing) seperti Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri Farmasi, Industri Galangan Kapal, dan Industri ALSINTAN - KP.

5. Pengembangan industri manufakturing kelautan baru (emerging or future blue economy).

6. Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital - Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme (untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan).

Kebijakan Pembangunan Emerging/Future Sectors of Blue Economy

1. Piltot projects (Modeling) pengembangan Emerging (Future) Sectors of the Blue Economy yang feasible in the near future, melalui kerjasama dengan negara-negara industri maju dengan skema pendanaan hibah (grants), pinjaman lunak (soft loan), dan APBN.

2. Program “technological catch up” melalui technology and work ethic transfer, reverse engineering, dan lainnya.

3. Bangun ekosistem (Integrated Supply Chain Management System) untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.

4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan contoh emerging (future) sectors of blue economy  yang layak dikerjakan sekarang, yaitu: 1. Functional food, 2. Pharmaceutical and cosmetic products from bioactive compounds of marine biota, 3. Bioenergy from microalgae, 4.  Ocean energi: tides, currents, waves, and OTEC (Ocean Thermal Energi Conversion), 5.  Solar energy - powered ships, 6.  Deep sea water industry, 7. Offshore aquaculture, 8. Smart aquaculture: sound-based digital (automatic) feeder for shrimp pond aquaculture, digital real time water quality monitoring and weather forcasts, etc, 9. Smart Fishing, 10. Bioplastic, 11. Desalination.

Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu menjelaskan, Indonesia mendominasi produksi rumput laut, namun sebagian besar menggunakannya untuk dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (senilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Produk ekspor rumput laut Indonesia sebesar 66,61% didominasi rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%.

Pemanfaatan olahan rumput laut selama ini paling banyak dimanfaatkan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk obat-obatan, kosmetik, dan lainnya baru sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.

Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi 10,7 juta ton rumput laut basah. Pemanfaatan olahan rumput laut selama ini paling banyak dimanfaatkan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk obat-obatan, kosmetik, dan lainnya baru sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.

"Singkatnya, bila ditempatkan dan dikelola dengan baik, budidaya perikanan berpotensi menjadi ‘obat mujarab’ bagi banyak masalah dan tantangan pembangunan ekonomi dan peradaban manusia di abad ke-21," kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Namun, lanjutnya,  terdapat pasar global yang besar untuk pangan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan bernilai US$ 1,1 miliar, industri feed additive US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.

Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi maju, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.

Global Seaweed New and Emerging Market Report 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar yaitu produk biostimulan, bioplastik, bahan tambahan pakan ternak, nutraceuticals, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.

Kebijakan Pembangunan Established/Existing Sectors of Blue Economy yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut.

11 Sektor Ekonomi Kelautan

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia) itu menyebut, ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional.

“Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia adalah US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019  (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Kalau serius digarap, ini bisa menciptakan 45 juta lapangan kerja atau 40% total angkatan kerja Indonesia," katanya.

Di sisi lain, sambungnya, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis dan menguntungkan. Namun Dahuri menilai posisi Indonesia di rantai supply chain global sejauh ini bukan sebagai yang memproduksi atau menjual barang, tetapi lebih banyak sebagai pembeli.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia. “Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini,” jelas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Prof Rokhmin Dahuri mengklaim bahwa potensi Blue Economy Indonesia dapat menyerap lapangan kerja 45 juta orang atau atau 30 persen total angkatan kerja Indonesia. Kenyataannya, pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4% (Kemenko Marves, 2018). Padahal negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih 30 persen.

Kontirbusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).

“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegasnya.

Prof Rokhmin Dahuri mengatakan sebagai negara kepuluan terbesar di dunia yang 75% total wilayahnya berupa laut dan 28% wilayah daratnya berupa ekosistem perairan tawar (danau, bendungan, sungai, dan rawa), Indonesia memiliki potensi produksi perikanan budidaya terbesar di dunia, sekitar 100 juta ton/tahun yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 16%.

Singkatnya, jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045.

Kemudian, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang menerangkan permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, antara lain:

1. Kecuali sektor ESDM, usaha di sektor-sektor kelautan lainnya (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata bahari) dilakukan secara tradisional (low technology & management) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro  Sehingga, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) pada umumnya rendah  Nelayan dan pelaku usaha KELAUTAN lainnya miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah.

2. Investasi dan bisnis sektor kelautan yang besar (korporasi), modern, dan sangat menguntungkan (ESDM, Kawasan Industri, Properti, dll) pada umumnya kurang nasionalismenya  Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.

3. Pada umumnya, tingkat pemanfaatan sektor-sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal (underutilized)  Kontribusinya bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).

4. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam Sistem Tata Niaga (Rantai Nilai) Perikanan sangat marginal  Nelayan dan Pembudidaya terjebak dalam Kemiskinan Struktural.

5. Rendahnya akses nelayan, pembudidaya ikan, dan stakeholders kelautan UMKM lainnya kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya  Kemiskinan Struktural.

6. Dalam konflik penggunaan ruang, pada umumnya sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan sektor kelautan lainnya yang ‘low and slow -yielding economy’ dikalahkan oleh sektor-sektor kelautan yang ‘high and quick –yielding economy’.

7. Maritime boundary conflicts.

8. Overfishing di beberapa wilayah perairan, sedangkan di sejumlah wilayah perairan lain mengalami underfishing.

9. IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) Fishing, dan Destructive Fishing.

10. Pencemaran, degradasi fisik ekosistem (pesisir, danau, dan sungai), termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lain.

11. Kecelakaan dan keamanan di laut.

12. Dampak negatip Perubahan Iklim Global (seperti peningkatan suhu dan permukaan laut, cuaca ekstrem, ocean acidification), tsunami, dan bencan alam lain.

13. Kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) nelayan pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya  pada umumnya masih relatif rendah.

14. Kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) kurang kondusif. 

“Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, Jawa Tengah menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importer,” ungkapnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, sedangakan 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” tandasnya.

Peta Jalan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Kemudian, Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien GINI kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri mengemukakan Permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (kurang 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan  koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.

Sementara itu, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.500.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk). “Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia,” terangnya.

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%

Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI  (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur).

Yang mencemaskan, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebut Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Bahkan, sambungnya, menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

Maka, mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi memenuhi biaya tersebut. “Saya tidak habis pikir kalau pejabat Negara bisa tidur dengan data ini,” katanya.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Kemudian, kata Prof. Rokhmin Dahuri soal daya saing kita parah. Ddari ata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya," tandasnya.

Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara.

Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya

Mengutip Parker,  1988,  Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan Pengertian Akuakultur. “Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tumbuhan, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan”.

Komoditas (Output) Budidaya Perikanan

Peran dan fungsi budidaya perikanan secara konvensional menyediakan: (1) protein hewani termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, dan beberapa invertebrata; (2) rumput laut; (3) ikan hias dan biota perairan lainnya; dan (4) perhiasan seperti tiram mutiara dan organisme akuatik lainnya.

Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (di masa depan): (1) pakan berbahan dasar alga; (2) produk farmasi dan kosmetika dari senyawa bioaktif mikroalga, makroalga (rumput laut), dan organisme perairan lainnya; (3) bahan baku yang berasal dari biota perairan untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan; (4) biofuel yang berasal dari mikroalga, makroalga, dan biota perairan lainnya; (5) pariwisata berbasis budidaya perikanan; dan (6) penyerap karbon yang mengurangi pemanasan global.

Mutiara laut selatan telah memenuhi 43% mutiara dunia

Senyawa bioaktif yang diekstraksi dari biota laut untuk Industri Farmasi dan Kosmetik  Sebagai Mega Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia mempunyai potensi terbesar di dunia.

Pariwisata Berbasis Akuakultur di IndonesiaPrinsip pembangunan berkelanjutan: (1) RTRW yang melindungi kawasan budidaya perikanan; (2) laju (intensitas) budidaya < Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam) maupun makro (kawasan); (3) pengendalian pencemaran supaya lingkungan perairan tetap suitable dan sustainable untuk usaha aquaculture; dan (4) konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik.

Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan bagi karyawan (buruhnya) > US$ 480 (Rp 7,5 juta/karyawan/bulan).

US$ 480 dihitung berdasarkan garis kemiskian versi Bank Dunia (2010): US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96/orang/bulan.  Rata-rata ukuran keluarga akuakultur 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak), dan pada umumnya yang bekerja hanya ayah.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri memberi ontoh penerapan teknologi Blue Economy dan Industri 4.0 pada Industri Akuakultur berkelanjutan, antara lain:

Digital (Smart) Aquacultur System Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap.

1. Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable)  Modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal, alat tangkap, dan alat bantu); dan penetapan jumlah kapal ikan yang boleh beroperasi di suatu unit wilayah perairan, sehingga pendapatan nelayan rata-rata lebih US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan ABK/bulan secara berkelanjutan:

Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan//bulan.

Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (lebih 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan  2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas lebih 200 mil ( International Waters atau High Seas).

Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.

Industri Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional Industri Bioteknologi Perairan: Pertama, Pengembangan bioprospecting dan ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota laut untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food & beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya;

Kedua, Genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), Cepat Tumbuh (Fast Growing), dan Climate Resilience;

Ketiga,  Rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar; Keempat,  Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem;

2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant).

Penerapan rekayasa genetik dalam industri bioteknologi kelautan, mengarah kepada bioteknologi di bidang akuakultur

Rekayasa genetik banyak digunakan pada ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) maupun ikan hias (zebra, tetra, dll) untuk menghasilkan ikan (biota laut) unggul sesuai keinginan seperti: bebas penyakit (SPF), tahan terhadap serangan penyakit (SPR), fast growing, tahan terhadap perubahan lingkungan, merubah karakteristik biokimia dari daging ikan (cita rasa), mengubah jalur metabolisme (efisiensi pakan), dll.

3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan (bioremediasi).

4. Bioteknologi untuk Konservasi.

Pariwisata Bahari 

Prof. Rokhmin Dahuri menuturkan pariwisata pesisir dan laut menyumbang sekitar 50% dari seluruh pariwisata global, setara dengan US$4,6 triliun (5,2% PDB). Mengutip OECD 2016, Pariwisata pesisir dan laut diperkirakan menyumbang 26 persen dari nilai yang dihasilkan oleh industri berbasis kelautan pada tahun 2030.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, lanjut ketua umum Dulur Cirebonan ini, masyarakat harus diajak dan dilibatkan secara aktif. “Tumbuhkan kesadaran ke masyarakat akan pentingnya membangun sektor pariwisata, termasuk wisata bahari. Kita harus jadi tuan rumah yang baik, ramah dan melayani secara prima. Dengan begitu, wisatawan akan terus berdatangan dan betah,” ujarnya.

Adapun pengembangan pariwisata bahari, antara lain: Pertama, 1. Revitalisasi obyek-obyek (destinasi) wisata bahari yang ada saat ini, sehingga lebih menarik bagi wisatawan, baik wisnu maupun wisman.

Kedua, Pengembangan destinasi wisata baru yang inovatif dan atraktif. “Revitalisasi dan Pengembangan Destinasi harus tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan wilayah,” katanya.

Ketiga, Product development jenis-jenis wisata bahari baru yang inovatif dan atraktif. Keempat, Promosi dan pemasaran. Kelima, Peningkatan kualitas SDM yang ramah kepada wisatawan. Keenam, Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas (termasuk bebas visa), prasarana dan sarana.

Perhubungan Laut

1. Implementasi Azas Cabotage secara serius dan tuntas: semua transportasi penumpang dan barang antar pulau di wilayah NKRI harus dengan Kapal Nasional, bukan Kapal Asing.

2. Secara bertahap dan tuntas, ekspor barang dari Indonesia harus dilakukan oleh Kapal-Kapal Indonesia (CIF).  Demikian juga ketika impor barang dari negara lain, harus dikerjakan oleh Kapal-Kapal Indonesia (FOB).

3. Renovasi Kapal-Kapal Nasional supaya lebih kompetitif dalam memberikan jasa angkutan: top quality services, lower prices, dan punctual.

4. Pengembangan Kapal-Kapal Nasional baru yang kompetitif sesuai kebutuhan.

5. Revitalisasi Tol Laut.

6. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan yang ada (existing) dengan menggunakan Industry 4.0 technology seperti digital, IoT, AI, Blockchain, dan Robotics.

7. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan baru berkelas dunia, sesuai kebutuhan.

8. Revitalisasi dan pengembagan industri galangan kapal untuk memasok kebutuhan kapal nasional.

Nilai Dan Kontribusi Ekonomi Kelautan

Kontirbusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014). Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDB Nasional terus meningkat

Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia, diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah,” katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen.

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen).

“Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Key Global Trends

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015).

“Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Editor: Husnie