Senin, 17 Juni 2024 | 21:59
NEWS

Tolak Bagi-bagi Izin Tambang pada Ormas, Mulyanto: Menyalahi UU Minerba

Tolak Bagi-bagi Izin Tambang pada Ormas, Mulyanto: Menyalahi UU Minerba
Mulyanto

ASKARA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto tidak setuju dengan niat pemerintah bagi-bagi IUPK (izin usaha pertambangan khusus) untuk ormas keagamaan, apalagi diberikan secara prioritas tanpa lelang. 

Menurut Mulyanto, hal ini jelas-jelas menyalahi UU Minerba.

Mulyanto menilai ketimbang bagi-bagi izin tambang (business sharing), lebih masuk akal dan realistik kalau pemerintah cukup dengan bagi-bagi keuntungan (profit sharing) untuk ormas.

"Membentuk badan usaha milik ormas, memberikan prioritas IUPK, lalu mencarikan kontraktor untuk pengusahaan tambang bagi ormas adalah intervensi yang terlalu jauh, memaksakan diri dan dengan risiko yang tinggi. Kita mengkhawatirkan ini bisa jadi 'jebakan Batman' bagi ormas," kata Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini kepada para wartawan, Senin (10/6). 

Mulyanto menuturkan kalau pemerintah ingin membantu ormas, lebih baik dengan cara membagi keuntungan pengusahaan tambang kepada ormas. 

"Ketimbang membagi tanggung-jawab untuk pengusahaan tambang, apalagi dengan membentuk badan usaha "jadi-jadian", seperti badan usaha milik ormas. Ini terlalu memaksakan diri," ujar Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, pengusahaan tambang sangat berat dan penuh risiko, baik kepada keuangan negara, masyarakat maupun lingkungan hidup. 

"Karena itu pengusahaan tambang membutuhkan spesialisasi dan profesionalitas. Sudah banyak kasus-kasus tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungannya, belum lagi kasus ribuan izin tambang yang "tidur" tidak diusahakan," ungkap Anggota Baleg DPR RI ini.

"Kita juga tidak ingin ormas terkena kutukan SDA. Alih-alih untung, yang ada malah buntung dan merepotkan umat," lanjut Mulyanto.

Mulyanto menerangkan, pembagian keuntungan pengusahaan tambang kepada ormas dapat berbentuk bantuan program CSR (corporate social responsibility) secara tetap dan reguler. 

"Atau dapat juga berupa pemberian PI (participating interest) sebagaimana yang diterima Pemda yang di wilayahnya ada pertambangan," tukas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.

"Ini lebih logis dan realistis serta tidak menyalahi UU. Kita dapat menimba dari pengalaman profit sharing selama ini dan tentunya itu dapat dievaluasi dan disempurnakan," tandas Mulyanto.

Komentar