ASKARA - Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menjadi narasumber pada Sharing Session of Experts yang di selenggarakan oleh Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA), Jumat (19/4). AIPSSA ialah Perhimpunan Mahasiswa dan Cendekiawan Pascasarjana Indonesia di Australia.

Sharing Session ini dihadiri oleh 40 orang mahasiswa Program Doktor (S3) dan Program Master (S2) berasal dari berbagai lembaga di Indonesia (seperti BRIN, UNAND, UNIBRAW, UNPAD, UPI Bandung, UNDANA, Universitas Atma Jaya Jogyakata, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, WWF Indonesia, dan Pemkot Tanggerang Selatan, yang sedang kuliah di UWA (University of Western Australia, dan Curtin University). Selain itu, 3 Dosen dari UWA juga hadir.

Dalam paparannya Prof.Rokhmin Dahuri, menyampaikan untuk memperkuat dan meningkatkan peran Diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, ada empat peran yang harus dilakukan diaspora Indonesia, antara lain:

Pertama, Menjadi mahasiswa dan lulusan terbaik (Sarjana, Magister, atau Ph.D) dengan menguasai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika kerja yang patut diterapkan dan diamalkan di tanah air Indonesia.

“Kedua, Mengembangkan kerja sama internasional, khususnya dengan AUSTRALIA, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, seni dan budaya, dll,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dengan tema "Mengoptimalkan peran Diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045".

Ketiga, Mengundang (membawa) FDI (Foreign Direct Investment) di berbagai sektor pembangunan (ekonomi) ke Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Keempat, Memberikan kritik, saran dan rekomendasi yang membangun kepada Pemerintah Indonesia demi kemajuan Indonesia.

Potensi Pembangunan Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai potensi pembangunan yang besar untuk menjadi negara maju, adil, sejahtera, dan berdaulat. Dengan jumlah penduduk 278 juta jiwa (terbesar keempat di dunia), kelas menengah yang terus tumbuh, dan bonus demografi pada tahun 2020 – 2040.  

“Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia khusunya Kelautan dan Perikanan, peran Diaspora menjadi sangat penting, melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, diaspora dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia (daya saing) dan pasar dalam negeri yang sangat besar. Serta kaya akan sumber daya alam baik di darat maupun di lautan.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang lalu menjabarkan sejumlah persoalan bangsa Indonesia dan peluang Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur dan berdaulat yakni dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam dari sektor kelautan dan perikanan.

Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

‘Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia Pada tahun 2019 angka kemiskinan kurang dari 10% Namun karena dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2023 angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,4% atau sekitar 26,2 juta jiwa,” ujarnya.

Dari 194 negara anggota PBB dan 204 negara di dunia, terangnya, hanya 17 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Indonesia

Prof Rokhmin Dahuri menguraikan, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Namun, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” katanya.

Mengutip Institute for Global Justice, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing. Dia menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017).

Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun. Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Sementara itu, tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar bisa mengikis kepercayaan para investor untuk investasi di Indonesia.

Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang cicilan pokok maupun bunganya), menghambat investasi publik, dan menghambatnya masuknya investasi swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024).

Setiap kenaikan utang sebesar 10% poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1% poin (East Asia – Pacific Economic Update April 2024 “ Firm Foundation of Growth”. World Bank, 2024).

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir. v Di Kawasab Asia Pasifikm negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayarabn bunga utang (diluar pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya. Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56% (Prof. Chatib Basri, 2024).

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun. Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen.

“Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024). Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (berbiaya mahal) dan tidak efektif,” ujar Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Samudera, Universitas Bremen, Jerman itu.

Mengutip FAO, 2020, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, biaya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) adalah Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB).

Maka, sambungnya, mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022, berdasarkan standar di atas, terdapat 183,7 juta masyarakat Indonesia (68% dari total penduduk) yang tidak mampu menanggung biaya tersebut atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi memenuhi biaya tersebut. “Saya tidak habis pikir kalau pejabat Negara bisa tidur dengan data ini,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Domain Ekonomi Biru Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Ekonomi Biru Indonesia sangat besar.  Total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN tahun 2022 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional tahun 2022. “Ekonomi Biru Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk  45 juta orang atau 30 persen  total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

Sayangnya, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan.  Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia berkisar 10,4%. "Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi >30%," papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.  

Secara umum, lanjut Prof Rokhmin Dahuri kegiatan budidaya merupakan bisnis yang menguntungkan dan terbarukan yang sebagian besar terletak di laut, pesisir, pulau kecil, dan daerah pedesaan baik untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi disparitas pembangunan wilayah antara perkotaan versus pedesaan, dan dalam kasus Indonesia antara Pulau Jawa versus Pulau Luar.

Menurut definisi, akuakultur tidak hanya menghasilkan ikan bersirip, krustasea, moluska, dan rumput laut; tetapi juga invertebrata, dan flora dan fauna lainnya (FAO, 1998).  Oleh karena itu, perikanan budidaya sebenarnya merupakan sektor pembangunan yang tidak hanya menghasilkan komoditas pangan sebagai sumber protein hewani tetapi juga:

(1) komoditas pangan sebagai sumber mineral, vitamin, dan karbohidrat (padi dan tanaman pangan); (2) komoditas (misalnya invertebrata, alga mikro, dan alga makro) sebagai sumber bahan baku (senyawa bioaktif) untuk makanan & minuman fungsional, industri farmasi, pengecatan, dan industri lainnya; (3) komoditas sebagai sumber biofuel (misalnya alga mikro); (4) komoditas perhiasan; dan komoditas lainnya untuk berbagai kegunaan lainnya.

“Budidaya alga mikro, alga makro (rumput laut), tanaman air, dan organisme lain yang dapat menyerap CO2 dan Gas Rumah Kaca (GRK) lainnya dapat menjadi penyerap (sequestrian) GRK yang signifikan untuk mengurangi (menghentikan) Perubahan Iklim Global (Pemanasan global),” jelasnya.

Sementara, sejak pertengahan tahun 1980-an, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk memperbaiki kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) antara lain: 1 miliar warga dunia berada dalam kemiskinan ekstrem, 3 miliar orang masih miskin, 800 juta orang kelaparan, meningkatnya kesenjangan ekonomi, dan tiga krisis ekologi (polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Pemanasan Global) (UNEP, 2011; Bank Dunia, 2022).  Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan (UNEP, 2011)

Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, serta sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut (Bank Dunia, 2016).  Dan, Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan dan pesisir.

Hal ini mencakup berbagai sektor ekonomi mapan dan sektor baru (EC, 2020).  Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti Penyerapan Karbon, Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, dan Pengatur Iklim (Conservation International, 2010).

“Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan infrastruktur hijau, teknologi dan praktik, mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan kembar melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap ekonomi berkelanjutan. pembangunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip PEMSEA, 2011 dan UNEP 2012.

Prof Rokhmin Dahuri juga menjelaskan pendapatnya, bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (up land area) yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan.

Disisi lain, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, posisi geoekonomi dan geopolitik NKRI sangat strategis di dunia, karena menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Laut global menyediakan barang dan jasa ekosistem yang penting bagi umat manusia yang mencakup pengaturan iklim Erath, sistem pendukung kehidupan serta penyediaan pangan, mineral, energi, sumber daya alam lainnya, rekreasi , dan nilai-nilai spiritual.  

Laut tidak hanya penting bagi perekonomian dunia, tetapi juga keseimbangan dan kelangsungan hidup lingkungan (Noone et al., 2013).  Yaitu: 1. Ekonomi 2. Rekreasi dan spiritual 3. Keamanan dan pertahanan 4. Ekologi 5. Penelitian dan pendidikan.

Total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali APBN tahun 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional tahun 2022.  Lapangan kerja: 45 juta orang atau 30% dari total angkatan kerja Indonesia. “Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia berkisar 10,4%. Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi >30%,” terangnya.

Sejak 2009-2020, ungkapnya, Indonesia menjadi produsen perikanan budidaya terbesar kedua setelah China. “Indonesia mesti menjadi produsen Perikanan Tangkap laut dan Perikanan Budidaya terbesar di dunia, menggeser China pada 2028 atau paling lambat pada 2033,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan tentang domain bioteknologi Indonesia. Antara lain: 1. Ekstraksi senyawa bioaktif (produk alami) dari biota laut untuk bahan baku industri nutraceutical (makanan & minuman sehat), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel dan berbagai industri lainnya.

2. Rekayasa genetika untuk menghasilkan indukan dan benih unggul (unggul) bagi ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya. 3. Rekayasa genetika mikro organisme (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. 4. Penerapan Bioteknologi untuk Konservasi

Sayangnya hingga saat ini pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah (<10% dari total potensi).  Banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan bakunya berasal dari Indonesia diekspor ke negara lain, dimana negara pengimpor mengolahnya menjadi berbagai produk jadi seperti obat-obatan, kosmetika, serta makanan dan minuman sehat, yang kemudian diekspor ke Indonesia. Contoh : gamat, kemuning, minyak ikan, dan Omega-3.

“Singkatnya, apabila potensi EKONOMI BIRU dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan pengelolaan yang profesional, maka SEKTOR EKONOMI KELAUTAN diyakini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi segala permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia. sebagai Poros Maritim Dunia dan Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045,” katanya.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan pengertian transformasi struktural ekonomi. Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa;

(3) pergeseran penggunaan faktor-faktor produktif dari produktivitas rendah ke produktivitas tinggi; dan (4) membangun kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri” (PBB, 2008)

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menterjemahkan tujuh Kebijakan Pengembangan EST untuk Indonesia, yaitu: 01. Dari dominasi eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas (bahan mentah) dan tenaga kerja murah, hingga dominasi sektor manufaktur atau HILRISASI (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, kompetitif, inklusif, sejahtera dan berkelanjutan; 02. Dari dominasi impor dan konsumsi hingga investasi, produksi dan ekspor;

03. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan ESDM) secara produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan; 04. Revitalisasi industri manufaktur yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Makanan & Minuman, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronika, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lain-lain;

05. Pengembangan industri manufaktur baru: Energi Terbarukan, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Maritim, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain; 06. Pembangunan berbagai perekonomian dan industri di luar Pulau Jawa, pedesaan dan daerah perbatasan à Memperbaiki kesenjangan pembangunan antar daerah; 07. Seluruh pembangunan ekonomi (butir 1 sd 6) harus berlandaskan Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Digital (Industri 4.0) serta kandungan lokal >70%.

“Adapun ciri-ciri Perekonomian Modern, yaitu: Pertama, Ukuran unit usaha memenuhi skala ekonomi. Kedua, Penerapan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System). Ketiga, Menggunakan teknologi terkini pada setiap rantai Sistem Rantai Pasok. Keempat, Menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan,” jelas anggota Dewan Penasihat Ilmiah Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.